Bereskan Distribusi Alkes, RI Dapat Pinjaman Bank Dunia Rp 65,6 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah telah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 4 miliar atau setara Rp 65,6 triliun pada akhir tahun lalu. Pinjaman itu ditujukan untuk menunjang pemerataan distribusi alat kesehatan di tanah air.

Baca: Menkes: Spesialis Dasar di 285 RSUD Belum Lengkap, Kurang 1.094 Dokter

Hal itu merupakan bagian dari program transformasi kesehatan yang dimulai sejak akhir 2022. Demikian disampaikan BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dia mengatakan, kekurangan dokter spesialis dasar di Indonesia tidak lepas dari kekurangan alat kesehatan.

"Nanti saya spesialis nggak bisa kerja, alatnya nggak disediain negara. Jadi supaya menutup lingkaran setannya kita tutup dulu alat-alatnya dan ini sudah disetujui oleh Bank Dunia di akhir 2023 Desember US$ 4 miliar kita akan tebar itu ke 10 ribu puskesmas, 85 ribu pustu, dan 514 kabupaten/kota untuk lima layanan utama," kata BGS.

Kelima layanan utama itu, menurut dia, dipilih karena tingkat kematiannya paling tinggi. Berikut datanya:

a. Stroke: kematian 300 ribu per tahun
b. Jantung: kematian 250 ribu per tahun
c. Kanker: kematian 234 ribu per tahun
d. Ginjal: kematian 200 ribu per tahun
e. Ibu dan anak: kematian 100 ribuan per tahun.

"Dan kita bagi-bagi layanan apa yang bisa dilakukan di kabupaten/kota, layanan apa yang bisa dilakukan di provinsi. Dari sisi alat kita akan bereskan paling lambat 2027. Jadi lima tahun sejak kita mulai bekerja melakukan transformasi kesehatan. Karena dari 2020 sampai 2022 waktunya kami habis menangani pandemi Covid-19," ujar BGS.

Kemenkes juga melakukan pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring RS nasional untuk penyakit prioritas ditargetkan mencapai 100% kabupaten/kota di 2027. Percepatan peningkatan cakupan pelayanan RS rujukan untuk penyakit prioritas dengan visi:

34 provinsi memiliki minimal 1 RS tingkat paripurna/utama

514 kabupaten/kota memiliki minimal 1 RS tingkat madya

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkes: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Program Terbesar dalam Sejarah RI