Mangkir Iuran & Gurem, Izin 48 Distributor BBM akan Dicabut

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
19 March 2019 10:06
Mangkir Iuran & Gurem, Izin 48 Distributor BBM akan Dicabut
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mencabut izin bagi badan usaha niaga penyalur bahan bakar bakar minyak (BBM) yang tidak membayar iuran dan tidak pernah hadir dalam rapat verifikasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Hal itu ditegaskan Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, saat acara Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR. "Pak Menteri (Ignasius Jonan) menegaskan izinnya dicabut untuk yang tidak pernah datang verifikasi dan tidak pernah membayar iuran," ungkap Fanshurullah, Senin (18/3/2019) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dijelaskan Ifan, berdasarkan temuannya, tahun lalu ada 25 badan usaha niaga BBM yang tidak membayar iuran. BPH Migas telah melakukan verifikasi pembayaran iuran setiap tiga bulan sekali terhadap 164 badan usahanya niaga BBM dan 22 badan usaha migas.


Adapun ke-25 badan usaha niaga BBM tersebut, yaitu:
  1. PT Anayaka Persada,
  2. PT Bangun Mitra Sejahtera,
  3. PT Berau Banker International,
  4. PT Emar Elang Perkasa,
  5. PT Endo Budiarto Bersaudara,
  6. PT Energi Nusantara Prima,
  7. PT Fajar Bintang Mandiri,
  8. PT Gemilang TrymoMulyatama
  9. PT Hj Nurfadiah Jaya Angkasa
  10. PT Hude Trindo Niaga Bahari
  11. PT Intim Perkasa
  12. PT Intim Putera Perkasa
  13. PT Khatulistiwa Raya Energy
  14. PT Nusantara Daya Energi
  15. PT Patra Buana Putra
  16. PT Petrobas
  17. PT Pumas Petro Lampung
  18. PT Puninar Mitra Abadi
  19. PT Putra Niaga Sagara
  20. PT Roulina Energi
  21. PT Sae Petroleum Indonesia
  22. PT Sembilan Muara Abadi Petroleum Gas
  23. PT Senjo Energi Indonesia
  24. PT Vian Rama Pratama dan
  25. PT Lautan Luas Tbk.
Jika dijumlahkan terdapat 48 badan usaha yang terancam dicabut izinnya, terdiri dari 23 badan usaha yang tidak hadir dalam verifikasi, 18 badan usaha tidak membayar iuran dan 7 badan usaha tidak hadir verifikasi dan juga tidak membayar iuran.

Ifan menyebut, pada tahun lalu, BPH Migas telah mengumpulkan dana iuran dari kegiatan usaha niaga BBM maupun gas bumi sebesar Rp 1,35 triliun atau meningkat 17% dari tahun 2017.

Tidak hanya itu, sepanjang tahun lalu, pengawasan BPH Migas yang dilakukan sejak tiga tahun terakhir telah menyelamatkan 6,39 juta kililoter (KL) bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau senilai Rp 72,35 miliar.

"Berdasarkan pengawasan di lapangan dari informasi yang kami dapat, selama 3 tahun terakhir ada 6 juta kiloliter BBM subdidi yang disimpangkan bisa diamankan senilai Rp 72 miliar. Potensi penyumbangan BBM subdisi yang digunakan oknum ijin niaga umum masih banyak, ini yang perlu kita optimalkan pengawasannya," tandasnya. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading