'Jika OJK Dibubarkan Saat Krisis, Kondisi Bisa Kacau'

Market - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
13 July 2020 13:00
Ilustrasi Gedung OJK

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ramai disuarakan oleh para politisi. Apa urgensinya dan apa dampaknya jika OJK dibubarkan?

Sejumlah ekonom mempertanyakan apa yang menjadi landasan para politisi untuk membubarkan OJK. Pasalnya, wacana pembubaran OJK bergulir sangat cepat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, wacana pembubaran OJK itu seharusnya datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya sempat menanyakan ke beberapa teman di Kemenkeu yang seharusnya merupakan sumber dari gagasan ini. Semua diam."

"Saya mengira gagasan ini bukan dari Kemenkeu. Walaupun saya paham Kemenkeu memendam kekecewaan terhadap OJK dalam beberapa hal, khususnya terkait bagaimana OJK merespons dampak wabah covid-19," jelas Piter kepada CNBC Indonesia, Sabtu (13/7/2020).

Dari kacamata Piter, Kemenkeu saat ini lebih baik untuk fokus kepada pemulihan ekonomi, daripada memunculkan kegaduhan pembubaran OJK.

"Pertanyaan kritis terhadap gagasan pembubaran OJK adalah apa alasannya? Apa urgensinya? Apa manfaatnya?," Tegas Piter.

Menurut Piter, saat ini sistem perbankan Indonesia masih dalam keadaan baik walaupun dalam tekanan akibat wabah Covid-19. Perbankan justru membutuhkan konsentrasi OJK agar tekanan kepada sistem perbankan bisa diatasi dan perbankan tidak mengalami krisis.

Kebijakan-kebijakan OJK, kata Piter, juga terbukti sudah mampu meningkatkan ketahanan perbankan selama krisis.

"NPL [Non Performing Loan] perbankan masih aman di kisaran 3%. Demikian juga dengan indikator likuiditas Dan profitabilitas. Modal bank juga masih jauh di atas batas aman," jelas Piter.

"Jadi untuk apa membubarkan OJK? Pembubaran OJK di tengah wabah Covid-19 justru akan memunculkan gejolak bahkan ketidakpastian pasar keuangan yang bisa berdampak negatif terhadap perekonomian," kata Piter melanjutkan.

Piter sekali lagi menekankan, Indonesia saat ini dalam situasi di ambang krisis. Siapa pun lebih baik jangan bermain-bermain pernyataan yang bisa menimbulkan gejolak pasar. Lebih baik sekarang ini, semua fokus menyelamatkan perekonomian.

Kalau terkait leadership di OJK. Menurut Piter jangan jadi alasan untuk membubarkan OJK. Terlebih pimpinan OJK dipilih sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Bagaimana mungkin yang kemudian menilai buruk kepemimpinan OJK justru adalah DPR. Lebih tidak elok lagi kemudian dijadikan alasan membubarkan OJK. Yang diburu tikus, tapi yang dibakar lumbungnya," kata Piter.

Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, harus diperjelas apa alasan para politisi ingin membubarkan OJK.

Apakah masalah leadership OJK yang lemah atau ada masalah kelembagaan. Apabila masalahnya adalah leadership atau kepemimpinan, solusinya adalah mengganti pemimpinnya.

"Karena tidak ada jaminan OJK dibubarkan, dikembalikan ke BI bisa lebih efektif. Jangan pakai sentimen politik lah. Keluarkan dulu kajian lengkapnya dan tawaran opsinya," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Sabtu (11/7/2020).

Bhima memandang, jika hanya sentimen politik jangka pendek, tidak akan selesai masalahnya. Bahkan tambah rumit. Bisa membuat nasabah dan investor panik. Ditambah, apabila OJK dibubarkan, biaya pembangunan lembaga baru, selain makan waktu juga mahal.

Untuk waktu saat ini, pembubaran OJK tidak tepat. Belajar dari Financial Service Authority (FSA) di Inggris, di mana mereka dikasih waktu 5 tahun pasca gagal untuk mengatasi krisis perbankan 2008.

"Baru 2013 dibubarkan dan dibuat lembaga baru. Gak bisa terburu-buru, perlu pertimbangan yang matang dari sisi makro ekonomi, market confidences dan tekanan likuiditas bank," jelas Bhima.

Sebelumnya, Suara keras dari Bambang Soesatyo intinya mendorong pembubaran OJK melalui Perppu atau perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhirnya rakyat yang menjadi korban.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto juga mengatakan membuka opsi untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran di Bank Indonesia (BI) dan OJK.

Dito mengungkapkan evaluasi kinerja BI dan OJK harus segera dilakukan, terlebih tidak ada kepastian kapan tekanan ekonomi dari pandemi COVID-19 ini akan usai.

Menurut Dito, kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat COVID-19. Hal itu juga termasuk dalam alotnya kesepakatan untuk berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah.

"Ada masalah leadership (kepemimpinan), leadership yang mungkin kami perlu kaji ulang, tidak apa-apalah sudah. Kalau perlu kami kocok ulang kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, mereka seharusnya kerja extraordinary di masa seperti ini," kata Dito kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).



[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading