Mulai 2023, Semua Orang Korea Selatan Lebih Muda Setahun

Lifestyle - Linda Hasibuan, CNBC Indonesia
09 December 2022 19:07
nggota supergrup K-pop BTS V menghadiri briefing harian di Gedung Putih di Washington, Selasa, 31 Mei 2022. (AP Photo/Andrew Harnik) Foto: Anggota supergrup K-pop BTS V menghadiri briefing harian di Gedung Putih di Washington, Selasa, 31 Mei 2022. (AP Photo/Andrew Harnik)

Jakarta, CNBC Indonesia - Mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa di Korea Selatan ketika seorang bayi lahir maka dia langsung dianggap berusia satu tahun. Namun cara menghitung usia ala Korea ini akan segera berubah mulai tahun depan. 

Mengutip Yonhap News Agency, Majelis Nasional atau Parlemen Korea Selatan telah meloloskan RUU terkait sistem penghitungan usia, Kamis (8/12/2022). Maka dengan demikian, sistem penghitungan usia Korea yang kuno sudah tidak berlaku lagi mulai 2023.

RUU ini merevisi UU sipil serta administrasi publik dan akan diterapkan enam bulan kemudian. Itu artinya, mulai Juni 2023, semua orang di Negeri K-pop akan berusia satu tahun lebih muda.

Korea Selatan memiliki tiga cara untuk menghitung usia seseorang: sistem tradisional Korea, sistem yang diakui secara internasional, dan sistem ketiga yang digunakan ketika seseorang tidak mengetahui secara pasti tanggal lahirnya.

Adapun sistem yang paling umum digunakan adalah sistem tradisional usia Korea.

Di sana, bayi yang lahir pada Desember 2022 otomatis berumur satu tahun. Kemudian, ketika tahun berganti, pada 1 Januari 2023, bayi tersebut dianggap sudah berusia dua tahun meski baru lahir ke dunia selama beberapa minggu saja.

Para kritikus mengemukakan kekhawatiran bahwa sistem yang berbeda dapat menyebabkan kebingungan dalam memberikan layanan kesejahteraan, medis dan administrasi dan menimbulkan biaya sosial yang tidak perlu.

Sebelumnya, Presiden Yoon Suk-yeol berjanji untuk menyatukan sistem usia sebagai salah satu janji kampanyenya. Dia ingin menstandardisasi sistem usia internasional dengan mengubah kode sipil dan undang-undang yang terkait dengan layanan sosial.

"Kami telah mengalami biaya sosial dan ekonomi yang tidak perlu dari kebingungan dan perselisihan yang terus-menerus ketika menerima layanan sosial dan menafsirkan berbagai kontrak," kata Lee Yong-ho, kepala tim transisi politik, dikutip Korea Times. 


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Korea Selatan Terancam Tak Punya Kimchi, Ini Penyebabnya


(hsy/hsy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading