USS Russell Berlayar di Laut China Selatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal perusak berpeluru kendali USS Russell milik Amerika Serikat (AS) baru saja menyelesaikan operasi kebebasan navigasi (freedom of navigation/FONOP) di Laut China Selatan melalui Kepulauan Spratly pada Rabu (17/2/2021).

China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan Filipina mengklaim semua atau sebagian kedaulatan Kepulauan Spratly. Khususnya China, Vietnam, dan Taiwan menuntut mereka yang melewati jalur tersebut untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya.

Baca: Biden 'Serang' Pangeran Arab, Hubungan AS-Saudi Lampu Merah?

Namun Armada Ketujuh AS menegaskan bahwa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya melanggar hukum internasional, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengizinkan kapal dari negara bagian mana pun untuk melintas secara damai melalui laut teritorial.

"Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan," ujar Armada Ketujuh AS dalam rilis berita, dilansir dari NavyTimes.

Baca: Myanmar Makin Membara, Warga Demo Besar Lawan Militer

"Dengan terlibat dalam perjalanan yang tidak bersalah tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya atau meminta izin dari salah satu penggugat, AS menentang pembatasan yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh China, Taiwan, dan Vietnam. AS menunjukkan bahwa perjalanan yang tidak bersalah mungkin tidak tunduk pada pembatasan tersebut."

Kegiatan FONOP USS Russell dilakukan seminggu setelah kapal induk Theodore Roosevelt dan Nimitz menyelesaikan operasi kapal induk ganda di Laut China Selatan. Kegiatan tersebut merupakan operasi maskapai ganda pertama AS di wilayah tersebut sejak Juli 2020.

Angkatan Laut AS mengklaim bahwa latihan ini berusaha untuk meningkatkan kesiapan dan meyakinkan mitra dan sekutu di wilayah tersebut.

Laksamana Muda Doug Verissimo, komandan Roosevelt Carrier Strike Group, mengatakan dalam rilis berita Angkatan Laut bahwa operasi tersebut untuk menjaga perdamaian.

"Melalui operasi seperti ini, kami memastikan bahwa kami mahir secara taktis untuk menghadapi tantangan menjaga perdamaian dan kami dapat terus menunjukkan kepada mitra dan sekutu kami di kawasan bahwa kami berkomitmen untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."

Selain itu, kapal perusak berpeluru kendali John S. McCain juga sempat menuju lokasi tersebut melalui Selat Taiwan pada 4 Februari lalu.

Reaksi Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi turut mencermati dinamika di Laut China Selatan yang melibatkan AS dan China.

Perihal UU terbaru China yang membolehkan kapal penjaga pantai menembak kapal asal negara lain, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo bilang Indonesia telah berbicara dengan Pemerintah China.

"Kami dapat laporan dari Kementerian Luar Negeri bahwa komunikasi kita dengan pihak China cukup bagus," katanya dalam media briefing, Kamis (18/2/2021).

Basilio menjelaskan, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hukum laut atau UNCLOS memberikan hak kepada semua negara untuk memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial.

"Intinya pemerintah Indonesia lebih mengedepankan upaya diplomasi dalam penyelesaian konflik di perbatasan," ujarnya.
 

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]