Internasional

Ratu Elizabeth Diminta Jadi Raja Terakhir Inggris, Ada Apa?

Lifestyle - Lynda Hasibuan, CNBC Indonesia
15 February 2021 13:28
EMBARGOED: Not for publication or onward transmission before 2230 BST Sunday May 31, 2020. In this photo released Sunday May 31, 2020, Britain's Queen Elizabeth II rides Balmoral Fern, a 14-year-old Fell Pony, in Windsor Home Park over the weekend at the end of May, in Windsor, England. The Queen has been in residence at Windsor Castle during the COVID-19 coronavirus pandemic. (Steve Parsons/Pool via AP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ratu Elizabeth II dan seluruh keluarga kerajaan Inggris kembali menuai kritik. Kali ini seorang pengamat mengecam sistem monarki dan meminta berakhirnya kerajaan.

Kolumnis The Guardian, Polly Toynbee, mengatakan bahwa monarki sekarang harus berakhir karena republikanisme (antimonarki) begitu melonjak besar di Inggris. Republikanisme merupakan kelompok yang telah lama berkampanye agar seorang kepala negara dapat terpilih secara demokratis di Inggris.


Mereka giat menyebarkan argumen di berbagai forum, baik offline atau online, yang mendesak agar Inggris segera melakukan reformasi dan mulai meninggalkan sistem monarki. Adapun, unsur penting dalam republikanisme adalah hukum konstitusional yang memberikan kekuasaan negara kepada rakyatnya.

Tonybee mengklaim bahwa Ratu Elizabeth II harus menjadi penguasa terakhir di negara itu. Ia mendesak publik untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin bangsawan menjadi bagian dari masa depan atau tidak.

"Ketika ia meninggal, sebelum mereka (kerajaan) menyegel nasib konstitusi dengan vivat rex instan yang menunjuk Pangeran Charlesyang tidak popular (sebagai raja), seharusnya ada waktu bagi kita (rakyat Inggris) untuk mempertanyakan apakah dia harus dimakamkan sebagai 'Elizabeth yang Terakhir'," kritiknya di harian tersebut dikutip dari The News.

"Ini bukan soal uang atau penyalahgunaan kekuasaan, tapi keberadaan mereka menganak-anakan imajinasi publik, menjadikan kita sebagai subjek mereka baik jiwa maupun pikiran."

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selama pemerintahan monarki, Kerajaan Inggris telah runtuh dan PDB negara juga menurun. Dia pun memperingatkan bahwa pada akhir pemerintahan Ratu Elizabeth mungkin tidak akan ada persatuan dengan Skotlandia dan Irlandia Utara lagi.

Kritikan ini muncul pasca pemberitaan soal pengacara Ratu Elizabeth melobi pemerintah untuk menyembunyikan investasi pribadinya, Melansir The Guardian pekan lalu, ini terjadi pasca bocornya dokumen pemerintah yang ditemukan di Arsip Nasional Inggris tahun 1970-an.

Ini mengungkapkan bahwa pengacara pribadi Ratu saat itu, Matthew Farrer, menekan politisi untuk mengubah undang-undang sehingga kepemilikan sahamnya dapat tetap dirahasiakan. Ia mengklaim Ratu khawatir dengan kemungkinan investasinya terungkap.

Intervensi itu berujung pada pengecualian dalam UU baru soal transparansi perusahaan. Beberapa perusahaan dikecualikan memberikan pemegang saham wajib.

Persetujuan Ratu ini memicu kontroversi. Harta Ratu juga disebut lebih banyak dari yang diumumkan.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading