Hati-Hati Petaka di Balik BBM Murah, Saatnya Naikkan Harga?

Market - Raditya Hanung & Alfado Agustio, CNBC Indonesia
13 September 2018 16:50
Hati-Hati Petaka di Balik BBM Murah, Saatnya Naikkan Harga?
Jakarta, CNBC Indonesia - Berbagai upaya dilakukan pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah yang dalam beberapa bulan terakhir tertekan.

Teranyar, pemerintah mewajibkan penggunaan B20 dan menaikkan tarif pajak impor barang konsumsi untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang selama ini jadi biang kerok pelemahan rupiah.

Bahkan, pemerintah saat ini tengah menyisir sejumlah proyek strategis, terutama yang mengandung bahan baku impor tinggi untuk ditunda pelaksanannya, minimal sampai 3 tahun.


Meski demikian, masih ada satu cara yang dianggap mutakhir untuk meredam pelemahan rupiah, yaitu dengan menyesuaikan harga bahan bakar minyak sesuai dengan harga keekonomiannya.

"Salah satu obat ideal mengurangi tekanan rupiah adalah dengan menyesuaikan harga bahan bakar minyak," tulis tim riset Bank Mandiri dalam Econmark edisi Juli, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (12/9/2018).

Riset tersebut mengungkapkan, kebijakan menaikkan harga BBM memang tidak populis. Namun, jika harga saat ini dibiarkan akan memberikan risiko khususnya bagi Pertamina. Lebih lanjut dalam riset tersebut, kas keuangan Pertamina akan tertekan Rp2,8 triliun setiap kenaikan US$1 harga minyak dunia.

Lantas tepatkah langkah menaikkan harga BBM bersubsidi?

Wajar saja riset Bank Mandiri menyasar kenaikan harga BBM sebagai obat mujarab bagi rupiah. Pasalnya, dari periode Januari-Juli 2018, defisit migas sudah mencapai US$6,65 miliar, atau sekitar Rp98 triliun menggunakan kurs rupiah saat ini. Nilai itu melambung sekitar 45% dari capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,62 miliar.



Jika laju defisit perdagangan migas ini tidak ditahan, bukan tidak mungkin besar defisit di tahun ini bisa menyamai rekor defisit terparah yang dicapai pada tahun 2014 lalu sebesar US$13,13 miliar (Rp183,82 triliun).

Lantas apa solusi untuk menekan defisit migas yang menjadi-jadi? Secara jangka panjang, penguatan hilirisasi migas dalam negeri perlu menjadi ujung tombak. Janji Presiden Joko Widodo untuk pembangunan serta revitalisasi kilang minyak dalam negeri juga harus terealisasi.

Tidak hanya itu, diversifikasi sumber energi primer pun perlu digalakkan. Munculnya kebijakan kewajiban campuran 20% minyak nabati ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), atau akrab disebut B20, sebenarnya salah satu strategi yang ampuh. Akan tetapi, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan lainnya perlu digenjot secara maksimal.

Namun, segala bentuk bauran kebijakan tadi membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang optimal. Di saat rupiah sudah "hancur" seperti ini, pemerintah perlu solusi bersifat quick-win. Langkah cepat dalam menahan laju impor migas perlu segera diambil. Cara yang paling cepat adalah membatasi konsumsi dengan kenaikan harga.

Harga BBM Indonesia Salah Satu Yang Termurah di Dunia

Sebagai informasi, harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Mengutip data dari Global Petrol Prices per 10 September 2018, harga BBM di Indonesia ada di kisaran US$0,67/liter. Jika menggunakan kurs Rp 14.000/US$, maka harganya sekitar Rp9.380/liternya.



Harga BBM di tanah air ini hanya lebih mahal dibandingkan negeri tetangga Malaysia di kisaran US$ 0,53/liter atau sekitar Rp7.420/liternya. Sementara dibandingkan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura, harga BBM Indonesia masih lebih murah.

Kemudian, mengutip data Bloomberg, harga BBM di Indonesia juga masuk ke dalam daftar 10 besar negara yang memiliki harga BBM termurah, di periode kuartal II-2018. Dengan harga BBM di kisaran US$0,68/liter, Indonesia duduk di posisi ke-8 dari 61 negara yang disurvei, satu posisi di bawah Malaysia.



Namun, apabila melihat kisaran harganya, sepertinya yang digunakan sebagai perbandingan adalah BBM dengan jenis RON 92. Hal itu sesuai dengan harga BBM di Indonesia yang ditaksir sebesar US$0,67-0,68/liter (atau Rp9.380-9.520/liter). Harga sebesar itu sesuai dengan harga Pertamax saat ini.

Jangan dilupakan bahwa ada jenis BBM lainnya yang tidak bersubsidi, tapi harganya ditahan tidak boleh naik oleh pemerintah. Nama BBM itu adalah premium, "kawan lama" masyarakat Indonesia.

Setidaknya ada beberapa komponen yang menjadi dasar untuk menentukan harga eceran premium yaitu harga minyak dunia berdasarkan indeks pasar yang dijadikan sebagai patokan harga dasar premium, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, dan margin keuntungan PERTAMINA dan SPBU yang meliputi biaya penugasan, penyediaan, distribusi, margin SPBU serta penyimpanan dalam rentang maksimum 10%.

Harga dasar premium (HD) ditentukan dari harga minyak dunia berdasarkan indeks pasar, jumlah barel/liter, dan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan harga minyak dunia rata-rata 2018 (sepanjang tahun 2018 hingga tanggal 12 September) sebesar $72,23/barel (1 barel= 159 liter) dengan kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 13.985,84 (sepanjang tahun 2018 hingga 12 September), maka harga premium seharusnya adalah:

HD = (72,23/159) x Rp13.985,84 = Rp6.353,44

Biaya Pertamina = 10/100 x HD =Rp635,34

PPN 10% = 10/100 x HD = Rp635,34

PBBKB 5% = 5/100 x HD = Rp317,67

Sehingga harga eceran premium adalah HD + Biaya Pertamina + PPN + PBBKB = Rp7.942/liter. Dengan harga premium di angka Rp6.500/liter, tahun ini masyarakat menikmati harga premium yang lebih murah sekitar Rp1.442/liter.

Sebagai catatan, masyarakat Indonesia juga sudah cukup lama menikmati harga premium yang lebih murah dari harga ekonomisnya. Pasalnya, produksi minyak nasional semakin menurun, sedangkan konsumsi masyarakat justru semakin melambung. Akhirnya, Indonesia terpaksa berubah menjadi negara net importir minyak.

Saat bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri, tentunya Indonesia akan sangat rentan terhadap perubahan harga minyak dunia. Alhasil, mau tidak mau, pemerintah perlu mengalokasikan subsidi untuk menjaga harga tetap rendah di kala harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya.

Setidaknya, sudah sejak tahun 1970, pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan subsidi demi menjaga harga BBM tetap terjangkau masyarakat. Dari contoh teranyar, di tahun 2014 kala harga minyak sedang tinggi-tingginya (mencapai US$115/barel pada pertengahan tahun), alokasi subsidi pun melambung secara signifikan.

Pada tahun 2014, pemerintah perlu merogoh kocek hingga Rp108,96 triliun untuk menyubsidi premium, sedangkan untuk solar sebesar Rp99,56 triliun. Subsidi premium di kala itu meningkat nyaris 10% dari setahun sebelumnya.

Kenaikan Harga BBM Sebenarnya Terjadi di Negara Lain

Berdasarkan penelusuran tim riset CNBC Indonesia dari data Global Petrol Price, kenaikan harga BBM rupanya sudah dilakukan beberapa negara yang mengalami krisis mata uang. Sebut saja Argentina dan Turki, yang telah menaikkan BBM masing-masing sebesar 30% dan 10,5% dalam tiga bulan terakhir.

Sebagai catatan, mata uang Peso Argentina dan Lira Turki sudah terdepresiasi masing-masing sebesar 46,78% dan 37,59% dalam tiga bulan terakhir.
 
Sementara Indonesia, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga 6,54% di periode yang sama, memang beberapa kali sudah melakukan penyesuaian harga BBM khususnya yang non-subsidi. Misalnya Pertamax, harga jenis BBM tersebut telah naik Rp 1.100,00/liter di tahun 2018, dari Rp 8400,00 per liter ke Rp 9.500,00/liter. Kemudian, Pertamax Turbo naik Rp 1.350,00/liter, dari Rp 9.350,00 ke Rp 10.700,00/liter. 

Namun yang menjadi masalah, BBM jenis Premium tetap bertahan di level Rp 6.500,00/liter. Dengan kondisi premium tetap dipertahankan murah, justru membuka kemungkinan masyarakat beralih ke BBM jenis tersebut. Akhirnya, kenaikan harga BBM non-subsidi justru tidak ampuh untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bisa jadi ramai-ramai beralih ke premium. Konsumsi dan impor minyak pun tetap di level yang tinggi, dan efisit perdagangan migas tidak akan tertolong.

Belum lagi, Jokowi memutuskan untuk kembali membuka "keran" pasokan premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) pada April 2018 lalu.

Padahal, berdasarkan data realisasi penyaluran Jenis BBM Umum Kementerian ESDM, realisasi distribusi BBM jenis premium (RON 88) hanya tinggal 1,39 juta KL pada Januari-Juni 2018. Masih kalah dari jenis Pertamax (RON 92) yang sebesar 3,05 juta KL. Yang artinya, masyarakat Jamali pun sebenarnya sudah mulai mengalihkan konsumsinya, dari Premium ke Pertamax.

Di situasi ini, nampaknya sudah saatnya pemerintah perlu memperhatikan saran dari Bank Mandiri dan berbagai pihak untuk menaikkan harga BBM, khususnya premium. Apalagi jika ingin mengurangi defisit CAD, dan menyelamatkan rupiah. Sekarang yang menghalangi hanyalah "gengsi" pemerintah untuk menaikkan harga BBM di tahun politik.




(RHG/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading