Pandangan Fraksi DPR Soal APBN 2019

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 10 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membacakan pandangannya terhadap kerangka ekonomi makro untuk tahun 2019.

Secara keseluruhan, fraksi-fraksi tersebut menyetujui adanya pembahasan lebih lanjut mengenai kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2019, namun ada dua fraksi yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang menginginkan adanya koreksi dan penajaman sasaran atas koreksi ekonomi makro tersebut.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan menjelaskan, dengan adanya dinamika ekonomi global saat ini, pilihan kebijakan pemerintah semakin jauh dari pertimbangan strategis.

"Pemerintah semakin abai terhadap kesejahteraan sosial,"ujar dia saat memaparkan pandangan fraksi Gerindra pada Sidang Paripurna di Gedung DPR, Kamis (24/5/2018).

Lebih lanjut, menurut Heri, kebijakan yang diambil seharusnya mengutamakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan rakyat.

"Bukan semata bantuan populis di mata rakyat," kata dia.

Heri juga mengingatkan pemerintah agar kembali bertolak kepada target kampanye pada awal pemilu, yakni sebesar 7%. Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini berkisar 5,06-5,19%.

Selain itu, Heri juga menyoroti mengenai masuknya tenaga kerja asing yang tidak terampil ke dalam negeri.

"Kesejahteraan rakyat harus diartikan sebagai ruang untuk sebebas-bebasnya investasi asing, namun harus mencegah masuknya tenaga kerja asing yang tidak terampil," jelas dia.

Begitu juga dengan Fraksi PKS, Adang Sudrajat selaku Juru Bicara Fraksi PKS mengungkapkan, permasalahan fundamental ekonomi masih ada.

"Rakyat miskin masih banyak, kesenjangan pendapatan masih tinggi," tutur dia.

Dia juga mengungkapkan, melemahnya nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat bisa menggerus pertumbuhan ekonomi. "Kesenjangan ekonomi melembar, ditambah pula ada TKA yang masuk," urai dia.

Berbeda dengan Gerindra dan PKS, Juru Bicara Fraksi PDI-P Adisatrya Suryo Sulisto mengungkapkan, menyetujui kerangka APBN dibahas lebih lanjut. Dia juga mengungkapkan, pemerintah Joko Widodo bisa bekerja menuntaskan janji politik.

"Pemerintah Joko Widodo bisa membangun ekonomi yang berkeadilan sosial, tidak hanya di Jawa dan bisa mengatasi permasalahan bangsa," papar dia.

Begitu juga dengan Fraksi Golkar yang mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi dan inflas 2019.

"Mengapresiasi keoptimisan pertumbuhan ekonomi pemerintah. Target membutuhkan kerja keras, namun dengan pemilu serentak optimis mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Edison Betaubun Juru Bicara Fraksi Golkar.


(dru) Next Article Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi Makro di Tahun Politik