Erick Thohir: Target Setoran Dividen BUMN di 2020 Meleset

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
03 April 2020 16:14
Setoran dividen BUMN kemungkinan akan kembali normal pada 2022.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan target setoran dividen dari perusahaan pelat merah tahun ini sulit tercapai. Setoran dividen BUMN kemungkinan akan kembali normal pada 2022.

"Kondisi hari ini untuk dividen 2020 kemungkinan kami meleset. Pada 2021 pastinya jauh sekali karena sudah lihat dampak-dampaknya di banyak BUMN. Kita harapkan 2022 diharapkan kembali stabil," kata Erick, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Pada kesempatan tersebut, Erick menyampaikan 7 agenda besar transformasi BUMN. Salah satu yang disampaikan adalah finalisasi pemetaan portofolio semua BUMN beserta anak dan cucu usaha.



Sebagai langkah awal, kata Erick, hari ini PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menutup 6 anak perusahaan. Lalu PT Pertamina (Persero) menutup 25 anak usah, dalam kurun waktu dua tahun. Terakhir PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menutup 20 anak usaha.

"Ini masih 3 perusahaan kita minta terus tapi memastikan harus masuk juga bagaimana pekerja diutamakan tidak dikeluarkan, digabungkan usaha lain diprioritaskan efisiensi dan memperkuat cash flow," jelas Erick.

Erick menjelaskan, Kementerian BUMN telah melakukan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis. Pemetaan berdasarkan nilai ekonomi layanan publik.

Selain itu, pemetaan dilakukan untuk menentukan langkah dan strategi BUMN. Apakah akan dipertahankan, transformasi, konsolidasi atau apakah pemenuhan publik atau divestasi.


Untuk sementara ini, hasilnya 9,1% dari total jumlah BUMN serta anak-cucu usaha bisa dipertahankan dan dikembangkan karena memiliki pangsa pasar yang tinggi. Lalu 6,3% harus transformasi karena pangsa pasar baik, tetapi kinerja kurang.

Lalu 68% akan dikonsolidasikan dan diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar. Lalu, 8,2% akan memenuhi pelayanan publik karena mengemban tugas public service obligation (PSO). Terakhir, 8,2% harus divestasi atau dimitrakan.

"Ini masih dinamis dalam arti kami masih melakukan evaluasi mendalam tidak hanya kedua wamen tapi juga deputi," ujar Erick.


[Gambas:Video CNBC]




(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading