Luhut: Presiden Teken Aturan TKDN Hari Ini
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
05 September 2018 16:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit hingga saat ini. Ekspor yang tumbuh lebih lambat dari impor ini lah yang membuat pemerintah membatasi impor.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah memerintahkan untuk menunda sejumlah proyek yang masih belum ada finalisasi sehingga impor bahan baku bisa berkurang. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan Tingkat Komponen Dalam Negari (TKDN) dalam segala proyek dan produksi di dalam negeri.
Kebijakan TKDN ini bahkan siap ditandatangani oleh Presiden hari ini setelah melakukan koordinasi beberapa bulan terakhir ini. Aturan ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menghemat Indonesia.
"Presiden akan tandatangani Perpresnya hari ini. Ini akan mengatur terintegrasi. Kerja kita kurang terintegrasi, kalau ini jalan kita hemat US$ 2 miliar per tahun dalam TKDN," ujarnya di Ruang Rapat Banggar, Rabu (5/9/2018).
Nantinya semua pihak akan mengkordinasikan berapa harus kebutuhan TKDN dalam setiap proyek yang dijalankan. Jadinya semua proyek dan produksi Indonesia harus ada kandungan lokalnya.
"Itu dikordinasikan semua, semua terpadu. Setiap proyek itu dia punya list kebutuhan setahun sebelum dia main. Jadi enggak boleh lagi dia enggak pakai dalam negeri. Misalnya, pipa, 4 industri kita under utilize. Jangan dadak, suka banyak dadak, supaya impor, kau dapat fee fee. udah enggak bisa barang itu lagi," tegasnya.
(dru) Next Article Neraca Dagang Maret 2020 Surplus US$ 740 Juta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah memerintahkan untuk menunda sejumlah proyek yang masih belum ada finalisasi sehingga impor bahan baku bisa berkurang. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan Tingkat Komponen Dalam Negari (TKDN) dalam segala proyek dan produksi di dalam negeri.
Kebijakan TKDN ini bahkan siap ditandatangani oleh Presiden hari ini setelah melakukan koordinasi beberapa bulan terakhir ini. Aturan ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menghemat Indonesia.
 Foto: Menko Maritim Luhut Pandjaitan melakukan peletakan baru pertama, pembangunan perusahan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada hari Kamis (30/8). (dok. Kemenko Maritim) |
"Presiden akan tandatangani Perpresnya hari ini. Ini akan mengatur terintegrasi. Kerja kita kurang terintegrasi, kalau ini jalan kita hemat US$ 2 miliar per tahun dalam TKDN," ujarnya di Ruang Rapat Banggar, Rabu (5/9/2018).
"Itu dikordinasikan semua, semua terpadu. Setiap proyek itu dia punya list kebutuhan setahun sebelum dia main. Jadi enggak boleh lagi dia enggak pakai dalam negeri. Misalnya, pipa, 4 industri kita under utilize. Jangan dadak, suka banyak dadak, supaya impor, kau dapat fee fee. udah enggak bisa barang itu lagi," tegasnya.
(dru) Next Article Neraca Dagang Maret 2020 Surplus US$ 740 Juta
Most Popular