Sri Mulyani Soal Divestasi Freeport: Kita Sesuai Pancasila
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
03 July 2018 11:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia untuk divestasi saham hingga 51% dijalankan sesuai azas Pancasila.
Dia menyatakan akan terus dijalankan dengan mengacu pada aturan yang berlaku, baik UUD hingga hal-hal yang dinilai dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara tepat.
"Kalau kita bicara tentang keadilan sosial, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, kita lihat dalam konteks UU, kepatuhan terhadap lingkungan, terhadap lingkungan [masyarakat] sekitar, compliance terhadap perpajakan, itu semua kita lakukan," terang Sri Mulyani di Le Meridien, Selasa (3/7/2018).
Kemarin, Presiden Joko Widodo sempat meminta urusan divestasi saham PT Freeport Indonesia bisa diselesaikan pada bulan ini.
Usai meresmikan PLTB Sidrap I di Sulawesi Selatan, Jokowi mengaku hingga saat ini belum dapat laporan dari tiga menteri yang bertanggungjawab yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Saya belum dapat laporannya, tapi saya harap bisa selesai Juli ini," kata Jokowi.
Dijumpai di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses divestasi Freeport saat ini telah memasuki tahap final. Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah dengan Freeport memastikan ke depan akan dilakukan joint venture dan pembentukan badan usaha baru.
"Nanti Inalum yang urus. Dari perusahaan baru itu, 20% nya saham untuk pemerintah daerah," kata Rini.
(dru) Next Article Virus Corona Bikin Ekonomi Suram? Ini Proyeksi Menkeu
Dia menyatakan akan terus dijalankan dengan mengacu pada aturan yang berlaku, baik UUD hingga hal-hal yang dinilai dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara tepat.
"Kalau kita bicara tentang keadilan sosial, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, kita lihat dalam konteks UU, kepatuhan terhadap lingkungan, terhadap lingkungan [masyarakat] sekitar, compliance terhadap perpajakan, itu semua kita lakukan," terang Sri Mulyani di Le Meridien, Selasa (3/7/2018).
Usai meresmikan PLTB Sidrap I di Sulawesi Selatan, Jokowi mengaku hingga saat ini belum dapat laporan dari tiga menteri yang bertanggungjawab yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Saya belum dapat laporannya, tapi saya harap bisa selesai Juli ini," kata Jokowi.
Dijumpai di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses divestasi Freeport saat ini telah memasuki tahap final. Berdasarkan hasil pertemuan pemerintah dengan Freeport memastikan ke depan akan dilakukan joint venture dan pembentukan badan usaha baru.
"Nanti Inalum yang urus. Dari perusahaan baru itu, 20% nya saham untuk pemerintah daerah," kata Rini.
(dru) Next Article Virus Corona Bikin Ekonomi Suram? Ini Proyeksi Menkeu
Most Popular