90% BUMN 'Dihajar' Corona, Dividen 2020 Bakal Seret

Monica Wareza, CNBC Indonesia

20 May 2020 13:09

Foto: Menteri BUMN, Erick Thohir Periksa Kesiapan Laboratorium PCR di RS PHC Surabaya Percepat Penanganan Covid-19. (Dok. Pelindo III)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan sebagian besar perusahaan pelat merah terdampak kinerjanya karena pandemi Covid-19. Jumlahnya juga tak main-main, dari 142 BUMN yang ada, sebanyak 90% sudah menerima dampak negatif dari pandemi ini.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hanya tiga sektor BUMN saja yang sejauh ini aman dari dampak negatif Covid-19, yakni telekomunikasi, kesehatan dan sawit. Sedangkan sektor bisnis lainnya sulit bertahan dalam kondisi ini.

"Dengan kondisi saat ini 90% perusahaan terkena impact. BUMN yang tak terlalu impact yaitu Telkom, kesehatan dan kelapa sawit. Lainnya ter-impact," kata Erick dalam paparan virtual, Rabu (20/5/2020).

Hal ini tentu akan berdampak pada pembayaran dividen atas laba bersih perusahaan kepada pemerintah yang di tahun depan diperkirakan akan mengalami penurunan sampai dengan 50%.

Baca:

Erick: Restrukturisasi Kredit Bank BUMN Tembus Rp 120 T

"Sayangnya memang ini realita, dengan adanya Covid-10 tentu banyak sekali kinerja BUMN tergerus. Makanya kemarin saya tidak malu ketika ketemu DPR, Menteri Keuangan yang awalnya kita bilang akan capai target kalau bisa lebih, ternyata tahun depan kalau bisa 50% aja sudah alhamdulillah," tegas dia.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan Komisi XI yang diperoleh CNBC Indonesia, BUMN akan disuntik mencapai Rp 152,15 triliun dalam tiga skenario, yakni PMN, pembayaran kompensasi, dan dana talangan (investasi).

Selain itu, BUMN juga akan mendapatkan dana tambahan di luar penambahan penyertaan modal negara (PMN), subsidi (dana talangan) dan kompensasi senilai Rp 26,10 triliun.

Adapun yang terbaru adalah potensi penundaan setoran dividen (keuntungan dari laba bersih) BUMN kepada pemerintah. Hal itu terungkap dalam draf Rapat Kerja (Raker) tertutup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), pada Rabu kemarin (13/5/2020).

[Gambas:Video CNBC]