Kementerian BUMN: Kasus Jiwasraya Jangan Dibawa ke Politik!
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
08 January 2020 10:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pembentukan panitia khusus terkait kasus dugaan korupsi yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh sejumlah fraksi di DPR RI menguat. Para politisi lintas fraksi berpandangan langkah itu dibutuhkan demi menuntaskan kasus yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu.
Ditemui di kantornya, Selasa (7/1/2020), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta kepada DPR RI melihat keseriusan Kementerian BUMN menuntaskan permasalahan itu.
"Kalau kita sih lebih baik pantau saja apa yang kita lakukan. Bisa panggil kami rapat untuk tanyakan solusi apa untuk dibuat Kementerian BUMN. Yang penting solusi ah, jangan bawa ke politik dan lainnya. Solusi kan yang penting uang balik," ujar Arya.
"Di pansus atau panja ramai. Kita kan fokusnya untuk pengembalian bisa terganggu nanti. Cari investor apa dengan pansus/panja bisa percepat investor masuk. Kalau pihak-pihak yang usulkan bisa jamin investasi terjadi nggak apa-apa," lanjutnya.
Arya lantas mengingatkan bahwa kasus ini berbeda dengan kasus korupsi dana bailout Bank Century yang mengemuka beberapa tahun lalu.
"Yang usulkan apakah punya kepentingan kita kembalikan uang ke nasabah. Karena belum ada uang negara masuk ke Jiwasraya seperti Century," katanya.
"Kita kementerian punya niat ayo dorong agar bisa lakukan pembayaran. Jangan dibawa ke ranah politik nanti usaha kita terganggu dengan investor dan sebagainya," lanjut Arya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kesal dengan berbagai tuduhan kepadanya mengenai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Erick bahkan sampai tak habis pikir dirinya juga dituduh ikut 'merampok' uang nasabah Jiwasraya.
"Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih," kata Erick Thohir di Tangerang, Minggu (5/1/20).
Erick juga mendengar bahwa ada tuduhan orang dalam istana yang terlibat kasus ini. Nama Presiden Joko Widodo sampai ikut disebut-sebut.
"Ya mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan kebalik, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar," tegasnya.
Erick Tohir juga mendapat informasi bahwa akan ada demo pada pekan depan. Demo tersebut menyasar kantor Kementerian BUMN, KPK, dan depan Istana Negara.
"Mungkin karena banyak oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa persoalan hukum di Jiwasraya saat ini sudah dalam proses di Kejaksaan Agung. Dia mengaku, urusan hukum memang bukan menjadi wilayahnya.
Adapun tugas Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan, lanjut Erick, adalah memberikan kepastian kepada para nasabah mengenai hak yang seharusnya diterima. Dia bilang, sudah ada langkah-langkah yang akan diambil.
"Tapi kan proses itu berjalan 1-4 tahun, lalu ada skema-skema yang lain yang juga akan kita lakukan. Intinya apa, pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab, tidak melarikan diri."
Dia menambahkan, saat ini Kementerian BUMN mengambil langkah tahap pertama dengan holdingisasi. Dari holdingisasi ini, Jiwasraya bisa mendapatkan cash flow kurang lebih Rp 1,5-2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk membayarkan tanggungan ke nasabah.
"Tapi kalau dituduh-tuduh dan dibilang ini kita yang merampok ya saya rasa teman-teman media tahu lah siapa yang merampok," lanjutnya.
(hps/hps) Next Article Mantan Petinggi Jiwasraya Masuk ke Jajaran Direksi IFG Life
Ditemui di kantornya, Selasa (7/1/2020), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta kepada DPR RI melihat keseriusan Kementerian BUMN menuntaskan permasalahan itu.
"Kalau kita sih lebih baik pantau saja apa yang kita lakukan. Bisa panggil kami rapat untuk tanyakan solusi apa untuk dibuat Kementerian BUMN. Yang penting solusi ah, jangan bawa ke politik dan lainnya. Solusi kan yang penting uang balik," ujar Arya.
"Di pansus atau panja ramai. Kita kan fokusnya untuk pengembalian bisa terganggu nanti. Cari investor apa dengan pansus/panja bisa percepat investor masuk. Kalau pihak-pihak yang usulkan bisa jamin investasi terjadi nggak apa-apa," lanjutnya.
"Yang usulkan apakah punya kepentingan kita kembalikan uang ke nasabah. Karena belum ada uang negara masuk ke Jiwasraya seperti Century," katanya.
"Kita kementerian punya niat ayo dorong agar bisa lakukan pembayaran. Jangan dibawa ke ranah politik nanti usaha kita terganggu dengan investor dan sebagainya," lanjut Arya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kesal dengan berbagai tuduhan kepadanya mengenai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Erick bahkan sampai tak habis pikir dirinya juga dituduh ikut 'merampok' uang nasabah Jiwasraya.
"Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih," kata Erick Thohir di Tangerang, Minggu (5/1/20).
Erick juga mendengar bahwa ada tuduhan orang dalam istana yang terlibat kasus ini. Nama Presiden Joko Widodo sampai ikut disebut-sebut.
"Ya mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan kebalik, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar," tegasnya.
Erick Tohir juga mendapat informasi bahwa akan ada demo pada pekan depan. Demo tersebut menyasar kantor Kementerian BUMN, KPK, dan depan Istana Negara.
"Mungkin karena banyak oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa persoalan hukum di Jiwasraya saat ini sudah dalam proses di Kejaksaan Agung. Dia mengaku, urusan hukum memang bukan menjadi wilayahnya.
Adapun tugas Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan, lanjut Erick, adalah memberikan kepastian kepada para nasabah mengenai hak yang seharusnya diterima. Dia bilang, sudah ada langkah-langkah yang akan diambil.
"Tapi kan proses itu berjalan 1-4 tahun, lalu ada skema-skema yang lain yang juga akan kita lakukan. Intinya apa, pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab, tidak melarikan diri."
Dia menambahkan, saat ini Kementerian BUMN mengambil langkah tahap pertama dengan holdingisasi. Dari holdingisasi ini, Jiwasraya bisa mendapatkan cash flow kurang lebih Rp 1,5-2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk membayarkan tanggungan ke nasabah.
"Tapi kalau dituduh-tuduh dan dibilang ini kita yang merampok ya saya rasa teman-teman media tahu lah siapa yang merampok," lanjutnya.
(hps/hps) Next Article Mantan Petinggi Jiwasraya Masuk ke Jajaran Direksi IFG Life
Most Popular