Panja Jiwasraya
Respons SBY, Aria Bima: Anjing Menggongong Kafilah Berlalu
Monica Wareza, CNBC Indonesia
29 January 2020 15:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, angkat bicara terkait tulisan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang salah satu isinya menyebutkan ada upaya menjatuhkan menteri sejumlah menteri lewat dorongan pembentukan Pansus Jiwasraya oleh DPR.
"Hal-hal yang berseliweran dan spekulatif dan berkaitan dengan upaya tertentu jatuhkan menteri. Kami berprinsip anjing menggonggong kafilah berlalu," kata Aria, saat rapat Panja Jiwasraya di Gedung DPR, Rabu (29/1/2020).
Aria mengatakan, Komisi VI sangat serius menanggapi dan menangani persoalan permasalahan Jiwasraya. Keseriusan ini, lanjut Aria, diperlihatkan lewat koordinasi dengan pimpinan dan tiga komisi di DPR untuk membentuk Panja. Komisi III terkait masalah hukum, Komisi XI terkait masalah makro, dan Komisi VI terkait penanganan korporasi BUMN.
"Dengan Panja rakyat paham dan awasi apa yang dilajukan pemerintah. Akan banyak usulan juga kepada pemerintah, dari sisi hukum, keuangan ke OJK dan BUMN. Sekarang pemerintah bekerja Panja pun juga kerja serius dan ketenangan masalah ini segera selesai," ujar Arya.
Sebelumnya, SBY sempat membuat tulisan yang diposting di laman akun Facebook pribadinya. Dalam tulisannya SBY menyebutkan, ada upaya pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Parlemen untuk membahas permasalahan yang terjadi di Jiwasraya sebagai upaya untuk menggulingkan beberapa target.
Dalam tulisannya tersebut, dia menyebutkan beberapa nama yang dibidik untuk 'dijatuhkan' dalam pansus tersebut, seperti Rini Soemarno, Erick Thohir dan Sri Mulyani.
"Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
Tulisan lengkap SBY tersebut berjudul "PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR" yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin (27/1/2020).
Dalam tulisan itu, SBY memulai penjelasan dengan menuturkan bahwa saat kasus Jiwasraya mencuat, Ia tidak berkomentar apapun. Sebab, SBY menilai sebagai sebuah perusahaan, Jiwasraya bisa mengalami masalah.
Pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat-tidak sehat, boleh dikata lumrah. Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius.
Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi 10 tahun lalu, SBY mengaku tak merasa terusik. Sebab, untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi.
Apalagi Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006. Saat itu SBY mengaku juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun itu SBY saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di Jiwasraya.
"Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya... apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?" ujar SBY.
"Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Karenanya, di hadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau," lanjutnya.
(hps/hps) Next Article Staf SBY Ungkap Kasus Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu!
"Hal-hal yang berseliweran dan spekulatif dan berkaitan dengan upaya tertentu jatuhkan menteri. Kami berprinsip anjing menggonggong kafilah berlalu," kata Aria, saat rapat Panja Jiwasraya di Gedung DPR, Rabu (29/1/2020).
Aria mengatakan, Komisi VI sangat serius menanggapi dan menangani persoalan permasalahan Jiwasraya. Keseriusan ini, lanjut Aria, diperlihatkan lewat koordinasi dengan pimpinan dan tiga komisi di DPR untuk membentuk Panja. Komisi III terkait masalah hukum, Komisi XI terkait masalah makro, dan Komisi VI terkait penanganan korporasi BUMN.
"Dengan Panja rakyat paham dan awasi apa yang dilajukan pemerintah. Akan banyak usulan juga kepada pemerintah, dari sisi hukum, keuangan ke OJK dan BUMN. Sekarang pemerintah bekerja Panja pun juga kerja serius dan ketenangan masalah ini segera selesai," ujar Arya.
Sebelumnya, SBY sempat membuat tulisan yang diposting di laman akun Facebook pribadinya. Dalam tulisannya SBY menyebutkan, ada upaya pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Parlemen untuk membahas permasalahan yang terjadi di Jiwasraya sebagai upaya untuk menggulingkan beberapa target.
Dalam tulisannya tersebut, dia menyebutkan beberapa nama yang dibidik untuk 'dijatuhkan' dalam pansus tersebut, seperti Rini Soemarno, Erick Thohir dan Sri Mulyani.
"Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
Tulisan lengkap SBY tersebut berjudul "PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR" yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin (27/1/2020).
Dalam tulisan itu, SBY memulai penjelasan dengan menuturkan bahwa saat kasus Jiwasraya mencuat, Ia tidak berkomentar apapun. Sebab, SBY menilai sebagai sebuah perusahaan, Jiwasraya bisa mengalami masalah.
Pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat-tidak sehat, boleh dikata lumrah. Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius.
Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi 10 tahun lalu, SBY mengaku tak merasa terusik. Sebab, untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi.
Apalagi Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006. Saat itu SBY mengaku juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun itu SBY saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di Jiwasraya.
"Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya... apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?" ujar SBY.
"Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Karenanya, di hadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau," lanjutnya.
(hps/hps) Next Article Staf SBY Ungkap Kasus Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular