Erick Punya 2 Wamen & 7 Deputi, Tumpang Tindih atau Tidak?
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
29 October 2019 14:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan dari dua wakil menterinya, Budi Gunawan Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo dengan para deputy yang ada di Kementerian BUMN.
Hal ini disampaikan Erick Thohir saat ditemui awak media pekan lalu di kantornya. Sebelumnya, Erick memastikan, keduanya sudah mundur dari jabatan terakhirnya. Budi Gunadi sudah mundur dari induk BUMN Pertambangan PT Inalum atau MIND ID. Pun demikian dengan Kartika Wirjoatmodjo yang sudah mundur dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
"Pak Budi Gunadi sebagai wakil menteri sudah mengundurkan diri dari Inalum, nanti kita akan segera cari pengganti, seperti Bank Mandiri dan kita usulkan," ungkap Erick Thohir, Jumat lalu (25/10/2019).
Saat ini, Kementerian BUMN memiliki 7 kedeputian yang membawahi masing-masing sektor BUMN, antara lain; Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, serta Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
"Oh nanti kita duduk juga dengan para deputi, ada tugas job desk yang baru," kata Erick menambahkan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, posisi dua wakil menteri di Kementerian BUMN dinilai cukup gemuk dan hanya mengakomodir pembagian kekuasaan. Pasalnya, di era kepemimpinan Rini Soemarno, tidak ada jabatan wakil menteri BUMN.
"Sudah ada deputi yang terbagi detail per sektor BUMN, kenapa perlu banyak wamen lagi. Dari sisi anggaran gaji, tunjangan dan fasilitas wamen akan memboroskan anggaran negara," kata Bhima, saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (29/10/2019).
Terlepas dari cakupan BUMN yang memiliki aset besar, terutama anak cucu yang mencapai ratusan perusahaan, hal tersebut justru berkebalikan dari visi Presiden memangkas birokrasi dan efisiensi anggaran.
"Ini kontradiktif dari visi pak Jokowi untuk pangkas birokrasi dan efisiensi anggaran. Wamen selama ini pun hampir dikatakan tdak punya wewenang ambil keputusan strategis," jelas Bhima.
(hps/hps) Next Article Erick Thohir Usul 3 Calon Wamen BUMN, Ini Kriterianya
Hal ini disampaikan Erick Thohir saat ditemui awak media pekan lalu di kantornya. Sebelumnya, Erick memastikan, keduanya sudah mundur dari jabatan terakhirnya. Budi Gunadi sudah mundur dari induk BUMN Pertambangan PT Inalum atau MIND ID. Pun demikian dengan Kartika Wirjoatmodjo yang sudah mundur dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
"Pak Budi Gunadi sebagai wakil menteri sudah mengundurkan diri dari Inalum, nanti kita akan segera cari pengganti, seperti Bank Mandiri dan kita usulkan," ungkap Erick Thohir, Jumat lalu (25/10/2019).
Saat ini, Kementerian BUMN memiliki 7 kedeputian yang membawahi masing-masing sektor BUMN, antara lain; Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, serta Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, posisi dua wakil menteri di Kementerian BUMN dinilai cukup gemuk dan hanya mengakomodir pembagian kekuasaan. Pasalnya, di era kepemimpinan Rini Soemarno, tidak ada jabatan wakil menteri BUMN.
"Sudah ada deputi yang terbagi detail per sektor BUMN, kenapa perlu banyak wamen lagi. Dari sisi anggaran gaji, tunjangan dan fasilitas wamen akan memboroskan anggaran negara," kata Bhima, saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (29/10/2019).
Terlepas dari cakupan BUMN yang memiliki aset besar, terutama anak cucu yang mencapai ratusan perusahaan, hal tersebut justru berkebalikan dari visi Presiden memangkas birokrasi dan efisiensi anggaran.
"Ini kontradiktif dari visi pak Jokowi untuk pangkas birokrasi dan efisiensi anggaran. Wamen selama ini pun hampir dikatakan tdak punya wewenang ambil keputusan strategis," jelas Bhima.
(hps/hps) Next Article Erick Thohir Usul 3 Calon Wamen BUMN, Ini Kriterianya
Most Popular