Sudah Berapa BUMN yang Pengurusnya Dirombak Erick Thohir?

Monica Wareza, CNBC Indonesia

25 September 2020 18:45

Foto: Komisaris Utama Pertamina Basuki BTP Ahok dan Menteri BUMN Erick Thohir (Instagram/ Basukibtp)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang perombakan manajemen perusahaan pelat merah kembali terjadi pekan ini. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kali ini mendapat giliran adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang hampir seluruh manajemen lamanya diganti dan diisi oleh orang-orang baru.

Terhitung sudah cukup banyak perusahaan BUMN yang jajarannya dirombak Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebelum PT Pos, Erick juga merombak 6 anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yakni PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, serta PT Mega Eltra.

Lalu Erick juga melakukan perombakan pada direksi PT Sarinah (Persero). Dalam perombakan ini, direktur utama diganti dari sebelumnya GNP Sugiarta Yasa menjadi Fetty Kwartati.

Baca:

Sovereign Wealth Fund RI Bermodal Rp 15 T, Diketuai Menkeu

Kemudian sebelumnya, ada 9 BUMN yang juga dirombak jajaran pengurusnya baik komisaris maupun direksi khusus perusahaan terbuka melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yakni : PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Selanjutnya ada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Pertamina (Persero).

Terkait dengan langkah Erick ini, Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pergantian direksi tak selalu menjadi jalan keluar untuk perbaikan kinerja perusahaan.

Sebab, beberapa perusahaan telah memiliki masalah yang 'akut' sehingga pergantian direksi bukan jalan keluar.

Dia juga menilai bahwa pergantian direksi tak akan menjamin dampaknya akan positif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

"Pada BUMN-BUMN besar yang masalahnya sudah akut, terutama yang utangnya besar umumnya juga belum bisa memperbaiki kinerja," kata Eko kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/9/2020).

Dia menyoroti, perbaikan kinerja ini juga akan sulit dilakukan terutama dalam kondisi pandemi saat ini, sehingga pergantian direksi di masa pandemi dinilai bukan faktor penentu perbaikan kinerja.

Perlu diperhatikan juga pergantian direksi ini harus diisi oleh kalangan profesional. Faktor ini dinilai akan dapat memberikan kinerja yang positif bagi perusahaan.

"Di kondisi normal, asal diisi dari kalangan profesional memang memungkinkan adanya perbaikan kinerja, tapi kalo isinya politisi ya gak ada jaminan juga," jelasnya.