Kebut FLPP, Dana Talangan BTN Rp 2 T Siap Disalurkan Desember
27 November 2019 17:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan dana talangan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 2 triliun yang sudah disetujui akan segera disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini, paling lambat Desember 2019.
Dana ini memang akan digunakan untuk menambah anggaran rumah subsidi skema FLPP pada 2019. Persetujuan BTN yang menalangi dana subsidi FLPP ini didapat setelah pertemuan dengan sejumlah asosiasi perumahan, dan kementerian dan lembaga terkait.
Direktur Consumer dan Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui rencana dana talangan dari BTN tersebut. Begitu pun Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana talangan.
"Menteri PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] juga sudah [teken aturan]," kata Irwandi Gafar, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu ini (27/11/2019).
"[Kredit] konsumer dan KPR akan kita fokus ke yang lainnya yang margin tinggi. KPR subsidi ada persetujuan pemerintah untuk tambahan Rp 2 triliun dan akan disalurkan di Desember 2019 paling lambat," kata Hirwandi Gafar.
Pemerintah sebelumnya menganggarkan dana bergulir FLPP sebesar Rp 9 triliun tahun depan.
"Selain FLPP ada pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Kerja sama pemerintah dan WB [World Bank] untuk dapat KPR subsidi. Jadi 2020 kita menatap lebih jauh lagi dan tidak hanya bagi BTN, tapi juga semuanya," katanya.
Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) melalui 39 Bank Pelaksana telah menyalurkan 69.207 unit untuk KPR Sejahtera FLPP per 4 November 2019.
Nilai penyaluran ini telah mencapai 100,51% dari total anggaran FLPP yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 68.858 unit untuk tahun 2019.
Adapun dari anggaran yang dilimpahkan ke LPDPP senilai Rp 7,1 triliun untuk tahun yang sama dalam periode tanggal yang sama, terserap sebesar Rp 6,68 triliun atau sekitar 94,12%.
Mengacu database, dari jumlah penyaluran yang ada, terdiri dari 69.207 unit untuk rumah tapak dan 121 unit untuk rumah susun. "Tahun 2019 ini kami, LPDPP akan menyalurkan dana FLPP lebih banyak jika dibandingkan dengan target yang ada," ungkap Direktur Utama LPDPP, Arief Sabaruddi, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR.
Sebagai informasi, hingga kuartal III/2019, Bank BTN mencatatkan penyaluran kredit perseroan yang naik sebesar 16,75% yoy (year on year) dari Rp 220,07 triliun pada September 2018 menjadi Rp 256,93 triliun di periode yang sama tahun ini.
Di sisi lain, pada kuartal III/2019, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 18,1% yoy.
DPK BBTN tercatat naik dari Rp 195,05 triliun pada September 2018 menjadi Rp 230,35 triliun pada bulan yang sama tahun ini. Dengan capaian penyaluran kredit dan penghimpunan DPK tersebut, Bank BTN mencatatkan kenaikan aset sebesar 16,12% yoy dari Rp272,3 triliun pada kuartal III/2018 menjadi Rp316,21 triliun.
(tas/tas)
Dana ini memang akan digunakan untuk menambah anggaran rumah subsidi skema FLPP pada 2019. Persetujuan BTN yang menalangi dana subsidi FLPP ini didapat setelah pertemuan dengan sejumlah asosiasi perumahan, dan kementerian dan lembaga terkait.
Direktur Consumer dan Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui rencana dana talangan dari BTN tersebut. Begitu pun Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana talangan.
"Menteri PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] juga sudah [teken aturan]," kata Irwandi Gafar, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu ini (27/11/2019).
"[Kredit] konsumer dan KPR akan kita fokus ke yang lainnya yang margin tinggi. KPR subsidi ada persetujuan pemerintah untuk tambahan Rp 2 triliun dan akan disalurkan di Desember 2019 paling lambat," kata Hirwandi Gafar.
Pemerintah sebelumnya menganggarkan dana bergulir FLPP sebesar Rp 9 triliun tahun depan.
"Selain FLPP ada pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Kerja sama pemerintah dan WB [World Bank] untuk dapat KPR subsidi. Jadi 2020 kita menatap lebih jauh lagi dan tidak hanya bagi BTN, tapi juga semuanya," katanya.
Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) melalui 39 Bank Pelaksana telah menyalurkan 69.207 unit untuk KPR Sejahtera FLPP per 4 November 2019.
Nilai penyaluran ini telah mencapai 100,51% dari total anggaran FLPP yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 68.858 unit untuk tahun 2019.
Adapun dari anggaran yang dilimpahkan ke LPDPP senilai Rp 7,1 triliun untuk tahun yang sama dalam periode tanggal yang sama, terserap sebesar Rp 6,68 triliun atau sekitar 94,12%.
Mengacu database, dari jumlah penyaluran yang ada, terdiri dari 69.207 unit untuk rumah tapak dan 121 unit untuk rumah susun. "Tahun 2019 ini kami, LPDPP akan menyalurkan dana FLPP lebih banyak jika dibandingkan dengan target yang ada," ungkap Direktur Utama LPDPP, Arief Sabaruddi, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR.
Sebagai informasi, hingga kuartal III/2019, Bank BTN mencatatkan penyaluran kredit perseroan yang naik sebesar 16,75% yoy (year on year) dari Rp 220,07 triliun pada September 2018 menjadi Rp 256,93 triliun di periode yang sama tahun ini.
Di sisi lain, pada kuartal III/2019, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 18,1% yoy.
DPK BBTN tercatat naik dari Rp 195,05 triliun pada September 2018 menjadi Rp 230,35 triliun pada bulan yang sama tahun ini. Dengan capaian penyaluran kredit dan penghimpunan DPK tersebut, Bank BTN mencatatkan kenaikan aset sebesar 16,12% yoy dari Rp272,3 triliun pada kuartal III/2018 menjadi Rp316,21 triliun.
