Presiden RI Marah Usai Teleponnya Disadap, Blak-blakan Bilang Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyadapan percakapan pribadi bisa membuat siapa pun geram, termasuk seorang presiden. Hal itu pernah dialami Presiden ke-3 RI B.J. Habibie pada awal 1999, ketika rekaman percakapannya dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib bocor ke publik dan memicu kegemparan politik di Indonesia.
Mengutip South China Morning Post (19 Februari 1999), percakapan tersebut sebenarnya berlangsung melalui telepon pada 10 Desember 1998. Isinya membahas pengusutan dugaan korupsi mantan Presiden ke-2 RI Soeharto dan sejumlah pengusaha oleh Kejaksaan Agung. Sehari sebelumnya, Soeharto memang telah menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan. Namun, rekaman percakapan itu baru terungkap pada 17 Februari 1999.
"Transkrip percakapan telepon yang diduga berlangsung antara Presiden Bacharuddin Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib, yang diterbitkan kemarin, mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus korupsi yang menyasar mantan presiden Soeharto hanyalah sebuah sandiwara," ungkap South China Morning Post.
Bocornya percakapan tersebut sontak memicu kehebohan. Publik menyoroti dugaan adanya intervensi pemerintah dalam pengusutan kasus hukum Soeharto. Di sisi lain, Habibie juga bereaksi keras karena komunikasi pribadinya diduga disadap dan disebarluaskan tanpa izin.
Habibie bahkan langsung memerintahkan pihak militer untuk menyelidiki dugaan penyadapan tersebut. Pemerintah menilai tindakan itu telah melanggar hak privasi seseorang, termasuk kepala negara.
"Kita perlu mengambil tindakan karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan privasi," ujar Sekretaris Negara Akbar Tandjung, mengutip pernyataan Habibie.
Dalam kesempatan berbeda, Habibie secara terbuka mengutuk tindakan penyadapan tersebut. Ia bahkan menyebutnya sebagai kejahatan yang dilakukan secara intelektual.
"That is intellectual criminal acts (itu adalah tindakan kriminal intelektual!)," kata Habibie, dikutip dari koran Bali Post (24 Februari 1999).
Meski begitu, Habibie tidak secara langsung mengonfirmasi bahwa suara dalam rekaman yang beredar benar-benar miliknya. Ia hanya menilai isi percakapan tersebut sebenarnya biasa saja. Persoalan utamanya justru terletak pada tindakan merekam dan menyebarkan komunikasi pribadi.
"Yang bener aja. Isinya pun normal. Yang abnormal membatasi ruang gerak dan individu. Jangan informasi yang private disebarluaskan," ungkapnya.
Habibie juga mengingatkan agar praktik penyadapan tidak dianggap sebagai tindakan yang lumrah. Menurutnya, penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh intelijen ABRI (kini TNI) atas izin Panglima apabila terdapat indikasi tindakan makar.
Panglima ABRI saat itu, Wiranto, turut angkat bicara. Ia membantah keterlibatan intelijen ABRI dalam penyadapan percakapan Habibie dan Ghalib. Menurutnya, kemampuan menyadap bukan hanya dimiliki lembaga resmi atau pemerintah, melainkan juga dapat diperoleh secara bebas.
"Saya pastikan kemampuan sadap-menyadap ini tidak hanya dimiliki lembaga resmi, institusi resmi, pemerintah maupun ABRI. Mengapa? Saya pastikan bahwa ini dijual bebas di Singapura dan Hong Kong," kata Wiranto, dikutip dari Bali Post (24 Februari 1999).
Wiranto juga menegaskan bahwa intelijen ABRI tidak pernah memerintahkan penyadapan terhadap percakapan para pejabat negara. Pihaknya justru tengah menelusuri apakah suara dalam rekaman yang beredar benar-benar berasal dari Habibie dan Ghalib.
Penyelidikan pun dilakukan dengan membentuk tim khusus yang memeriksa sejumlah pihak. Andi Ghalib pun sempat membantah rekaman tersebut.Â
"Itu tidak benar dan saya minta aparat kepolisian segera menyelidikinya," tegas Ghalib.Â
Hanya saja, upaya penyelidikan tidak berhasil mengungkap siapa sosok di balik penyadapan sekaligus penyebaran rekaman percakapan Habibie dan Ghalib.
(mfa/wur)