Banyak Sewa Pesawat, Berapa Biaya Leasing Garuda per Tahun?
tahir saleh, CNBC Indonesia
10 December 2019 11:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai penerbangan BUMN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) saat ini tengah menjadi sorotan setelah skandal penyelundupan moge Harley Davidson dan sepeda Brompton terungkap ke publik.
Buntut skandal ini, lima direksi sudah dipecat yakni Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar, dan Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa.
Kini tersisa dua direksi, yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah. Jumat lalu, Dewan Komisaris Garuda Indonesia sudah menetapkan Fuad Rizal, Direktur Keuangan Garuda, sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama perseroan.
Selain lima direksi diberhentikan, Garuda juga menanggung sanksi dari Kementerian Perhubungan, dengan denda Rp 25 juta hingga Rp 100 juta lantaran Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diselundupkan dalam pesawat baru Garuda Aibus A330-900 NEO bukanlah jenis barang kargo tetapi barang bawaan.
Ferdy Hasiman, peneliti Alpha Research Database Indonesia, menilai kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton illegal hanya satu kasus yang melibatkan direktur utama Garuda. Jika diinvestigasi serius, ada potensi banyak kasus sejenis yang melibatkan petinggi Garuda.
"Direktur Utama sebelumnya, Emirsyah Satar juga kan memiliki kasus sejenis. Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk Garuda Indonesia. Praktek-praktek seperti itu saya kira sudah sering terjadi di internal Garuda, karena sebelumnya jarang dilakukan audit dan tidak transparan," terangnya di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2019).
Sebab itu dia menilai Menteri BUMN, Erick Thohir perlu membentuk tim untuk melakukan audit terhadap praktek-praktek bisnis atau cara-cara yang lazim terjadi dalam bisnis Garuda.
"Praktek-praktek bisnis itu seperti charter pesawat dan sistem sewa atau rental (leasing) pesawat ke leasor yang dilakukan Garuda selama ini. Kan Garuda ini banyak rental pesawat. Si tukang rentalnya untung, Garudanya tiarap," imbuhnya.
Per tahun 2018, misalnya, kata Ferdi, dari total 202 unit pesawat, yang dimiliki Garuda hanya 22 unit pesawat dan sisanya sebesar 180 unit pesawat adalah rental, ke perusahaan-perusahaan leasing (pembiayaan) pesawat. Biaya charter pesawat Garuda yang mencapai Rp 15,2 triliun atau 33,57 % dari total beban operasional penerbangan pun perlu dijelaskan ke publik.
Sementara untuk biaya sewa pesawat tak kalah besar. Dia meriset, tahun 2018, Garuda membayar sewa pesawat dari Export Development Canada sebesar Rp 733 miliar (unit pesawat tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 2018), membayar sewa pesawat dari Mitsuis Leasing Capital sebesar Rp 3,3 miliar untuk 46 unit pesawat dan IBJ Verena Finance Rp 7 miliar untuk 50 unit pesawat.
"Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan leasing lain yang harus dibayarkan Garuda setiap tahun. Total biaya leasing pesawat tahun 2018 sebesar Rp 1,04 triliun," ungkapnya.
Benarkah demikian?
Laporan keuangan restatement Garuda 2018 menyebutkan, dalam setahun, biaya kewajiban sewa pembiayaan pesawat Garuda mencapai US$ 74,12 juta atau setara dengan Rp 1,04 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), jumlahnya turun tajam dari tahun 2017 sebesar US$ 17,05 juta atau Rp 239 miliar.
Adapun kewajiban lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun untuk sewa pesawat yakni sebesar US$ 175.682 atau Rp 2,45 miliar, turun dari sebelumnya US$ 66,58 juta atau Rp 932 miliar. Tak ada kewajiban sewa pembiayaan lebih dari 5 tahun untuk Garuda pada 2018 lalu.
Dengan demikian total sewa pembiayaan tahun 2018 mencapai US$ 66,85 juta atau Rp 936 miliar dari sebelumnya US$ 80,69 juta, dengan tingkat bunga untuk dolar AS 4,22%-5,24%, dan mata uangg rupiah 9,75%-11,50%.
Untuk tahun ini, laporan keuangan September 2019 menunjukkan, Grup Garuda juga melakukan transaksi sewa pesawat yang dibiayai oleh Export Develepment Canada dan juga melakukan transaksi sewa perangkat keras dan lunak, peralatan GSE dan kendaraan dengan pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa.
Per September 2019, dalam setahun sewa pembiayaan Grup Garuda mencapai US$ 16,84 juta atau Rp 236 miliar, turun dari September 2018 yakni US$ 74,12 juta, sementara untuk kewajiban lebih dari satu tahun tapi tak lebih dari 5 tahun yakni US$ 44,42 juta atau Rp 622 miliar dari sebelumnya hanya US$ 175.682.
Dengan demikian, total kewajiban sewa pesawat hingga 9 bulan tahun ini di Garuda Group mencapai US$ 56,15 juta (Rp 786 miliar) dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 66,85 juta.
"Sebagai risiko tak memiliki direktur yang visioner dan memiliki perhatian khusus terhadap perusahaan, Garuda terus ditimpa kerugian. Sejak tahun 2014, Garuda mengalami kerugian besar. Tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp 5,1 triliun, tahun 2017 merugi sebesar Rp 2,2 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 2,78 triliun," kata Ferdi.
Kerugian ini, kata Ferdi, memang dipompa oleh biaya operasional penerbangan Garuda termasuk pembelian avtur, pembelian perangkat lunak dan keras pesat pesawat. Tahun 2018, biaya bahan bakar, termasuk avtur (43,57%) sebesar Rp 19 triliun dan biaya sewa.
Risiko kinerja keuangan dan manajemen yang buruk membuat harga tiket menjadi naik. Untuk kategori Asia Tenggara, kata Ferdi, Garuda termasuk maskapai penerbangan paling mahal.
"Bisa saja Garuda melakukan kartel tiket, tinggal bekerjasama dengan maskapai lain untuk menaikkan harga. Kenaikan tiket pesawat berdampak buruk terhadap perekonomian."
"Sektor pariwisata adalah bagian yang paling berdampak dari mahalnya harga tiket. Padahal, pemerintahan Jokowi sedang gencar mendorong pembangunan pariwisata, termasuk mendesain 10 destinasi pariwisata untuk menambah devisa negara. Tanpa melakukan lompatan besar, kinerja keuangan Garuda Indonesia tidak akan pernah berubah. Pergantian direktur utama Garuda menjadi kunci perubahan," katanya.
Aksi bersih-bersih direksi Garuda
(tas/hps) Next Article Garuda Indonesia (GIAA) Mau Tambah 8 Pesawat, Keluarkan Kocek Segini
Buntut skandal ini, lima direksi sudah dipecat yakni Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar, dan Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa.
Kini tersisa dua direksi, yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah. Jumat lalu, Dewan Komisaris Garuda Indonesia sudah menetapkan Fuad Rizal, Direktur Keuangan Garuda, sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama perseroan.
Selain lima direksi diberhentikan, Garuda juga menanggung sanksi dari Kementerian Perhubungan, dengan denda Rp 25 juta hingga Rp 100 juta lantaran Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diselundupkan dalam pesawat baru Garuda Aibus A330-900 NEO bukanlah jenis barang kargo tetapi barang bawaan.
"Direktur Utama sebelumnya, Emirsyah Satar juga kan memiliki kasus sejenis. Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk Garuda Indonesia. Praktek-praktek seperti itu saya kira sudah sering terjadi di internal Garuda, karena sebelumnya jarang dilakukan audit dan tidak transparan," terangnya di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2019).
Sebab itu dia menilai Menteri BUMN, Erick Thohir perlu membentuk tim untuk melakukan audit terhadap praktek-praktek bisnis atau cara-cara yang lazim terjadi dalam bisnis Garuda.
"Praktek-praktek bisnis itu seperti charter pesawat dan sistem sewa atau rental (leasing) pesawat ke leasor yang dilakukan Garuda selama ini. Kan Garuda ini banyak rental pesawat. Si tukang rentalnya untung, Garudanya tiarap," imbuhnya.
Per tahun 2018, misalnya, kata Ferdi, dari total 202 unit pesawat, yang dimiliki Garuda hanya 22 unit pesawat dan sisanya sebesar 180 unit pesawat adalah rental, ke perusahaan-perusahaan leasing (pembiayaan) pesawat. Biaya charter pesawat Garuda yang mencapai Rp 15,2 triliun atau 33,57 % dari total beban operasional penerbangan pun perlu dijelaskan ke publik.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar konferensi pers terkait perkembangan temuan 'MOGE' dalam pesawat Garuda. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Sementara untuk biaya sewa pesawat tak kalah besar. Dia meriset, tahun 2018, Garuda membayar sewa pesawat dari Export Development Canada sebesar Rp 733 miliar (unit pesawat tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 2018), membayar sewa pesawat dari Mitsuis Leasing Capital sebesar Rp 3,3 miliar untuk 46 unit pesawat dan IBJ Verena Finance Rp 7 miliar untuk 50 unit pesawat.
"Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan leasing lain yang harus dibayarkan Garuda setiap tahun. Total biaya leasing pesawat tahun 2018 sebesar Rp 1,04 triliun," ungkapnya.
 Foto: Dewan Komisaris Tunjuk Fuad Rizal Jadi PLT DIREKTUR UTAMA GARUDA INDONESIA. (Ist Garuda) |
Benarkah demikian?
Laporan keuangan restatement Garuda 2018 menyebutkan, dalam setahun, biaya kewajiban sewa pembiayaan pesawat Garuda mencapai US$ 74,12 juta atau setara dengan Rp 1,04 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), jumlahnya turun tajam dari tahun 2017 sebesar US$ 17,05 juta atau Rp 239 miliar.
Adapun kewajiban lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun untuk sewa pesawat yakni sebesar US$ 175.682 atau Rp 2,45 miliar, turun dari sebelumnya US$ 66,58 juta atau Rp 932 miliar. Tak ada kewajiban sewa pembiayaan lebih dari 5 tahun untuk Garuda pada 2018 lalu.
Dengan demikian total sewa pembiayaan tahun 2018 mencapai US$ 66,85 juta atau Rp 936 miliar dari sebelumnya US$ 80,69 juta, dengan tingkat bunga untuk dolar AS 4,22%-5,24%, dan mata uangg rupiah 9,75%-11,50%.
Untuk tahun ini, laporan keuangan September 2019 menunjukkan, Grup Garuda juga melakukan transaksi sewa pesawat yang dibiayai oleh Export Develepment Canada dan juga melakukan transaksi sewa perangkat keras dan lunak, peralatan GSE dan kendaraan dengan pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa.
Per September 2019, dalam setahun sewa pembiayaan Grup Garuda mencapai US$ 16,84 juta atau Rp 236 miliar, turun dari September 2018 yakni US$ 74,12 juta, sementara untuk kewajiban lebih dari satu tahun tapi tak lebih dari 5 tahun yakni US$ 44,42 juta atau Rp 622 miliar dari sebelumnya hanya US$ 175.682.
Dengan demikian, total kewajiban sewa pesawat hingga 9 bulan tahun ini di Garuda Group mencapai US$ 56,15 juta (Rp 786 miliar) dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 66,85 juta.
"Sebagai risiko tak memiliki direktur yang visioner dan memiliki perhatian khusus terhadap perusahaan, Garuda terus ditimpa kerugian. Sejak tahun 2014, Garuda mengalami kerugian besar. Tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp 5,1 triliun, tahun 2017 merugi sebesar Rp 2,2 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 2,78 triliun," kata Ferdi.
Kerugian ini, kata Ferdi, memang dipompa oleh biaya operasional penerbangan Garuda termasuk pembelian avtur, pembelian perangkat lunak dan keras pesat pesawat. Tahun 2018, biaya bahan bakar, termasuk avtur (43,57%) sebesar Rp 19 triliun dan biaya sewa.
Risiko kinerja keuangan dan manajemen yang buruk membuat harga tiket menjadi naik. Untuk kategori Asia Tenggara, kata Ferdi, Garuda termasuk maskapai penerbangan paling mahal.
"Bisa saja Garuda melakukan kartel tiket, tinggal bekerjasama dengan maskapai lain untuk menaikkan harga. Kenaikan tiket pesawat berdampak buruk terhadap perekonomian."
"Sektor pariwisata adalah bagian yang paling berdampak dari mahalnya harga tiket. Padahal, pemerintahan Jokowi sedang gencar mendorong pembangunan pariwisata, termasuk mendesain 10 destinasi pariwisata untuk menambah devisa negara. Tanpa melakukan lompatan besar, kinerja keuangan Garuda Indonesia tidak akan pernah berubah. Pergantian direktur utama Garuda menjadi kunci perubahan," katanya.
Aksi bersih-bersih direksi Garuda
(tas/hps) Next Article Garuda Indonesia (GIAA) Mau Tambah 8 Pesawat, Keluarkan Kocek Segini
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular