Ramai Warga RI Downgrade Lifestyle, Ekonom Ungkap Fakta Pahit

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena downgrade lifestyle atau menurunkan standar gaya hidup tengah ramai diperbincangkan di media sosial seperti Threads. Sejumlah warganet membagikan pengalaman mereka yang terpaksa mengubah kebiasaan sehari-hari, mulai dari mengganti produk dengan merek lebih murah, menjual kendaraan, hingga menerima pekerjaan dengan gaji jauh lebih rendah.

Fenomena ini mencuri perhatian setelah berbagai akun Threads termasuk @aliashariakbar mengajak warganet menceritakan perubahan gaya hidup yang mereka alami di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"In this economy, apa saja yang sudah kalian downgrade? Me: Dulu punya mobil Cortez dan rumah cluster, sekarang tinggal di rumah mertua dan kerja naik motor Shogun tua," tulisnya dalam unggahan pada akhir September 2026, dikutip pada Senin (12/10/2026).

Unggahan akun @wulan_as17 mengalami hal serupa. Ia mengaku menjual mobil Honda HR-V miliknya dan menggantinya dengan kendaraan jenis low cost green car (LCGC) yang lebih terjangkau.

Akun @fun_funny28 mengaku mengganti merek beras yang biasa dibeli dari harga Rp470 ribu menjadi Rp370 ribu untuk kemasan 20 kilogram. Sementara itu, akun @eveedesu mengaku sebelumnya terbiasa membeli kopi dari gerai seperti Tomoro, Fore, dan Starbucks. Namun, kini ia beralih mengonsumsi kopi instan dalam kemasan sachet.

Ada pula akun @psychefeb yang mengaku tidak lagi mengikuti aktivitas pilates, yoga, dan padel serta lebih sering mencari produk atau layanan yang menawarkan promosi. Bahkan, akun @fzzhnrnn_ menceritakan keluarganya kini semakin jarang membeli buah karena harga yang dirasakan semakin mahal, meskipun jumlah anggota keluarga yang bekerja telah bertambah.

Dari Gaji Rp30 Juta Turun Jadi Rp12 Juta

Fenomena downgrade ternyata tidak hanya terjadi dalam gaya hidup, tetapi juga pendapatan masyarakat. Akun @ghaniara.id menceritakan pengalaman suaminya yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu BUMN dengan penghasilan lebih dari Rp30 juta per bulan. Menurut penuturannya, kontrak kerja sang suami tidak diperpanjang karena efisiensi. Setelah hampir setahun menganggur, suaminya akhirnya mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji Rp12 juta per bulan.

Cerita lainnya datang dari akun @tolong.bilangin yang mengaku sebelumnya bekerja sebagai programmer dengan gaji Rp19 juta, tetapi kini beralih menjadi pengemudi ojek online.

Di tengah banyaknya cerita tersebut, sejumlah warganet juga saling memberikan dukungan. Akun @wahyu_sekar, misalnya, menilai perubahan gaya hidup tidak selalu harus dipandang sebagai kemunduran, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi terhadap keadaan.

Ekonom Soroti Daya Beli Kelas Menengah yang Melemah

Menanggapi fenomena tersebut, ekonom sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, ramainya masyarakat yang menurunkan standar gaya hidup tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Yusuf menilai, tanda-tanda pelemahan daya beli semakin sering terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan.

"Dalam tahun-tahun terakhir, ketika ekonomi terus tumbuh tinggi, kita semakin sering melihat tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat, dari pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup, mal ramai pengunjung namun kasir-nya sepi, bahkan pasar tradisional mengalami penurunan omset, hingga kelas menengah yang rela 'downgrade' gaya hidup demi menghemat pengeluaran," kata Yusuf kepada CNBC Indonesia pada Senin (12/10/2026).

Yusuf bilang, tekanan daya beli tidak hanya dialami masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga semakin terasa pada kelompok kelas menengah.

Ia mengingatkan, pelemahan kelas menengah dapat menjadi persoalan serius bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Yusuf mencatat, jumlah penduduk kelas menengah turun dari 60,8 juta orang atau 23% populasi pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6% pada 2025. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tergolong rentan miskin dan menuju kelas menengah meningkat dari 68,5% populasi pada 2018 menjadi 74,5% pada 2025.

"Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Yusuf menjelaskan, kelas menengah memiliki peran penting dalam menopang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok tersebut melemah, kata ia, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa di luar kebutuhan dasar juga ikut tertekan.

Ia bilang, persoalan ini berkaitan erat dengan berkurangnya peran sektor formal dalam menyediakan pekerjaan berkualitas, baik akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun munculnya pekerjaan dengan upah lebih rendah. Sehingga, ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal dengan penghasilan layak, bukan hanya mengandalkan stimulus ekonomi jangka pendek.

"Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekedar stimulus fiskal sesaat," katanya.

Yusuf juga mendorong penguatan kembali industri manufaktur yang berdaya saing tinggi sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kelas menengah.

Belum Tentu Ekonomi Memburuk, tetapi Jadi Sinyal Peringatan

Sementara itu, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan fenomena downgrade lifestyle di media sosial tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa kondisi ekonomi seluruh masyarakat Indonesia sedang memburuk. Menurutnya, cerita warganet perlu dilihat sebagai sinyal awal yang kemudian diuji menggunakan data ekonomi nasional.

"Fenomena downgrade lifestyle layak dibaca sebagai sinyal mikro yang perlu diuji dengan data makro, bukan langsung dianggap bukti bahwa seluruh masyarakat memburuk," kata Syafruddin kepada CNBC Indonesia.

Ia menjelaskan, keputusan masyarakat mengganti produk dengan merek lebih murah, menjual kendaraan, atau menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi terhadap perkiraan pendapatan jangka panjang. Syafruddin menyoroti perekonomian Indonesia masih tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026. Indeks Keyakinan Konsumen pada September 2026 juga masih berada di zona optimistis, yakni 118,1.

Namun, kondisi tersebut berjalan beriringan dengan tekanan di pasar tenaga kerja. Ia mencatat sebanyak 63.789 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026, sementara pertumbuhan penjualan eceran September diprakirakan hanya mencapai 1,4% secara tahunan.

"Jadi, fenomena ini belum membuktikan kontraksi konsumsi nasional, tetapi menjadi early warning mengenai tekanan pada sebagian rumah tangga," jelasnya.

Syafruddin juga menilai, kelompok kelas menengah cukup rentan menghadapi tekanan biaya hidup karena memiliki berbagai pengeluaran tetap, mulai dari cicilan, biaya pendidikan, hingga kebutuhan perumahan. Di sisi lain, kelompok ini sering kali tidak termasuk dalam sasaran bantuan sosial pemerintah.

Ia menjelaskan, tekanan ekonomi rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga barang, tetapi juga pertumbuhan upah yang terbatas, risiko kehilangan pekerjaan, serta meningkatnya pengeluaran untuk berbagai kebutuhan.

"Ketika pendapatan nominal tidak naik secepat biaya hidup dan kebutuhan tetap, disposable income menyusut. Rumah tangga kemudian menjaga arus kas dengan menurunkan kualitas barang, menunda pembelian besar, atau mengurangi hiburan," ujarnya.

Syafruddin menegaskan, mengganti produk dengan pilihan lebih murah atau menjual kendaraan sebenarnya tidak selalu menunjukkan seseorang sedang jatuh miskin. Dalam beberapa kondisi, langkah tersebut justru menjadi strategi keuangan yang sehat untuk menjaga tabungan dan memenuhi kewajiban penting. Namun, situasinya perlu diwaspadai ketika penyesuaian tersebut dilakukan secara terpaksa dan berulang akibat pendapatan yang terus melemah.

"Sinyal tekanan menjadi lebih serius bila rumah tangga mulai memakai utang untuk kebutuhan rutin, menarik tabungan untuk konsumsi harian, menunggak kewajiban, atau memotong belanja kesehatan dan pendidikan," jelasnya.

Syafruddin mengingatkan risiko terbesar muncul ketika penurunan gaya hidup bukan lagi sekadar penyesuaian sementara, melainkan berubah menjadi penurunan kesejahteraan yang berkepanjangan. Jika semakin banyak rumah tangga mengurangi pengeluaran, kondisi tersebut berpotensi menekan penjualan perusahaan, menghambat investasi, dan memperlambat perekrutan tenaga kerja.

Pada akhirnya, situasi tersebut dapat kembali menekan pendapatan masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa data ekonomi saat ini belum menunjukkan keruntuhan konsumsi nasional.

"Jika PHK meningkat dan upah riil tertinggal, kelompok menuju kelas menengah paling rentan turun kelas. Dampaknya bukan hanya pada konsumsi, tetapi juga pada penerimaan pajak, kualitas kredit, investasi ritel, dan prospek pertumbuhan," jelasnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Syafruddin menyarankan masyarakat memprioritaskan kesehatan keuangan rumah tangga, mulai dari mengendalikan pengeluaran tetap, mempertahankan dana darurat, hingga membatasi utang konsumtif berbunga tinggi. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengorbankan kebutuhan penting, seperti kesehatan dan pendidikan, hanya demi mempertahankan gaya hidup.

Sementara dari sisi pemerintah, ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

"Strategi yang lebih kuat adalah menaikkan produktivitas dan kualitas pekerjaan sehingga daya beli pulih melalui pendapatan yang berkelanjutan, bukan stimulus sementara," kata Syafruddin.