Jika AS-China Tak Akur, RI Bersaing dengan Vietnam Cs
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
30 November 2018 15:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan G20 di Argentina, menjadi momen yang 'mendebarkan bagi para petinggi negara. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut ada kemungkinan Presiden AS Donald Trump akan bertemu Presiden China Xi Jinping, dan membahas perang dagang di antara keduanya.
Meski tidak terlibat secara langsung dalam perang dagang, Indonesia juga menunggu hasil dari pertemuan G20 ini.
Pasalnya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, keputusan antara Trump dan Xi Jinping, menentukan banyak atau tidaknya investor asing (terutama dari China) yang masuk ke Indonesia, dan negara lain.
"Itu tinggal kita lihat apakah perang dagang ini menguat atau mereda. Kalau dia mereda mungkin relokasi investasi dari China tidak akan banyak, tapi kalau makin mengeras, itu relokasi investasi dari China cukup besar," kata Darmin, Jumat (30/11/2018).
Jika dari pertemuan Trump dan Xi Jinping mengindikasikan perang dagang terus berlanjut, maka Indonesia harus bersaing dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India, untuk "memenangkan hati" para investor China yang ingin merelokasi usahanya.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan sejumlah startegi, dan tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16. PKE 16 tersebut di antaranya; Peraturan Menteri Keuangan 150/2018 tentang Tax Holiday yang sudah terbit per 27 November 2018 lalu, serta Peraturan Presiden tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Hasil Ekspor (DHE) yang direncanakan akan rampung minggu depan.
Namun, diakui Darmin, persaingan dengan negara lain tidaklah mudah. Apalagi, hasil survey tahunan dari Bank Dunia, terhadap daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah (EODB), posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand.
Belum lagi persoalan terkait perizinan lahan, di mana Vietnam jauh lebih murah dibanding Indonesia. Bidang-bidang inilah yang menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan.
"Kalau anda lihat skrg EODB-nya ya, Malaysia dan Thailand lebih bagus dari kita. Keuntungan Vietnam [terletak pada] urusan tanah yang lebih murah. Kita di sini bukan main. Maka itu kita lagi rumuskan KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] itu," tutup Darmin.
(dru) Next Article RI Kurangi Ketergantungan Dolar AS
Meski tidak terlibat secara langsung dalam perang dagang, Indonesia juga menunggu hasil dari pertemuan G20 ini.
Pasalnya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, keputusan antara Trump dan Xi Jinping, menentukan banyak atau tidaknya investor asing (terutama dari China) yang masuk ke Indonesia, dan negara lain.
 Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (CNBC Indonesia/Rehia Indrayanti Beru Sebayang) |
"Itu tinggal kita lihat apakah perang dagang ini menguat atau mereda. Kalau dia mereda mungkin relokasi investasi dari China tidak akan banyak, tapi kalau makin mengeras, itu relokasi investasi dari China cukup besar," kata Darmin, Jumat (30/11/2018).
Jika dari pertemuan Trump dan Xi Jinping mengindikasikan perang dagang terus berlanjut, maka Indonesia harus bersaing dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India, untuk "memenangkan hati" para investor China yang ingin merelokasi usahanya.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan sejumlah startegi, dan tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16. PKE 16 tersebut di antaranya; Peraturan Menteri Keuangan 150/2018 tentang Tax Holiday yang sudah terbit per 27 November 2018 lalu, serta Peraturan Presiden tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Hasil Ekspor (DHE) yang direncanakan akan rampung minggu depan.
Namun, diakui Darmin, persaingan dengan negara lain tidaklah mudah. Apalagi, hasil survey tahunan dari Bank Dunia, terhadap daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah (EODB), posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand.
Belum lagi persoalan terkait perizinan lahan, di mana Vietnam jauh lebih murah dibanding Indonesia. Bidang-bidang inilah yang menjadi fokus pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan.
"Kalau anda lihat skrg EODB-nya ya, Malaysia dan Thailand lebih bagus dari kita. Keuntungan Vietnam [terletak pada] urusan tanah yang lebih murah. Kita di sini bukan main. Maka itu kita lagi rumuskan KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] itu," tutup Darmin.
(dru) Next Article RI Kurangi Ketergantungan Dolar AS
Most Popular