MUI Desak Konser Andrea Bocelli Dibatalkan, Kemenpar Ikuti Keputusan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyatakan komitmennya untuk menghormati dan mengikuti keputusan serta arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik rencana konser penyanyi legendaris asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, seusai melakukan silaturahim dengan jajaran Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Bayu mengatakan, hingga kini Kemenpar belum mengeluarkan pernyataan resmi karena masih mempelajari perkembangan persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan dan mengikuti keputusan MUI terkait polemik konser itu.

"Belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kami karena kami masih terus mempelajari situasi ini. Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI," kata Bayu kepada MUI Digital.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membahas polemik konser secara mendalam dan mencari titik temu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai keumatan dan sikap Indonesia terhadap Palestina.

Bayu menegaskan, pemerintah memiliki posisi yang jelas dalam mendukung Palestina. Karena itu, masukan dari para pimpinan MUI akan dikomunikasikan lebih lanjut untuk mencari penyelesaian yang dapat mengakomodasi berbagai pertimbangan.

"Ya, kita mencoba mencari titik temu karena ini kan terkait dengan keumatan. Sikap pemerintah kan sudah jelas, mendukung Palestina. Ada arahan-arahan dari beliau-beliau di MUI yang akan coba kita komunikasikan lagi," ujarnya.

Kemenpar Berharap Ada Pernyataan dari Andrea Bocelli

Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kemungkinan menjalin komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli. Kemenpar berharap pihak sang penyanyi dapat menyampaikan pernyataan resmi yang menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sesuai dengan masukan yang disampaikan para pimpinan MUI.

Meski demikian, Bayu menjelaskan bahwa kewenangan terkait perizinan konser berada di luar ranah Kementerian Pariwisata.

Menurutnya, Kemenpar melihat rencana penyelenggaraan konser dari perspektif promosi dan pengembangan industri pariwisata. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial, dan aspirasi umat.

"Dalam konteks sebagai pemerintah, pihaknya dalam hal ini Kementerian Pariwisata, melihat dari sudut pandang kepariwisataan. Tapi kita juga harus melihat sudut pandang lainnya, tentu adanya keumatan dan lain sebagainya. Karena negara ini kan sudah resmi menyatakan bahwa mendukung pemerintahan Palestina," kata Bayu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Seni Budaya Buya Pasni Rusli, Ketua MUI Bidang Penelitian Prof Utang Ranuwijaya, serta sejumlah pengurus MUI lainnya.

Dari unsur pemerintah, hadir Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi dan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra.

MUI Desak Pemerintah Batalkan Konser

Sikap Kemenpar tersebut muncul di tengah desakan MUI agar pemerintah membatalkan rencana konser Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, sebelumnya meminta pemerintah mengambil sikap tegas dan konsisten dengan prinsip Indonesia yang menentang penjajahan serta mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan sikap yang sejalan dalam menyikapi rencana konser tersebut.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," kata Sudarnoto kepada MUI Digital, Sabtu (10/10/2026).

Penolakan MUI didasarkan pada rekam jejak Andrea Bocelli yang, menurut keterangan MUI, pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Los Angeles pada 2010. Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.

MUI menilai latar belakang tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan kelanjutan rencana konser di Indonesia. Menurut lembaga tersebut, memberikan panggung kepada figur yang dinilai mendukung Israel bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan sikap yang selama ini diperjuangkan Indonesia.

Sudarnoto juga menegaskan bahwa MUI telah menetapkan sikap keagamaan yang melarang dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukungnya. Karena itu, ia berharap tidak ada kementerian yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan konser tersebut.

"Semua ini demi kemaslahatan, ketenteraman, dan harmoni kita semua," ujar Sudarnoto.

Hingga pertemuan pada Selasa (13/10), Kemenpar menyatakan masih mempelajari persoalan tersebut dan belum mengumumkan keputusan resmi. Perkembangan polemik ini selanjutnya bergantung pada komunikasi pemerintah dengan MUI serta pihak manajemen Andrea Bocelli, dengan kewenangan perizinan konser berada di luar Kementerian Pariwisata.