Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui relaksasi Loan to Value Ratio (LTV) guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Kebijakan diterapkan pada sektor properti dan berlaku 1 Agustus 2018 melalui beberapa aspek yakni (i) pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti, (ii) pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden, serta (iii) penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit/pembiayaan.

Kebijakan diharapkan dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak pengganda cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan makroprudensial ini memperkuat kebijakan makroprudensial sebelumnya terkait Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), yang bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan memperkuat manajemen likuiditas perbankan.

Kebijakan makroprudensial juga bersinergi dengan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata Rupiah sebagai bagian dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter, yang juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan, serta untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Ketiga kebijakan tersebut akan berlaku mulai 16 Juli 2018 untuk perbankan konvensional dan mulai 1 Oktober 2018 untuk perbankan syariah.



Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 28-29 Juni 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%, berlaku efektif sejak 29 Juni 2018.

Keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia untuk secara pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap perubahan kebijakan moneter sejumlah negara dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Kebijakan tersebut tetap ditopang dengan kebijakan intervensi ganda di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara serta strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang Rupiah dan pasar swap antarbank. Bank Indonesia meyakini sejumlah kebijakan yang ditempuh tersebut dapat memperkuat stabilitas ekonomi khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian baik domestik maupun global, untuk memperkuat respons bauran kebijakan yang perlu ditempuh.

"Dengan kenaikan 50 bps, iya. Dari stance kebijakan moneter kita beralih dari netral ke cenderung ketat. Bahkan sedikit di atas cendeurung ketat. Ini momentum menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Kebijakan ini diterapkan pada sektor properti melalui beberapa aspek yaitu:

1. Pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti.
2. Pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden.

"Guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI.

"Relaksasi kebijakan makroprudensial diterapkan pada sektor properti dan berlaku pada Agustus 2018," kata Perry.

"BI memutuskan untuk menaikkan bunga acuan 50 bps jadi 5,25%. Berlaku efektif pada hari ini," kata Perry.

"Hal ini dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan kredit ke depan," kata Perry.

BI mengungkapkan pertumbuhan kredit perbankan masih berada di bawah target yakni 8,9% pada April 2018. "Kedepan pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus meningkat. Yakni 10-12% year on year di 2018," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sesuai target. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,1%-5,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan inflasi tahun 2018 masih akan sesuai target yang ditetapkan.

"Kedepan BI memperkirakan inflasi terkendali dan berada pada sasaran inflasi 2018-2019 yaitu 3,5 plus minus 1% year on year," kata Perry.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan ketidakpastian pasar keuangan global memicu penguatan mata uang dolar secara global.

"Hal ini memicu pula pembalikan modal sehingga memperlemah banyak negara termasuk rupiah," kata Perry.

"Kondisi demikian mengharuskan banyak negara merumuskan langkah kebijakan yang tepat," imbuh Perry.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan terjadi pengetatan likuiditas di pasar global.

"Karena kenaikan Fed Fund Rate di AS yang lebih agresif pasca FOMC 14 Juni 2018," kata Perry Warjiyo.

Perry juga mengatakan, prospek pemulihan ekonomi global meningkatkan volume perdagangan dunia yang kemudian berdampak pada harga kmoditas yang tetap kuat.