Bangun Proyek Jokowi, Utang 4 BUMN Karya Tembus Rp 218,88 T

Market - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
18 February 2020 19:03
Bangun Proyek Jokowi, Utang 4 BUMN Karya Tembus Rp 218,88 T
Jakarta, CNBC Indonesia- Proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo menjadi perhatian utama dan dilakukan secara besar-besaran. Untuk mewujudkannya BUMN konstruksi atau karya seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) turut ikut ambil bagian dari proyek infrastruktur.

Namun jika dibedah lebih dalam keempat BUMN Karya ini juga memiliki utang yang menggunung, CNBC Indonesia mencatat jumlahnya bisa mencapai Rp 218,88 triliun hingga akhir 2019. Angka ini belum final karena masih belum ada laporan keuangan yang sudah diaudit.

BUMN Karya yang mencatatkan liabilitas paling besar yakni Waskita Karya, dengan total Rp 108,01 triliun hingga kuartal III-2019. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, liabilitas jangka pendek atau kurang dari satu tahun mencapai Rp 58,88 triliun, dan liabilitas jangka panjang mencapai R 49,14 triliun.


Total liabilitas perusahaan kuartal III-2019 pun naik 5,65% dibandingkan liabilitas kuartal III-2018 senilai Rp 102,23 triliun.



Dari catatan perseroan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VI DPR, Senin (17/2/2020), total liabilitas WSKT mencapai Rp 95,50 triliun pada 2018 dengan tren yang naik dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2017, total liabilitas perusahaan naik 68,24% dan pada 2018 naik 27,09%.

Debt to Equity Ratio (DER) Waskita Karya pada 2018 di posisi 3,31 kali, sementara pada 2019 diperkirakan turun menjadi 3,22 kali.

Selain Waskita Karya, BUMN konstruksi dengan liabilitas besar lainnya yakni Wijaya Karya dengan total Rp 42,5 triliun. Seperti Waskita Karya, liabilitas WIKA juga mengalami tren kenaikan. Pada 2017 liabilitas WIKA naik 66,75% menjadi Rp 31,05 triliun, pada 2018 naik 35,33% menjadi Rp 42,02 triliun, dan pada 2019 naik tipis 1,73% menjadi Rp 42,75 triliun.

Pada 2018 WIKA mencatat DER 2,44 kali dan pada 2019 diperkirakan turun menjadi 2,26 kali.

Sementara Adhi Karya membukukan liabilitas Rp 29,92 triliun sepanjang 2019 (unaudited) yang terbagi dari liabilitas jangka panjang Rp 6,01 triliun dan jangka pendek Rp 23,90 triliun.

Seperti WIKA dan WSKT, tren liabilitas Adhi Karya pun naik dari tahun ke tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada 2017, di mana total liabiitas mencapai Rp 22,46 triliun naik 53,83% dibandingkan 2016 senilai Rp 14,60 triliun. Pada 2018 liabilitas ADHI naik menjadi Rp 23,83 triliun atau naik 6,09%.

Kenaikan liabilitas ini juga ditunjukan dari kenaikan DER yang naik dari tahun ke tahun. Pada 2018 Adhi Karya mencatat DER 3,79 kali dan pada 2019 melesat menjadi 4,35 kali.

Sebagai informasi, untuk perusahaan konstruksi biasanya batas aman masih di kisaran 1, dan DER di posisi 3 termasuk medium to high, dan posisi DER 4 artinya tinggi.


Sementara PTPP mencatat total liabilitas di kuartal III-2019 senilai Rp 38,2 triliun, dengan liabilitas jangka panjang senilai Rp 11,26 triliun dan jangka pendek senilai Rp 26,94 kali. Jika dibandingkan 2018, liabilitas PTPP naik 14,54 % dari Rp 33,35 triliun, dengan liabilitas jangka panjang Rp 11,35 triliun dan jangka pendek Rp 21,99 triliun.

Tingginya liabilitas BUMN Karya juga disorot oleh DPR saat RDP kemarin. Salah satu manajemen BUMN konstruksi disentil oleh anggota komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga. BUMN itu disebut belum membayar utang kepada vendor lokal ketika mengerjakan projek pembangunan di jalan lingkar Samosir, Sumatera Utara.

"BUMN kita itu banyak berutang kepada pengusaha-pengusaha kecil. Contohnya ini Pembangunan Perumahan. Waktu membangun ring road di Samosir itu, nilainya sangat besar. Padahal itu dibiayai negara, APBN. Kok bisa sih ke perusahaan-perusahaan kecil, lokal punya hutang sampai satu tahun bahkan dua tahun lebih tidak dibayar," kata Lamhot saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN bidang karya.

"Waktu mengerjakan Ring road Samosir, ada yang utang Rp 500 juta, ada yang Rp 1 miliar. Bagi mereka itu kesulitan, kasihan pengusaha-pengusaha lokal kecil itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta para BUMN konstruksi untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada pengusaha kecil atau vendor di daerah. Ia menilai, pengawasan yang tidak ketat seperti di pusat menjadi celah adanya tindak pelanggaran.


[Gambas:Video CNBC]




(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading