APNI: Pemerintah Harus Atur Tata Niaga Harga Jual Bijih Nikel

Jakarta, CNBC Indonesia- Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sangat mendukung proses hilirisasi nikel melalui aturan royalti untuk komoditas bijih nikel dari 5% menjadi 10% . Namun demikian, menurut Sekjen Asosiasi APNI, Meidy K Lengkey saat ini penambang membutuhkan kehadiran pemerintah dalam pengaturan tata kelola niaga nikel karena pengusaha lokal makin terdesak.

 

Seperti apa harapan penambang bijih nikel terhadap kebijakan pemerintah terkait aturan tata kekola nikel ini? Selengkapnya saksikan dialog  Muhammad Gibran dan Head of Research CNBC Indonesia, Arif Gunawan dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy K Lengkey dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Kamis, 12/12/2019)