Heboh soal Dapen PNS, Jangan Kaget..Ini Sebaran Investasinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk merombak tata kelola dana pensiun (dapen) untuk para pegawai negeri sipil (PNS), termasuk di dalamnya PNS, anggota TNI, dan Polri.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, mengatakan saat ini anggaran untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebesar Rp 120 triliun per tahun

Anggaran Rp 120 triliun tersebut diberikan kepada 3,1 juta orang yang dibayar melalui PT Taspen (Persero) untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI dan Polri.

"Saat ini untuk pembayaran pensiun ASN, TNI, Polri sekitar Rp 120 triliun. Besaran dana untuk pensiunan (dari APBN) berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokoknya, tergantung dengan masa kerja," kata Askolani kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2020).

Baca: Saham Properti Siap 'Meledak' Lagi, Ada yang Murah Dikoleksi?

Sebelumnya, Askolani mengatakan dana pensiun yang ada saat ini, dinilai tidak memegang peranan yang signifikan pada perkembangan industri keuangan Indonesia. Sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan Indonesia dengan porsi 78%.

Sementara, dana pensiun hanya 2,5% dari total aset sektor finansial. Ukuran industri dana pensiun Indonesia dari total aset dana pensiun terhadap PDB juga masih jauh tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya.

Hal tersebut perlu adanya perombakan program pensiunan PNS, TNI dan Polri.

Pasalnya, tata kelola program dapen di dalam negeri terutama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih akrab disapa PNS, TNI dan Polri masih terbilang carut marut.

Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dapen PNS, TNI dan Polri di Tanah Air.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 disebutkan ada lima permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola dapen :

1. Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku (UU Nomor 5 Tahun 2014).
2. Belum ada penunjukan dewan pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974.
3. Belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut yang mengamanatkan penyelesaian pengalihan bagian program Pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
4. Tidak adanya laporan aktuaris yang membuat pengelolaan risiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah atas perhitungan aktuaria dalam program jaminan Pensiun PNS, TNI, dan Polri.

Berdasarkan laporan keuangan Taspen tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai Rp 9,07 triliun sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja nilainya bahkan mencapai Rp 12,4 triliun.

Sementara jika mengikutsertakan kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan dan cadangan teknis nilai total klaimnya mencapai Rp 17,7 triliun.

Masalah premi dan iuran yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan beban klaim yang harus dibayarkan cenderung membengkak sejak tahun 2016.

.

Apabila mengacu pada portofolio dan aset keuangan yang dikelola untuk program dapen PNS, paling banyak dilalokasikan di obligasi dan sukuk yang proporsinya mencapai lebih dari 80% dari total aset keuangan yang dimiliki.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kemenkeu Askolani, untuk meraih potensi maksimal, dapen harus dikelola dengan baik dan hati-hati atau prudent.

Pasalnya, saat ini manajer dapen (pengelola) di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit.

Baca: Transformasi Jadi Kunci Sukses Penyelamatan Polis Jiwasraya

Memang jika melihat total aset keuangan yang dikelola oleh PT Taspen yang mencapai Rp 200 triliun, imbal hasil yang diperoleh pada tahun lalu hanya Rp 9,1 triliun atau hanya sebesar 4,5% saja dari total aset keuangan yang dipegang.

Untuk itu, Tim Riset CNBC Indonesia merangkum data-data alokasi investasi yang dilakukan oleh Taspen.

Berikut 4 Besar Alokasi Investasi Taspen

1. Saham

Di saham, investasi Taspen per tahun 2019 yang terbesar ada di saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, investasi di saham JSMR naik menjadi Rp 1,08 triliun dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp 898,19 miliar.

Namun, alokasi investasi di saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun drastis menjadi Rp 260,57 miliar pada tahun 2019.

2. Reksa Dana

Di reksa dana, investasi Taspen terbesar ada di produk Danareksa Mawar Konsumer 10 yang dikeluarkan oleh PT Danareksa Investment Management (DIM), anak usaha PT Danareksa (Persero). Pada tahun 2019, sebagian besar nilai investasi reksa dana Taspen turun.

3. Obligasi

Di obligasi pemerintah atau surat berharga negara (SBN), alokasi investasi Taspen terbesar rata-rata di obligasi dengan tenor menengah hingga panjang.

Adapun alokasi investasi obligasi tersebut adalah sebagai berikut:

Di SBN, nilai investasi Taspen mengalami kenaikan, di mana jumlah yang terbesar ada di SBN tenor 24 tahun dengan seri FR0067.

Sedangkan di surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk negara, alokasi investasi Taspen terbesar ada di SBSN seri PBS012 yakni sebesar 13 triliun pada tahun 2019.

Di SBSN, rata-rata nilai investasi TASPEN mengalami penurunan, kecuali di SBSN seri PBS019 dan PBS022 yang mengalami kenaikan pada tahun 2019.

4. Properti

Adapun investasi perseroan di properti sebagai berikut:

Tabel Alokasi Investasi Taspen di Properti (Rp, Miliar)

Aset Properti	Nilai Aset
Tanah di Karet Tengsin, Jakarta Pusat	85,27
Bangunan di Jembatan Merah Plaza Surabaya, Jawa Timur	34,13
Tanah dan bangunan di Cawang, Jakarta Selatan	7,43
Tanah dan bangunan di Denpasar, Bali	3,29
Tanah dan bangunan di Rawamangun, Jakarta Timur	2
Tanah dan bangunan di Kudus, Jawa Tengah	0,41

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PT Taspen (Persero)

Berdasarkan tabel di atas, nilai investasi properti terbesar ada di aset berupa tanah di Karet Tengsin, Jakarta Pusat dengan nilainya sebesar Rp 85,27 miliar.

Belakangan berkembang wacana untuk mengubah skema pembayaran pensiun. Dalam skema terbaru, pemerintah dan PNS patungan membayar iuran dana pensiun untuk dikelola Taspen dan Asabri dengan mencari return dari investasi sebesar mungkin.

Sistem semacam ini juga diterapkan di Thailand dalam program Government Pension Fund (GPF) di mana para calon penerima manfaat tunjangan pensiun diminta untuk ikut patungan minimal 3% dari gaji dan kontribusi maksimalnya dipatok 15%.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Baca: Perombakan Pensiunan PNS: Bisa Cair Sekali, Sampai Rp 1 M?

(chd/chd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mendadak Tajir, Pensiunan PNS Bisa Dibayar Langsung Rp 1 M