Sri Mulyani Beberkan Pertemuan JP Morgan dengan Jokowi
Arys Aditya, CNBC Indonesia
02 May 2018 12:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan CEO JP Morgan Chase Bank Jamie Dimon di Istana Merdeka, Rabu (2/5/2018).
Dalam pertemuan selama 45 menit tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menkeu dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sementara, Jamie didampingi oleh Managing Director & Senior Country Officer (CEO) Indonesia Haryanto T Budiman.
Pertama, Menkeu memaparkan Jamie membahas mengenai perekonomian dunia, termasuk situasi di Korea Utara, Korea Selatan, ekonomi China dan Amerika Serikat.
"Pembahasannya mengenai peranan perbankan JP Morgan di internasional di dalam melihat prospek ekonomi dunia dan bagaimana membangun infrastruktur," jelasnya.
"Infrastruktur yang dibangun oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam hal ini membutuhkan banyak sekali pembiayaan dan bagaimana pengalaman dari negara lain yang bisa kita lihat supaya kita bisa menjalankan pembangunan tetap prudent dan tetap sustainable."
Kedua, JP Morgan membahas kebijakan negara-negara di dunia dalam 50 tahun terakhir. Menkeu mengatakan bank investasi yang berbasis di New York itu memberi contoh Korsel dan Singapura yang telah menjadi high income country dibandingkan dengan negara-negara lain yang masih belum mencapai level tersebut sekalipun merdeka dalam kurun waktu bersamaan.
Ketiga, mengenai deregulasi. Jamie, kata Sri Mulyani, memaparkan bahwa justru AS memiliki regulasi yang sangat berbelit-belit.
"Karena sebagian orang AS bilang banyaknya, bahkan tukang cukur rambut di New York butuh permit sampai tiga permit yang berbeda. Ini menyebabkan betapa sulitnya perusahaan dan inisiatif dan inovasi muncul berkembang," ujar Menkeu.
Presiden Jokowi, lanjut Sri Mulyani, menyatakan Indonesia bakal memiliki regulasi yang lebih simpel, dengan memangkas 42.000 regulasi dan memperpendek waktu pengurusan.
"Saya rasa Jamie Dimin visit ke sini dalam rangka 50 tahun JP Morgan di Indonesia, saya rasa ini salah satu bentuk untuk memahami bahwa Indonesia adalah negara besar dan dianggap prioritas bagi JP Morgan," paparnya.
"Mereka mengatakan membawa US$ 10 miliar ke Indonesia sangat mudah karena negara ini memiliki potensi liar biasa, policy-nya dianggap makes sense, dan ekonominya berkembang promising."
Menkeu menyebut satu-satunya yang masih dirasa menjadi ganjalan adalah sistem peradilan Indonesia, khususnya mengenai dispute settlement atau penanganan pertikaian antar pelaku usaha.
Komitmen JP Morgan
Selain membahas isi pertemuan, Menkeu juga menekankan bahwa JP Morgan telah memenuhi syarat untuk menjadi dealer utama atau primary dealer surat utana negara (SUN) Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Menkeu memaparkan keputusan sanksi terhadap JP Morgan pada 2016 telah mereview semua research yang dilakukan, mengubah protokol dan memperbaiki mekanisme.
"Setelah evaluasi satu tahun kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu perubahan positif dan kami mengembalikan lagi JP Morgan di dalam sebagai bank persepsi dan salah satu dealer SUN," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan keputusannya waktu itu didasarkan pada riset JP Morgan yang ia nilai tidak prudent dan menimbulkan market swing.
"Saya komunikasikan dengan clear, kalau mau menjadi partner dari republik Indonesia maka tugas anda adalah menpromosikan dan meningkatkan hubungan baik. Ini persyaratan untuk partner RI," kata Menkeu.
"Partner berarti kalau saya mau maju, maka mengharapkan institusi seperti JP Morgan bisa menjadi institusi yang bisa mendukung mengkomunikasikan. Kalau pun membuat riset, adalah riset yang berguna bagi kita semua."
(hps) Next Article Boleh Jualan SUN Lagi, JP Morgan Temui Jokowi
Dalam pertemuan selama 45 menit tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menkeu dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sementara, Jamie didampingi oleh Managing Director & Senior Country Officer (CEO) Indonesia Haryanto T Budiman.
Pertama, Menkeu memaparkan Jamie membahas mengenai perekonomian dunia, termasuk situasi di Korea Utara, Korea Selatan, ekonomi China dan Amerika Serikat.
"Infrastruktur yang dibangun oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam hal ini membutuhkan banyak sekali pembiayaan dan bagaimana pengalaman dari negara lain yang bisa kita lihat supaya kita bisa menjalankan pembangunan tetap prudent dan tetap sustainable."
Kedua, JP Morgan membahas kebijakan negara-negara di dunia dalam 50 tahun terakhir. Menkeu mengatakan bank investasi yang berbasis di New York itu memberi contoh Korsel dan Singapura yang telah menjadi high income country dibandingkan dengan negara-negara lain yang masih belum mencapai level tersebut sekalipun merdeka dalam kurun waktu bersamaan.
Ketiga, mengenai deregulasi. Jamie, kata Sri Mulyani, memaparkan bahwa justru AS memiliki regulasi yang sangat berbelit-belit.
"Karena sebagian orang AS bilang banyaknya, bahkan tukang cukur rambut di New York butuh permit sampai tiga permit yang berbeda. Ini menyebabkan betapa sulitnya perusahaan dan inisiatif dan inovasi muncul berkembang," ujar Menkeu.
Presiden Jokowi, lanjut Sri Mulyani, menyatakan Indonesia bakal memiliki regulasi yang lebih simpel, dengan memangkas 42.000 regulasi dan memperpendek waktu pengurusan.
"Saya rasa Jamie Dimin visit ke sini dalam rangka 50 tahun JP Morgan di Indonesia, saya rasa ini salah satu bentuk untuk memahami bahwa Indonesia adalah negara besar dan dianggap prioritas bagi JP Morgan," paparnya.
"Mereka mengatakan membawa US$ 10 miliar ke Indonesia sangat mudah karena negara ini memiliki potensi liar biasa, policy-nya dianggap makes sense, dan ekonominya berkembang promising."
Menkeu menyebut satu-satunya yang masih dirasa menjadi ganjalan adalah sistem peradilan Indonesia, khususnya mengenai dispute settlement atau penanganan pertikaian antar pelaku usaha.
Komitmen JP Morgan
Selain membahas isi pertemuan, Menkeu juga menekankan bahwa JP Morgan telah memenuhi syarat untuk menjadi dealer utama atau primary dealer surat utana negara (SUN) Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Menkeu memaparkan keputusan sanksi terhadap JP Morgan pada 2016 telah mereview semua research yang dilakukan, mengubah protokol dan memperbaiki mekanisme.
"Setelah evaluasi satu tahun kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu perubahan positif dan kami mengembalikan lagi JP Morgan di dalam sebagai bank persepsi dan salah satu dealer SUN," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan keputusannya waktu itu didasarkan pada riset JP Morgan yang ia nilai tidak prudent dan menimbulkan market swing.
"Saya komunikasikan dengan clear, kalau mau menjadi partner dari republik Indonesia maka tugas anda adalah menpromosikan dan meningkatkan hubungan baik. Ini persyaratan untuk partner RI," kata Menkeu.
"Partner berarti kalau saya mau maju, maka mengharapkan institusi seperti JP Morgan bisa menjadi institusi yang bisa mendukung mengkomunikasikan. Kalau pun membuat riset, adalah riset yang berguna bagi kita semua."
(hps) Next Article Boleh Jualan SUN Lagi, JP Morgan Temui Jokowi
Most Popular