Dubes Korsel: Segera Selesaikan Persoalan Jiwasraya!
Lidya Julita Sembiring & Ferry Sandi, CNBC Indonesia
18 December 2019 14:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom menemui Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Dalam kesempatan itu, Kim meminta bantuan DPR RI lantaran ada 470 warga negara Korsel yang mengalami kerugian akibat persoalan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Kami berharap, persoalan ini segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga warga kami bisa mendapatkan pengembalian dana sesegera mungkin sebagai bentuk upaya meningkatkan lingkungan investasi yang baik serta menjaga stabilitas perekonomian Indonesia," ujar Kim seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (18/12/2019).
Menanggapi permohonan itu, Dito menyatakan Komisi XI DPR RI terus berkomitmen membantu serta memfasilitasi nasabah asal Korsel yang menjadi korban Jiwasraya. Ia pun menyebut Komisi XI DPR RI akan all out membantu menjaga hubungan diplomatik kedua negara.
Lebih lanjut, politisi Partai Golongan Karya itu juga mengungkapkan baik secara resmi maupun tidak resmi sudah bertemu dengan Kementerian BUMN dalam, hal ini Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko. Dito menjelaskan, Wamen BUMN sangat menaruh perhatian besar terhadap persoalan Jiwasraya dan akan segera menyelesaikannya dalam kurun waktu dekat.
"He fully aware about Jiwasraya dan mereka sudah membentuk Jiwasraya Putra yang terdiri dari empat BUMN yaitu BTN, Telkom, KAI dan Pegadaian. Dan ini sudah dikasih izin oleh OJK untuk kurun waktu 6 bulan untuk investor masuk. Deadline-nya sampai bulan Mei dalam enam bulan mendatang," katanya.
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan pembayaran polis bancassurance nasabah perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Salah satu langkah berkaitan dengan manajemen lama Jiwasraya.
"Komisi VI DPR RI meminta penyelesaian permasalahan polis bancassurance nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lewat penegakan hukum tetap dijalankan dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam kesimpulan rapat.
Hendrisman Rahim merupakan direktur utama periode 2008-2018. Dua direksi lain adalah Hari Prasetyo dan De Yong Adrian.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga merekomendasikan pembentukan panitia kerja atau panitia khusus terkait penyelesaian permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Komisi VI DPR RI juga meminta Jiwasraya membuat rencana strategis penyelesaian masalah dan membuka komunikasi dengan nasabah polis bancassurance Jiwasraya.
Hal itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepastian penyelesaian pembayaran klaim sehingga meminimalisasi efek masalah terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad menilai hal yang krusial tidak hanya penyelesaian penyelamatan terhadap dana nasabah semata.
"Tapi juga bagaimana rekomendasi terhadap pelaku-pelaku pencurian di Jiwasraya. Supaya ada penjeraan," ujar Daeng.
Ia menyebut, Jiwasraya mengeluarkan produk-produk bermasalah yang dijual melalui sembilan bank swasta dan dua bank BUMN dengan pengembalian yang tidak sebanding. Hal itu dinilai merupakan hal yang di luar kebiasaan perusahaan asuransi.
"Jadi ada produk yang dijual yang di luar kebiasaan asuransi, dan saya pikir ini keputusan yang dilakukan oleh perusahaan tidak secara tiba-tiba," kata Daeng.
"Tapi kalau produk ini dibahas dan dipertimbangkan lewat rapat oleh para direksi Jiwasraya dan komisaris pada waktu itu, saya jujur saja bertanya besar. Ada apa sebetulnya produk yang bermasalah dijual untuk narik duit nasabah. Ini yang perlu didalami sebetulnya. Jadi saya minta ini dirunut dulu, jelaskan apa yang terjadi baru kita bahas secara mendalam," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Market Focus:IFG Life Kejar Target Pengalihan Polis Jiwasraya
"Kami berharap, persoalan ini segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga warga kami bisa mendapatkan pengembalian dana sesegera mungkin sebagai bentuk upaya meningkatkan lingkungan investasi yang baik serta menjaga stabilitas perekonomian Indonesia," ujar Kim seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (18/12/2019).
Menanggapi permohonan itu, Dito menyatakan Komisi XI DPR RI terus berkomitmen membantu serta memfasilitasi nasabah asal Korsel yang menjadi korban Jiwasraya. Ia pun menyebut Komisi XI DPR RI akan all out membantu menjaga hubungan diplomatik kedua negara.
"He fully aware about Jiwasraya dan mereka sudah membentuk Jiwasraya Putra yang terdiri dari empat BUMN yaitu BTN, Telkom, KAI dan Pegadaian. Dan ini sudah dikasih izin oleh OJK untuk kurun waktu 6 bulan untuk investor masuk. Deadline-nya sampai bulan Mei dalam enam bulan mendatang," katanya.
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan pembayaran polis bancassurance nasabah perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Salah satu langkah berkaitan dengan manajemen lama Jiwasraya.
"Komisi VI DPR RI meminta penyelesaian permasalahan polis bancassurance nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lewat penegakan hukum tetap dijalankan dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam kesimpulan rapat.
Hendrisman Rahim merupakan direktur utama periode 2008-2018. Dua direksi lain adalah Hari Prasetyo dan De Yong Adrian.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga merekomendasikan pembentukan panitia kerja atau panitia khusus terkait penyelesaian permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Komisi VI DPR RI juga meminta Jiwasraya membuat rencana strategis penyelesaian masalah dan membuka komunikasi dengan nasabah polis bancassurance Jiwasraya.
Hal itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepastian penyelesaian pembayaran klaim sehingga meminimalisasi efek masalah terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad menilai hal yang krusial tidak hanya penyelesaian penyelamatan terhadap dana nasabah semata.
"Tapi juga bagaimana rekomendasi terhadap pelaku-pelaku pencurian di Jiwasraya. Supaya ada penjeraan," ujar Daeng.
Ia menyebut, Jiwasraya mengeluarkan produk-produk bermasalah yang dijual melalui sembilan bank swasta dan dua bank BUMN dengan pengembalian yang tidak sebanding. Hal itu dinilai merupakan hal yang di luar kebiasaan perusahaan asuransi.
"Jadi ada produk yang dijual yang di luar kebiasaan asuransi, dan saya pikir ini keputusan yang dilakukan oleh perusahaan tidak secara tiba-tiba," kata Daeng.
"Tapi kalau produk ini dibahas dan dipertimbangkan lewat rapat oleh para direksi Jiwasraya dan komisaris pada waktu itu, saya jujur saja bertanya besar. Ada apa sebetulnya produk yang bermasalah dijual untuk narik duit nasabah. Ini yang perlu didalami sebetulnya. Jadi saya minta ini dirunut dulu, jelaskan apa yang terjadi baru kita bahas secara mendalam," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Market Focus:IFG Life Kejar Target Pengalihan Polis Jiwasraya
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular