Internasional

Perang Dingin 2, Kenapa Trump Bidik Emiten China di Bursa AS?

Market - tahir saleh, CNBC Indonesia
22 May 2020 07:43
Presiden Donald Trump konferensi pers COVID-19. AP/Alex Brandon

Jakarta, CNBC Indonesia - Senat Amerika Serikat (AS) atau DPD-nya AS meloloskan RUU di bidang pasar modal yakni "Holding Foreign Companies Accountable Act" atau RUU Akuntabilitas Perusahaan Asing yang digulirkan pada Rabu (20/5/2020) waktu AS.

RUU ini akan membuat perusahaan-perusahaan China yang tercatat di bursa AS seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. bisa terdepak dari bursa saham AS di tengah hubungan kedua negara yang makin tegang.

Kedua senator inisiator RUU tersebut yakni John Kennedy, senator Louisiana dari Partai Republik, dan Chris Van Hollen, senator Demokrat dari Maryland. Baik Kennedy dan Van Hollen menegaskan bahwa beleid yang tengah diperjuangkan ini bertujuan demi menjaga kepentingan investor AS.


RUU tersebut sudah diloloskan oleh Senat pada Rabu (20/5/2020) waktu AS, tinggal menunggu kelanjutan dari DPR AS (House of Representatives). Kongres AS yang terdiri dari DPR dan Senat ini nantinya akan meloloskan undang-undang yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke Presiden Donald Trump untuk diratifikasi.


Donald Trump dan John Kennedy, December 2016 (Andrew Harnik/AP)Foto: Donald Trump dan John Kennedy, December 2016 (Andrew Harnik/AP)
Donald Trump dan John Kennedy, December 2016 (Andrew Harnik/AP)


Lantas apa alasannya AS mulai membidik emiten atau perusahaan publik di bursa Wall Street, baik di Bursa NYSE (New York Stock Exchange) maupun Bursa Nasdaq?

Dalam pernyataan Kennedy di situs resminya, kennedy.senate.gov, dia menjelaskan latar belakang kenapa RUU ini bisa lahir.

RUU Akuntabilitas Perusahaan Asing ini akan perusahaan asing mana pun untuk terdaftar (listing) atau mencatatkan sahamnya di salah satu bursa saham AS jika perusahaan tersebut gagal mematuhi audit dari Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) selama 3 tahun berturut-turut.

RUU itu juga akan meminta perusahaan publik untuk mengungkapkan apakah mereka dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing, termasuk pemerintah komunis China.


Dalam penjelasannya, Kennedy dan Van Hollen mengatakan banyak warga AS berinvestasi di bursa saham AS, termasuk membeli saham-saham perusahaan China. Mereka membeli saham-saham tersebut untuk keperluan investasi dengan memakai uang tabungan pensiun mereka, dan perusahaan yang tidak jujur dalam mengungkapkan keuangannya di bursa membuat investor AS berisiko.

Undang-undang ini, tegas keduanya, akan melindungi kepentingan investor AS. Regulasi ini akan memastikan bahwa perusahaan asing yang diperdagangkan di Negeri Paman Sam tunduk pada persyaratan audit independen yang sama yang berlaku bagi perusahaan Amerika lainnya.

RUU ini juga didukung oleh senator lain seperti Senator Kevin Cramer (Republik, North Dakota), Tom Cotton (Republik, Arkansas), Bob Menendez (Demokrat, New Jersey), Marco Rubio (Republik, Florida), dan Rick Scott (Republik, Florida).

Dewan PCAOB ini diawasi oleh otoritas bursa AS, Securities and Exchange Commission (SEC), dan merupakan badan nirlaba yang mengawasi audit semua perusahaan AS yang ingin mencari dana di pasar saham.

Kongres AS membentuk PCAOB untuk memeriksa audit perusahaan publik, memastikan informasi yang diberikan perusahaan kepada publik itu akurat, independen, dan dapat dipercaya.


Namun sayangnya, menurut Kennedy dan Van Hollen, saat ini pemerintah komunis China ternyata menolak mengizinkan Dewan PCAOB untuk memeriksa dan mengaudit perusahaan yang terdaftar di China dan Hong Kong yang juga merupakan perusahaan publik di bursa AS.

"Perusahaan-perusahaan semacam itu merupakan risiko yang sangat besar bagi para investor Amerika, karena hampir 11 persen dari semua tuntutan hukum di bidang pasar modal pada tahun 2011 diajukan terhadap perusahaan-perusahaan milik China ini, yang dituduh salah menggambarkan diri mereka dalam dokumen keuangan," tulis penjelasan Kennedy.

Menurut dokumen SEC, ada 224 perusahaan yang terdaftar di bursa AS, dan berbasis di negara di mana Dewan PCAOB sulit melakukan inspeksi. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar (market capitalization/market cap) gabungan lebih dari US$ 1,8 triliun. Namun SEC tidak mengungkapkan salah satunya.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, jumlah perusahaan China yang terdaftar di bursa saham AS juga naik signifikan, karena mereka mengambil keuntungan dari gampangnya penarikan modal yang tersedia di pasar Amerika.

"SEC bekerja keras untuk melindungi investor Amerika agar tidak ditipu. Ini sama saja bahwa kita memberi perusahaan-perusahaan China kesempatan mengeksploitasi warga Amerika yang bekerja keras - mereka yang menempatkan uang pensiun dan tabungan mereka di bursa kita," kata Senator John Kennedy.

"Ada banyak pasar [saham] di seluruh dunia yang terbuka untuk [berbuat] curang, tetapi Amerika tidak bisa menjadi salah satu dari mereka," tegas Kennedy yang terpilih sebagai senator sejak 2016 ini.

Dia menilai China sedang mencoba mendominasi dan bersikap curang di setiap kesempatan. "Saya berharap kolega saya di DPR akan segera mengirimkan RUU ini meja presiden sehingga kita dapat melindungi orang Amerika dan uang mereka [dari investasi di perusahaan China]," tegas Kennedy.

Dalam kesempatan yang sama, Chris Van Hollen juga mengatakan sudah terlalu lama perusahaan-perusahaan China mengabaikan standar pelaporan keuangan di bursa saham AS dan cenderung menyesatkan investor pemilik modal di Negeri Paman Sam.

"Ketika kita terus mengalami kejatuhan ekonomi dan volatilitas yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kebutuhan untuk melindungi investor utama adalah yang paling penting," katanya di situs kennedy.senate.gov.

"Sudah terlalu lama, perusahaan China mengabaikan standar pelaporan AS, menyesatkan investor kami," tegas Van Hollen.

Sebab itu, dia menegaskan semua perusahaan publik di AS, mau dari AS sendiri atau dari China, harus memiliki standar yang sama, dan RUU tersebut akan menjadi regulasi dalam menyamakan kedudukan dan memberi investor transparansi yang mereka butuhkan sebelum mengambil keputusan investasi.

"Saya bangga bahwa kami dapat melewatinya hari ini [meloloskan RUU] dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, dan saya mendesak rekan-rekan DPR kami untuk bertindak cepat [mengirimkan ke Trump]," kata Van Hollen.

Sebelumnya, pengelola bursa Nasdaq, Nasdaq Inc, mulai mengatur pembatasan baru bagi perusahaan yang ingin melepas saham perdana lewat mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) alias go public. Rencana ini akan menyulitkan beberapa perusahaan China untuk melakukan debut di bursa saham AS.

Kendati Nasdaq tak menyebut langsung dalam aturan barunya, langkah ini sebagian besar didorong atas kurangnya transparansi IPO perusahaan-perusahaan China, menurut sumber yang dikutip dari CNBC Internasional.

Saham-saham IPO dari perusahaan China tersebut sering diperdagangkan tipis karena sebagian besarnya dipegang oleh beberapa orang dalam. Likuiditasnya juga rendah sehingga membuat saham-saham tersebut tidak menarik bagi banyak investor institusi besar yang ingin dilayani oleh Nasdaq.

Pengetatan standar pencatatan IPO ini mencerminkan kekhawatiran operator bursa ini tentang beberapa perusahaan China yang tengah mencari dana di AS lewat IPO. Selain Nasdaq, perusahaan China juga bisa mencatatkan saham di New York Stock Exchange (NYSE) yang dioperasikan Intercontinental Exchange (ICE). Baik NYSE maupun Nasdaq biasa dikenal dengan bursa Wall Street, kendati Wall Street mengacu pada NYSE.

A United States flag is reflected in the window of the Nasdaq studio, which displays indices and stocks down, in Times Square, New York, Monday, March 16, 2020. (AP Photo/Seth Wenig)Foto: Studio Nasdaq, yang menampilkan indeks dan stok turun, di Times Square, New York, Senin, 16 Maret 2020. (Foto AP / Seth Wenig)AP/Seth Wenig
A United States flag is reflected in the window of the Nasdaq studio, which displays indices and stocks down, in Times Square, New York, Monday, March 16, 2020. (AP Photo/Seth Wenig)


Aturan baru yang akan diterapkan Nasdaq akan mewajibkan perusahaan dari beberapa negara, termasuk China, untuk meningkatkan nilai penawaran sahamnya minimal sebesar US$ 25 juta atau setara dengan Rp 373 miliar dalam IPO mereka atau setidaknya seperempat dari kapitalisasi pasar pascapencatatan mereka, kata sumber tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Nasdaq memberikan nilai minimum pada ukuran IPO satu perusahaan. Perubahan tersebut akan menekan beberapa perusahaan China yang saat ini terdaftar di Nasdaq. Mengacu data Refinitiv, dari 155 perusahaan China yang terdaftar di Nasdaq sejak 2000, 40 IPO bruto menghasilkan nilai di bawah US$ 25 juta.

Aturan yang diusulkan juga akan mensyaratkan perusahaan melakukan audit untuk memastikan bahwa waralaba internasional mereka mematuhi standar global. Nasdaq juga akan memeriksa audit perusahaan-perusahaan kecil AS yang mengaudit akun para calon emiten China untuk IPO di AS.

Dalam wawancara bersama Fox Business pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump terlihat "sangat kuat" mendorong kewajiban perusahaan China yang tercatat di Wall Street untuk mengikuti standar akuntansi AS. Tetapi Trump menegaskan, bila perusahaan China tak setuju, mereka dapat memutuskan untuk masuk ke bursa efek lain di London atau Hong Kong sebagai gantinya.



[Gambas:Video CNBC]

(tas/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading