Demokrat: Kok Masalah Jiwasraya Meledak Jelang Pemilu 2019?
Redaksi, CNBC Indonesia
29 December 2019 20:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Partai Demokrat besutan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memiliki penilaian tersendiri terhadap masalah yang melanda PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, kasus ini merupakan skandal industri asuransi terbesar di Indonesia.
"Salah satu skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI. Yang mana (Jiwasraya) minta dana talangan Rp 32 triliun," kata Didi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019), seperti dilansir detik.com.
"Hari ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kalau menyalahkan siapa-siapa puncak masalah jiwasraya tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga sebagian orang menduga ini ada apa? Kok menjelang pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan Rp 32 triliun," lanjutnya.
Untuk mengatasi masalah Jiwasraya, Didi meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus tersebut. Selain Kejagung, Polri dan KPK juga turut menangani kasus Jiwasraya.
"Ini ada kasus besar. Keroyok saja kasus ini. Karena ini nasib jutaan nasabah dan pemerintah Jokowi supaya tidak timbul spekulasi yang tidak-tidak," ujar Didi.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Partai Demokrat juga siap buka-bukaan di Pansus DPR untuk mengungkap masalah Jiwasraya.
"Dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDIP juga sama. Supaya tidak saling tuding, kita buka di pansus," kata Didi.
Sekadar gambaran, permasalahan yang menimpa Jiwasraya belakangan semakin melebar ke mana-mana. Baru-baru ini, berembus kabar dana milik perusahaan pelat merah itu digunakan untuk kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Lantas, apa tanggapan PDIP selaku partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres lalu?
"Ibarat bisul, itu (masalah Jiwasraya) pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan pilpres ngawur karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018. Jangan salah," kata politikus PDIP Deddy Sitorus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019), seperti dilansir detik.com.
Ia menjawab pertanyaan apakah dana kampanye Jokowi-Ma'ruf juga bersumber dari Jiwasraya. Menurut Deddy, kesimpulan itu sangat berbahaya.
"Itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, jumping, itu conclusion, nggak paham, nggak ngerti, ngomong langsung lompat konklusi. Itu miss leading. Saya kira itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seorang parpol, apalagi sekarang ada di pemerintahan itu kan seperti melempar kotoran. Menurut saya itu tidak tepat pernyataan seperti itu karena bukan model Pak Jokowi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu," ujarnya.
Deddy mengatakan, masalah Jiwasraya terjadi sejak tahun 1998 atau saat krisis moneter. Kemudian tahun 2006, Jiwasraya sudah mengalami defisit sekitar Rp 3,2 triliun.
"Kemudian mengalami masalah tahun 2008, persoalan yang panjang sekali, lalu tahun 2019," kata Deddy.
Meski begitu, Ia mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelum-sebelumnya. Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan penyelamatan terhadap masalah Jiwasraya.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan. Misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout. Pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ujarnya Deddy.
(miq/miq) Next Article Staf SBY Ungkap Kasus Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu!
"Salah satu skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI. Yang mana (Jiwasraya) minta dana talangan Rp 32 triliun," kata Didi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019), seperti dilansir detik.com.
"Hari ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kalau menyalahkan siapa-siapa puncak masalah jiwasraya tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga sebagian orang menduga ini ada apa? Kok menjelang pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan Rp 32 triliun," lanjutnya.
"Ini ada kasus besar. Keroyok saja kasus ini. Karena ini nasib jutaan nasabah dan pemerintah Jokowi supaya tidak timbul spekulasi yang tidak-tidak," ujar Didi.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Partai Demokrat juga siap buka-bukaan di Pansus DPR untuk mengungkap masalah Jiwasraya.
"Dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDIP juga sama. Supaya tidak saling tuding, kita buka di pansus," kata Didi.
Sekadar gambaran, permasalahan yang menimpa Jiwasraya belakangan semakin melebar ke mana-mana. Baru-baru ini, berembus kabar dana milik perusahaan pelat merah itu digunakan untuk kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Lantas, apa tanggapan PDIP selaku partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres lalu?
"Ibarat bisul, itu (masalah Jiwasraya) pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan pilpres ngawur karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018. Jangan salah," kata politikus PDIP Deddy Sitorus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019), seperti dilansir detik.com.
Ia menjawab pertanyaan apakah dana kampanye Jokowi-Ma'ruf juga bersumber dari Jiwasraya. Menurut Deddy, kesimpulan itu sangat berbahaya.
"Itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, jumping, itu conclusion, nggak paham, nggak ngerti, ngomong langsung lompat konklusi. Itu miss leading. Saya kira itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seorang parpol, apalagi sekarang ada di pemerintahan itu kan seperti melempar kotoran. Menurut saya itu tidak tepat pernyataan seperti itu karena bukan model Pak Jokowi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu," ujarnya.
Deddy mengatakan, masalah Jiwasraya terjadi sejak tahun 1998 atau saat krisis moneter. Kemudian tahun 2006, Jiwasraya sudah mengalami defisit sekitar Rp 3,2 triliun.
"Kemudian mengalami masalah tahun 2008, persoalan yang panjang sekali, lalu tahun 2019," kata Deddy.
Meski begitu, Ia mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelum-sebelumnya. Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan penyelamatan terhadap masalah Jiwasraya.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan. Misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout. Pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ujarnya Deddy.
(miq/miq) Next Article Staf SBY Ungkap Kasus Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu!
Most Popular