Negara Bangkrut Gegara Pajak Rakyat Dipakai Biayai Tentara

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara kaya Eropa mengalami kebangkrutan hanya karena pemimpinnya mengalihkan pajak rakyat untuk menopang kinerja militer yang membutuhkan uang banyak. Negara yang dimaksud adalah Kekaisaran Romawi Kuno.

Romawi pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Eropa hingga Afrika. Namun, di balik kejayaannya, kekaisaran ini menghadapi persoalan keuangan yang terus membesar. Salah satu pemicunya adalah perubahan besar dalam sistem militernya.

Pada masa awal, militer Romawi terdiri dari pasukan milisi paruh waktu. Para prajurit membiayai sendiri perlengkapan mereka sehingga keberadaan militer tidak sepenuhnya menjadi beban kas negara.

Baca: BPK Sebut Potensi Kehilangan Penerimaan Negara dari TKA Rp3,9 T

Kondisi tersebut berubah pada 107 SM. Sejarawan Robert de Graaff dalam tulisannya di The Collector mengungkap, Gaius Marius mengubah sistem tersebut dengan menjadikan tentara Romawi sebagai pasukan profesional permanen.

"Selama hari-hari terakhir republik, militer mengalami perubahan revolusioner. Gaius Marius menghapus pembatasan kepemilikan dan membuka kesempatan bagi setiap warga negara Romawi laki-laki tanpa memandang kelas sosial untuk menjadi tentara. Sejak saat itu, militer Romawi direkrut, dilatih, dan dilengkapi dengan biaya negara," tulis Sejarawan Robert de Graaff dalam tulisannya di The Collector.

Perubahan itu membuat pemerintah harus menanggung kebutuhan tentara secara penuh. Mulai dari gaji, makanan, perlengkapan, senjata hingga dana pensiun. Jumlah prajurit yang besar pun membuat pengeluaran militer semakin membebani anggaran.

Baca: Jangan Kaget! Nilai Pasar Karbon RI Bisa Tembus Rp 137,83 Triliun

Untuk menutup kebutuhan tersebut, pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Beban tersebut tidak hanya ditarik dari masyarakat di pusat kekaisaran, tetapi juga dari berbagai wilayah provinsi.

Penarikan pajak di provinsi bahkan dilakukan secara masif dan diserahkan kepada kontraktor swasta yang dikenal sebagai publicani. Dengan cara tersebut, negara memperoleh pemasukan untuk membiayai kebutuhan kekaisaran, termasuk militernya.

Masalah kemudian menjadi semakin rumit ketika tentara mulai memiliki pengaruh besar terhadap politik kekaisaran. Para kaisar harus memastikan prajurit tetap loyal untuk mencegah pemberontakan dan menjaga kekuasaan.

Salah satu caranya adalah memberikan pembayaran khusus kepada tentara. Namun, menurut De Graaff, pembayaran tersebut pada dasarnya merupakan bentuk suap untuk mempertahankan loyalitas militer.

"Untuk menjaga para prajurit tetap senang dan mencegah pemberontakan, donasi atau pembayaran khusus yang tidak teratur, diberikan. Meskipun sering digambarkan sebagai hadiah kepada para prajurit yang bekerja keras, itu adalah suap yang terang-terangan," ungkapnya.

Pengeluaran yang terus membesar akhirnya membuat kondisi keuangan kekaisaran semakin tertekan. Ketika penerimaan pajak tidak lagi mampu mengimbangi kebutuhan negara, Romawi mengambil langkah lain dengan mengurangi kadar perak dalam mata uangnya.

Kadar perak dalam koin denarius yang sebelumnya mencapai 95 persen kemudian terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 2 persen. Kebijakan tersebut membuat nilai mata uang merosot dan memicu inflasi.

Pada akhirnya, persoalan fiskal, besarnya pengeluaran militer, serta melemahnya mata uang ikut memperburuk kondisi ekonomi Romawi. Kekaisaran yang pernah menjadi adidaya itu pun menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam hingga berujung kebangkrutan dan kehancuran. 

(mfa)