China Blacklist Microsoft Cs, Wall Street Akan Terjun Bebas?

Jakarta, CNBC Indonesia - Sepanjang tahun ini, terlepas dari berkecamuknya perang dagang AS-China, bursa saham AS alias Wall Street sukses menorehkan kinerja yang ciamik.

Terhitung sejak akhir tahun 2018 hingga penutupan perdagangan kemarin (9/12/2019), indeks Dow Jones telah menguat sebesar 19,64%, indeks S&P 500 meroket 25,1%, dan indeks Nasdaq Composite melejit 29,94%.

Apresiasi yang sudah begitu signifikan tersebut tentu patut mendapatkan perhatian pelaku pasar saham di seluruh dunia. Pasalnya, pasar saham AS merupakan kiblat dari pasar saham dunia. Ketika ada aksi ambil untung dengan intensitas yang besar di bursa saham AS, bursa saham global akan ikut mendapatkan tekanan.

Sejatinya, bulan Desember merupakan bulan yang begitu bersahabat bagi Wall Street. Dalam 18 tahun terakhir, indeks S&P 500 yang merupakan indeks saham terbaik guna merepresentasikan pergerakan pasar saham AS hanya membukukan imbal hasil negatif secara bulanan di bulan Desember sebanyak enam kali.

Namun, pergerakan Wall Street pada Desember 2018 perlu diwaspadai. Kala itu, indeks S&P 500 ambruk hingga 9,18% jika dibandingkan posisi per November 2018. Pada Desember 2018, eskalasi perang dagang AS-China membuat pelaku pasar melakukan aksi jual dengan intensitas yang begitu besar di bursa saham AS, terlepas dari fakta bahwa biasanya bulan Desember merupakan bulan yang bersahabat bagi bursa saham AS.



Wajar jika eskalasi perang dagang AS-China membuat pelaku pasar saham AS ketar-ketir. Pasalnya, sebagai negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua di planet bumi, China merupakan elemen krusial bagi perekonomian AS. Nilai perdagangan serta investasi antar kedua negara begitu besar dan kehadiran perang dagang praktis mengancam laju perekonomian keduanya.

Untuk diketahui, dalam perang dagang antar dua negara dengan nilai perekonomian terbesar di dunia yang telah berlangsung selama lebih dari satu setengah tahun tersebut, AS telah mengenakan bea masuk tambahan bagi senilai lebih dari US$ 500 miliar produk impor asal China, sementara Beijing membalas dengan mengenakan bea masuk tambahan bagi produk impor asal AS senilai kurang lebih US$ 110 miliar.

Nah, kini perang dagang AS-China berpotensi kembali tereskalasi dan merontokkan Wall Street.

Financial Times melaporkan bahwa Partai Komunis China telah memerintahkan seluruh kantor pemerintahan untuk secara total menghilangkan ketergantungan terhadap perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) buatan negara lain dalam jangka waktu tiga tahun, seperti dilansir dari CNBC International.

Layaknya formasi di permainan sepak bola, kebijakan ini disebut dengan istilah "3-5-2". Hal ini lantaran penggantian hardware dan software buatan negara lain tersebut akan dilakukan secara bertahap, tepatnya 30% pada tahun 2020, 50% pada tahun 2021, dan 20% pada tahun 2022, tulis Financial Times dalam pemberitaannya.

Pemberitaan dari Financial Times tersebut mengutip sebuah publikasi dari sekuritas asal China yang bernama China Securities. Analis di China Securities memproyeksikan bahwa sebanyak 20 hingga 30 juta hardware di China perlu untuk diganti guna memenuhi kebijakan tersebut.

Menurut China Securities, perintah untuk secara total menghilangkan ketergantungan terhadap hardware dan software buatan negara lain datang pada awal tahun ini. Walaupun tak ada pengumuman yang disampaikan terkait dengan kebijakan ini kepada publik, dua perusahaan keamanan siber (cybersecurity) menginformasikan kepada Financial Times bahwa klien-klien mereka yang merupakan bagian dari pemerintah China telah menjelaskan kebijakan tersebut kepada mereka.

Jika benar adanya, keputusan pemerintah China untuk secara total menghilangkan ketergantungan terhadap hardware dan software buatan negara lain patut dicurigai bukan hanya karena perang dagang yang sedang berkecamuk dengan AS.

Perkembangan tersebut patut dicurigai semakin menegaskan ketidaksenangan China terhadap dukungan yang diberikan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap demonstrasi di Hong Kong.

Belum lama ini, Trump resmi menandatangani dua RUU terkait demonstrasi di Hong Kong yang pada intinya memberikan dukungan bagi para demonstran di sana.

RUU pertama akan memberikan mandat bagi Kementerian Luar Negeri AS untuk melakukan penilaian terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Hong Kong dalam mengatur wilayahnya sendiri. Jika China terlalu banyak mengintervensi Hong Kong sehingga membuat kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri menjadi lemah, status spesial yang kini diberikan oleh AS terhadap Hong Kong di bidang perdagangan bisa dicabut.

Sebagai informasi, status spesial yang dimaksud membebaskan Hong Kong dari bea masuk yang dibebankan oleh AS terhadap produk-produk impor asal China. RUU pertama tersebut juga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong.

Sementara itu, RUU kedua akan melarang penjualan dari perlengkapan yang selama ini digunakan pihak kepolisian Hong Kong dalam menghadapi demonstran, gas air mata dan peluru karet misalnya.