Borok Jiwasraya Terbuka, 'Cacat' BUMN Satu per Satu Terungkap

Market - Sandi Ferry & Monica Wareza, CNBC Indonesia
31 January 2020 10:48

Jakarta, CNBC Indonesia - Mencuatnya segudang permasalahan di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan publik belakangan ini. Bermula dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), satu per satu 'borok' buruknya tata kelola BUMN pun terbuka.

Namun yang disayangkan, tata kelola atau GCG yang tidak baik ini justru menimpa di BUMN dengan kapasitas keuangan yang sebetulnya besar.

Jiwasraya menjadi pembuka pintu. Sebagai perusahaan asuransi, bisnis yang dijalankan Jiwasraya sebenarnya ketat dengan regulasi yang boleh dibilang "mengekang". Pasalnya bisnis asuransi punya tanggung jawab besar dalam mengelola dana masyarakat, khususnya para nasabah.


Namun faktanya, Jiwasraya mengalami gagal bayar atas produk JS Saving Plan yang dipasarkan kepada nasabah lewat bank alias bancassurance. Tak tanggung-tanggung, Menteri BUMN Erick Thohir, di hadapan Panja Komisi XI DPR menyebutkan Jiwasraya punya kewajiban bayar klaim nasabah senilai Rp 16 triliun.

Borok BUMN Terbuka Lebar Gegara Kasus Jiwasraya Cs?Foto: Babak Baru Skandal Jiwasraya (CNBC Indonesia TV)


Tak Sampai di sana, akibat kesalahan dalam pengelolaan dan penempatan investasi, Jiwasraya mengalami kekurangan solvabilitas (kemampuan membayar kewajiban) hingga Rp 28 triliun.

Pengamat industri asuransi, Hotbonar Sinaga sempat mengatakan Jiwasraya terlalu berani menjanjikan return tinggi kepada para nasabah. Dengan menjanjikan return dua kali lebih besar dari deposito, Jiwasyara dipaksa mencari produk-produk dengan return tinggi.


"Di sini Jiwasraya terlalu berani menjanjikan return yang saya dengar hampir dua kali lipat dari bunga deposito. Mereka harus mencari investasi yang menghasilkan jauh di atas bunga deposito. Salah satunya melalui reksa dana saham atau investasi di saham itu sendiri," kata Hotbonar beberapa waktu lalu kepada CNBC Indonesia.

Irvan
Rahardjo, pengamat asuransi, juga mengatakan kondisi yang dialami Jiwasraya menunjukkan bahwa pengelolaan asuransi di Indonesia belum sebaik pengelolaan dan pengawasan yang diberlakukan pada industri perbankan.

"Memang kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es dari tata kelola asuransi yang belum sebaik perbankan. Baik dari segi tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan ketaatan terhadap peraturan," kata Irvan kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/1/2020).

Dia menjelaskan, penerapan tata kelola yang masih rendah ini sebenarnya tak hanya terjadi pada asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun juga pada asuransi swasta seperti pada kasus gagal bayar di Bakrie Life dan Bumi Asih. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.


Masalah tata kelola ini berdampak pada penempatan investasi oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak baik sehingga berujung pada masalah keuangan.

Dia mengatakan, kondisi ini bisa terjadi karena tak ketatnya pengawasan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri asuransi. Padahal, sebagai regulator OJK dinilai sudah over-regulated jika mau berbicara mengenai aturan-aturan yang ada.

Tapi sayangnya, aturan tersebut tak dijalankan dengan baik oleh perusahaan plus OJK juga kurang menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

"Lebih tepatnya [dilakukan] reformasi OJK, bukan asuransinya. Reformasi OJK lebih penting dalam arti aturannya sudah cukup tapi pengawasannya lemah," imbuh dia.

Borok BUMN Terbuka Lebar Gegara Kasus Jiwasraya Cs?Foto: Tambahan lima mobil mewah yang diduga merupakan barang sitaan dari kasus megaskandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terparkir di Kejaksaan Agung Kamis (16/1/2020). Mayoritas atau empat dari lima mobil tersebut berwarna hitam. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


Soal Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) lalu ikut terjun menyelidiki kasus Jiwasraya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada kesalahan dalam pengelolaan investasi di Jiwasraya.

Kejagung bergerak, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka tersebut, yakni Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat.

Kemudian Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Kurang lebih 180 orang diperiksa sebagai saksi, sejumlah kantor digeledah dan 800 rekening efek dibekukan karena kasus ini. Proses hukum masih terus berlangsung.

Sementara itu, di Bilangan Senayan, para wakil rakyat tak mau ketinggalan untuk ikut ambil bagian. Atas nama pengembalian dana nasabah, Komisi VI DPR membentuk Panita Kerja (Panja) yang khusus mencari tahu masalah ini dan rapat Panja baru saja dimulai kemarin, Rabu (29/2/2020).

Jiwasraya sebenarnya tak sendirian, tetapi kasus ini bak membuka kotak pandora. Semua keburukan mulai terbongkar keluar, dan Menteri BUMN Erick Thohir tak sungkan untuk mengusut semua perusahaan BUMN yang bermasalah.

Dari Asabri hingga Krakatau Steel
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading