BI & Pemerintah Kompak, Pastikan Inflasi Lebaran Terkendali
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
05 June 2018 16:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah memastikan selama Lebaran inflasi akan aman terkendali. Hal ini dicerminkan dalam rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin yang menunjukkan inflasi pada Mei sebesar 0,21% dan secara year on year sebesar 3,23%.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Reza Anglingkusumo menjelaskan, cara-cara yang akan ditempuh pemerintah dan pihaknya untuk menjaga inflasi tetap aman yakni, dukungan dan kolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), beserta dengan pemerintah daerah, dan kementerian terkait lainnya.
"Inflasi masih terjaga di sasaran yang ditetapkan bersama 3,5+-1%. Meski ada beberapa daerah yang memang inflasinya masih tinggi, tapi kami juga lihat pertumbuhan ekonomi membaik, defisit transaksi berjalan terjaga di 2-2,5% dan kredit tumbuh 10-12%," ujar Reza kepada media dalam diskusi di Gedung BI, Jakarta, Selasa (6/4/2018).
Ia mengatakan, ada gejolak di ekonomi global dan BI dituntut untuk menjaga stabilitas di tengah kondisi likuiditas global yang terbatas, terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, BI keluarkan prioritas kebijakan, yang terkait stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Adapun, Asisten Deputi Moneter Kemenko Bidangn Perekonomian Edi Pambudi mengatakan, persoalan inflasi di Indonesia ada persoalan unik karena banyak faktor yang memengaruhi, seperti distribusi, infastruktur, produksi, dan lainnya, jadi bukan hanya sebatas supply dan demand.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada langkah bersama dan sinergi secara kelembagaan, baik dari pemerintah pusat, daerah, BI, dan pihak lain terkait inflasi. Ia menyampaikan, saat ini sudah ada 552 TPID, sehingga pemerintah bisa bersinergi dan kerja sama ke seluruh level daerah dan sanggup mendeteksi jika mulai timbul gangguan inflasi yang biasanya karena volatile food.
Seain itu, dalam kelembagaan TPID terdapat dua kelompok kerja, yakni kelompok kerja nasional yang dikoordinasi Kementerian Keuangan dibantu BI, dan kelompok kerja daerah dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dibantu BI.
"Juga ada supporting sekretariat Kemenko Perekonomian untuk atasi inflasi, tidak hanya jangka pendek, tapi juga menengah dan panjang. Karena ekspektasi inflasi harus terus dibawa ke inflasi rendah dan stabil karena sebagai salah satu indikator daya saing investasi," tutur Edi saat dijumpai di kesempatan yang sama.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan ke perubahan kebijakan struktural agar infasi terus mengarah ke level rendah dan stabil. Dalam tim pun sudah dilengkapi pengelolaan data dan informasi real time dari daerah yang bisa mengetahui mana daerah surplus dan defisit sehingga ini akan terus dikembangkan dan bisa ketahuan kondisi di daerah.
Edi menyampaikan, dalam kebijakan inflasi, data akurat sangat penting, karena pemerintah perlu tahu besaran pasokan yang ada.
"Setelah bersinergi sekian lama, terlihat dalam inflasi terakhir ini masih terjaga rendah. Biasanya puncak inflasi saat Ramadhan, kemudian kembali meningkat di Desember. Jadi, jauh sebelum hari besar keagamaan sinergi sudah dilakukan dan daerah sudah bekerja mengendalikan inflasi," tambah Edi.
Di samping itu, hal penting lain dalam kelembagaan pengendalian inflasi, yakni mendorong inovasi daerah dalam kebijakan, misalnya daerah yang bisa atur rute penerbangan sehingga tarif angkutan udara bisa disesuaikan, dan inflasi bisa teratasi, atau daerah bisa melakukan budidaya komoditas yang memicu inflasi.
Edi mengungkapkan, pemerintah saat ini tidak hanya lakukan operasi pasar, tapi jauh-jauh hari sudah koordinasi dengan pelaku usaha, mengoptimalkan fungsi bulog untuk serap dari petani dan pemerintah sudah punya cadangan cukup dan referensi dari pasar induk beras Cipinang sudah melebihi rata-rata bulanan sehingga beras aman.
"Selain itu, produksi cabai mulai dikembangkan sehingga tidak terlalu mengganggu inflasi, untuk horti lain kita masih tungguh perkembangan di beberapa daerah. PR kita sekarang adalah menata logistic. Ini penting karena kami tidak ingin harga yang terbentuk karena faktor logistik yang tidak efisien," pungkas Edi.
(dru) Next Article Tiga Jurus Pemerintah dan BI Jaga Inflasi di 3,5%
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Reza Anglingkusumo menjelaskan, cara-cara yang akan ditempuh pemerintah dan pihaknya untuk menjaga inflasi tetap aman yakni, dukungan dan kolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), beserta dengan pemerintah daerah, dan kementerian terkait lainnya.
"Inflasi masih terjaga di sasaran yang ditetapkan bersama 3,5+-1%. Meski ada beberapa daerah yang memang inflasinya masih tinggi, tapi kami juga lihat pertumbuhan ekonomi membaik, defisit transaksi berjalan terjaga di 2-2,5% dan kredit tumbuh 10-12%," ujar Reza kepada media dalam diskusi di Gedung BI, Jakarta, Selasa (6/4/2018).
Adapun, Asisten Deputi Moneter Kemenko Bidangn Perekonomian Edi Pambudi mengatakan, persoalan inflasi di Indonesia ada persoalan unik karena banyak faktor yang memengaruhi, seperti distribusi, infastruktur, produksi, dan lainnya, jadi bukan hanya sebatas supply dan demand.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada langkah bersama dan sinergi secara kelembagaan, baik dari pemerintah pusat, daerah, BI, dan pihak lain terkait inflasi. Ia menyampaikan, saat ini sudah ada 552 TPID, sehingga pemerintah bisa bersinergi dan kerja sama ke seluruh level daerah dan sanggup mendeteksi jika mulai timbul gangguan inflasi yang biasanya karena volatile food.
Seain itu, dalam kelembagaan TPID terdapat dua kelompok kerja, yakni kelompok kerja nasional yang dikoordinasi Kementerian Keuangan dibantu BI, dan kelompok kerja daerah dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dibantu BI.
"Juga ada supporting sekretariat Kemenko Perekonomian untuk atasi inflasi, tidak hanya jangka pendek, tapi juga menengah dan panjang. Karena ekspektasi inflasi harus terus dibawa ke inflasi rendah dan stabil karena sebagai salah satu indikator daya saing investasi," tutur Edi saat dijumpai di kesempatan yang sama.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan ke perubahan kebijakan struktural agar infasi terus mengarah ke level rendah dan stabil. Dalam tim pun sudah dilengkapi pengelolaan data dan informasi real time dari daerah yang bisa mengetahui mana daerah surplus dan defisit sehingga ini akan terus dikembangkan dan bisa ketahuan kondisi di daerah.
Edi menyampaikan, dalam kebijakan inflasi, data akurat sangat penting, karena pemerintah perlu tahu besaran pasokan yang ada.
"Setelah bersinergi sekian lama, terlihat dalam inflasi terakhir ini masih terjaga rendah. Biasanya puncak inflasi saat Ramadhan, kemudian kembali meningkat di Desember. Jadi, jauh sebelum hari besar keagamaan sinergi sudah dilakukan dan daerah sudah bekerja mengendalikan inflasi," tambah Edi.
Di samping itu, hal penting lain dalam kelembagaan pengendalian inflasi, yakni mendorong inovasi daerah dalam kebijakan, misalnya daerah yang bisa atur rute penerbangan sehingga tarif angkutan udara bisa disesuaikan, dan inflasi bisa teratasi, atau daerah bisa melakukan budidaya komoditas yang memicu inflasi.
Edi mengungkapkan, pemerintah saat ini tidak hanya lakukan operasi pasar, tapi jauh-jauh hari sudah koordinasi dengan pelaku usaha, mengoptimalkan fungsi bulog untuk serap dari petani dan pemerintah sudah punya cadangan cukup dan referensi dari pasar induk beras Cipinang sudah melebihi rata-rata bulanan sehingga beras aman.
"Selain itu, produksi cabai mulai dikembangkan sehingga tidak terlalu mengganggu inflasi, untuk horti lain kita masih tungguh perkembangan di beberapa daerah. PR kita sekarang adalah menata logistic. Ini penting karena kami tidak ingin harga yang terbentuk karena faktor logistik yang tidak efisien," pungkas Edi.
(dru) Next Article Tiga Jurus Pemerintah dan BI Jaga Inflasi di 3,5%
Most Popular