Masuk Tahun Politik, OJK Antisipasi "Uang Panas" Masuk Bursa
Monica Wareza, CNBC Indonesia
10 August 2018 13:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki langkah khusus untuk mengantisipasi aliran dana panas (hot money) masuk ke pasar modal, apalagi di musim politik seperti saat ini. Undang-undang anti pencucian uang sudah disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut, meski tak hanya di tahun politik.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan undang-undang ini menyangkut seluruh transaksi keuangan, sehingga tak hanya diawasi di pasar modal saja.
"Jadi tidak bisa kemudian hanya transaksi di bursa karena untuk pantauan dana dimana-mana," kata Hoesen di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/8).
Lebih lanjut, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara rutin mengirimkan dana aktivitas keuangan yang diluar kebiasaan (unusual) kepada OJK. Setelah itu, data ini akan disampaikan kepada perbankan untuk ditinjau lebih lanjut.
"Kalau sudah, itu kita akan lihat siapa orang ini, untuk apa dananya. Sebenarnya kan kita susah melihatnya, yang lihat kan di perbankan kecuali kalau masuk ke pasar modal," kata dia di kesempatan yang sama.
Meski demikian, dia menyebutkan bahwa jumlah laporan dari PPATK jumlahnya tak pernah melonjak signifikan meski berada di tahun tertentu, terlebih di tahun politik.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan bahwa tahun politik terutama paska penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) diperkirakan tidak berpengaruh negatif bagi pasar modal kedepan.
Menurutnya sejak perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren positif hingga berakhirnya pesta pemilihan pemimpin baru pada periode tersebut.
"Kita kan regulator, cuma kita sebagai otoritas melihatnya pengalaman oemilu 2014 rasanya tidak ada dampak kejadian yang sugnifikan artinya politik di kita diapresiasi karena pemilihan lansung aman. Jadi insya allah Pemilu ga ada masalah sekarang kan buktinya tidak ada dampak negatif juga kan pada indeks," ujar Inarno di Main Hall BEI, Jumat (10/8/18).
Inarno juga menambahkan, sejauh ini sentimen negatif yang melanda pasar modal Indonesia bersamaan dengan gelaran Pemilu masih berasal dari isu domestik dan global.
Misalnya, efek krisis keuangan global pada 2008, hingga isu pasar global yang berasal dari China pada periode yang sama.
"Saya rasa masyarakat atu investor sudah cukup paham lah, jadi kalau Pemilu ini saya rasa kita sudah melewati itu. Yang turun-turunnya (IHSG) juga karena isu eksternal pada 2008 lalu, crash lebih ke 1998 dan 2008," tambah Inarno.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoratis Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, siapapun calon pemimpin Indonesia kedepannya diharapkan dapat menyokong pertumbuhan peningkatan pasar modal Indonesia.
"Kan berarti secara langsung artinya proses demokrasi kita kan bagus tuh, ya kita harus pro aktif juga menyampaikan harapan-harapan kita pada capres dan cawapres dalam mendukung ekonomi dan perhatian pada perkembangan pasar modal," ujar Wimboh dalam kesempatan yang sama.
(hps/hps) Next Article Bicara Harga BBM, Bos OJK: Penting untuk Kepercayaan Pasar
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan undang-undang ini menyangkut seluruh transaksi keuangan, sehingga tak hanya diawasi di pasar modal saja.
"Jadi tidak bisa kemudian hanya transaksi di bursa karena untuk pantauan dana dimana-mana," kata Hoesen di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/8).
"Kalau sudah, itu kita akan lihat siapa orang ini, untuk apa dananya. Sebenarnya kan kita susah melihatnya, yang lihat kan di perbankan kecuali kalau masuk ke pasar modal," kata dia di kesempatan yang sama.
Meski demikian, dia menyebutkan bahwa jumlah laporan dari PPATK jumlahnya tak pernah melonjak signifikan meski berada di tahun tertentu, terlebih di tahun politik.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan bahwa tahun politik terutama paska penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) diperkirakan tidak berpengaruh negatif bagi pasar modal kedepan.
Menurutnya sejak perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren positif hingga berakhirnya pesta pemilihan pemimpin baru pada periode tersebut.
"Kita kan regulator, cuma kita sebagai otoritas melihatnya pengalaman oemilu 2014 rasanya tidak ada dampak kejadian yang sugnifikan artinya politik di kita diapresiasi karena pemilihan lansung aman. Jadi insya allah Pemilu ga ada masalah sekarang kan buktinya tidak ada dampak negatif juga kan pada indeks," ujar Inarno di Main Hall BEI, Jumat (10/8/18).
Inarno juga menambahkan, sejauh ini sentimen negatif yang melanda pasar modal Indonesia bersamaan dengan gelaran Pemilu masih berasal dari isu domestik dan global.
Misalnya, efek krisis keuangan global pada 2008, hingga isu pasar global yang berasal dari China pada periode yang sama.
"Saya rasa masyarakat atu investor sudah cukup paham lah, jadi kalau Pemilu ini saya rasa kita sudah melewati itu. Yang turun-turunnya (IHSG) juga karena isu eksternal pada 2008 lalu, crash lebih ke 1998 dan 2008," tambah Inarno.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoratis Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, siapapun calon pemimpin Indonesia kedepannya diharapkan dapat menyokong pertumbuhan peningkatan pasar modal Indonesia.
"Kan berarti secara langsung artinya proses demokrasi kita kan bagus tuh, ya kita harus pro aktif juga menyampaikan harapan-harapan kita pada capres dan cawapres dalam mendukung ekonomi dan perhatian pada perkembangan pasar modal," ujar Wimboh dalam kesempatan yang sama.
(hps/hps) Next Article Bicara Harga BBM, Bos OJK: Penting untuk Kepercayaan Pasar
Most Popular