5 BUMN Diminta RUPSLB, Ganti Direksi atau Komisaris?

Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
19 July 2019 08:56
Desas-desus soal rencana RUPSLB sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya terjawab.
Foto: Menteri BUMN Rini Soemarno/CNN Indonesia/Safir Makki
Jakarta, CNBC Indonesia - Desas-desus soal rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya terjawab.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan ada lima perusahaan BUMN yang akan melaksanakan RUPSLB dan semuanya berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kelimanya adalah PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).


Menurut Gatot, tujuan pelaksanaan RUPSLB tersebut ialah untuk melihat kinerja laporan keuangan selama semester I-2019 dan untuk perubahan susunan pengurus perseroan.

"Manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond [obligasi]," kata Gatot dalam siaran persnya, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan setiap tahun. Proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya kabar rencana RUPSLB sempat menjadi perbincangan hangat. Hanya saja, baik Gatot dan pejabat BUMN lainnya irit komentar menanggapi rencana RUPSLB perusahaan BUMN ini.

Khusus PGAS, perusahaan ini diketahui telah mengagendakan RUPSLB pada 30 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam data BEI.

Lalu, apakah perubahan susunan pengurus akan menyasar direksi atau komisaris?

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno sempat memberikan komentar perihal kabar tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus yang dirombak merupakan jabatan komisaris.

"Kemudian kalau diperlukan [dilakukan] perubahan susunan pengurus. Kan belum tentu direksi, kan bisa komisaris," ujar Fajar saat ditemui di Komplek DPR/MPR, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Rencana perubahan susunan jabatan perusahaan BUMN juga memberikan sinyal adanya unsur politik dalam rencana perombakan pengurus BUMN menjadi sorotan pengamat. Namun, Gatot menepis dugaan tersebut.

"Enggak ada [unsur politik], biar [kinerja BUMN] lebih optimal," kata Gatot, Rabu (17/7/2019).

Menteri Rini siap rombak pengurus BUMN.

[Gambas:Video CNBC]

(tas) Next Article Pekan Ini RUPS, Direksi-Komisaris Bank BUMN Bakal Dirombak

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular