Data Terbaru, 112 Perusahaan Dukung Israel Menjajah Palestina

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel terus melancarkan serangan bom ke wilayah Gaza, yang menyebabkan sedikitnya 8.000 korban jiwa, sebagian besar adalah anak-anak. Negeri Yahudi itu menargetkan sejumlah bangunan vital, termasuk rumah sakit dan tempat ibadah. 

Aksi Israel yang terus membunuh warga Gaza memicu kemarahan dari banyak warga dunia. Akibatnya, banyak gerakan yang menyerukan untuk memboikot perusahaan yang memiliki koneksi dengan pendudukan Israel di Palestina. 

Pada 2020 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis daftar 112 perusahaan yang terikat bisnis di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Melansir dari The Guardian, dalam daftar tersebut ada TripAdvisor, Airbnb, Booking.com, serta pembuat truk dan alat gali asal Inggris, JCB. 

Menurut PBB, sebagian besar dari 112 perusahaan yang memiliki ikatan bisnis di pemukiman Palestina, terutama di Tepi Barat, adalah perusahaan milik Israel. Padahal, menjalankan bisnis di tanah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional.

Beberapa perusahaan travel dituduh mendapat keuntungan finansial dari pendudukan Israel dengan menyewakan kamar di rumah dan guesthouse yang dimiliki oleh pemukim di wilayah Palestina.

Sebanyak 94 dari 112 perusahaan yang memiliki ikatan bisnis di pemukiman Palestina, terutama di Tepi Barat, adalah perusahaan milik Israel. Padahal, menjalankan bisnis di tanah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional.

"Dari perusahaan yang terdaftar, 94 perusahaan berdomisili di Israel dan 18 perusahaan di enam negara bagian lainnya, yakni Amerika Serikat (AS), Prancis, Belanda, Luksemburg, Thailand, dan Inggris," tulis laporan BBC International, dikutip Senin (30/10/2023).

Bentuk dukungan 112 perusahaan terhadap penjajahan Israel di Palestina

Menurut BBC International yang mengutip laporan PBB, 112 perusahaan tersebut melakukan sejumlah aktivitas yang mendukung Israel menduduki wilayah Palestina. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah:

• Memasok peralatan dan material yang memfasilitasi pembangunan dan perluasan pemukiman serta penghalang Tepi Barat Israel
• Memasok peralatan untuk pembongkaran perumahan dan properti, serta penghancuran lahan pertanian, rumah kaca, kebun zaitun, dan tanaman pangan
• Memberikan pelayanan dan manfaat yang menunjang pemeliharaan dan keberadaan permukiman, termasuk transportasi
• Operasi perbankan dan keuangan untuk membantu mengembangkan, memperluas, atau memelihara pemukiman beserta aktivitasnya, termasuk pinjaman untuk perumahan dan bisnis.

Beberapa perusahaan perjalanan dituduh mendapat keuntungan finansial dari pendudukan Israel dengan menyewakan kamar di rumah dan guesthouse yang dimiliki oleh pemukim di wilayah Palestina.

Pada 2018 lalu, Airbnb mengumumkan bahwa pihaknya akan menghapus seluruh properti di pemukiman Israel dari situs web mereka. Namun, setelah protes di Israel, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu membatalkan keputusan tersebut.

Sebelumnya, JCB telah lama dikritik oleh aktivis HAM karena militer Israel berfoto menggunakan buldoser JCB di Tepi Barat.

PBB menyebutkan, laporan data yang dirilis bukan bagian dari proses hukum dan tidak memiliki dampak hukum apapun terhadap deretan perusahaan terkait. Namun, daftar itu dapat menjadi bahan acuan bagi para pendukung Palestina untuk menekan Pemerintah Israel dan memboikot perusahaan yang mendukung pendudukan Israel di tanah Palestina.

"Saya menyadari bahwa isu ini akan terus menjadi kontroversi," ujar Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2018-2022, Michelle Bachelet.

"Namun, setelah proses peninjauan yang luas dan cermat, kami yakin bahwa laporan berdasarkan fakta ini mencerminkan pertimbangan serius yang telah diberikan kepada mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat kompleks ini," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyambut laporan yang dirilis oleh PBB dan menyebutnya sebagai "Kemenangan bagi hukum internasional dan upaya diplomasi."

Sementara itu, kelompok Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), mengatakan bahwa laporan berbasis data yang dirilis PBB ini adalah "langkah konkret yang sangat signifikan pertama oleh entitas PBB untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan Israel dan internasional".

Sebagai informasi, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dilaporkan telah mengadopsi resolusi pada 2016 untuk menghasilkan laporan tersebut.

Melansir dari BBC, sekitar 600 ribu orang Yahudi menduduki sekitar 140 pemukiman di Palestina yang dibangun sejak pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967.

Palestina dan sebagian besar negara di dunia pun menganggap bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional.

Namun, Israel membantah tuduhan tersebut dan AS mengatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat tidak lagi dianggap ilegal.

Respons Petinggi Israel

Mantan Presiden Israel, Reuven Rivlin, mengajak seluruh pihak yang mendukung Israel untuk menentang ancaman boikot dari seluruh dunia, terutama setelah PBB merilis daftar perusahaan yang memiliki ikatan bisnis di wilayah Palestina yang diduduki pemukiman Israel.

"Kami mengajak teman-teman kami di seluruh dunia untuk menentang inisiatif yang memalukan ini," kata Rivlin.

Menurut Rivlin, daftar PBB yang mencakup berbagai perusahaan Israel terkemuka dalam sektor-sektor utama, seperti makanan, transportasi, dan komunikasi yang menduduki Tepi Barat adalah penggerak ekonomi Israel terbesar.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa pihaknya akan "melawan ancaman boikot dengan segala kekuatan kami."