Kisah Presiden AS Khawatir Kondisi Ekonomi RI, Minta Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ternyata sempat membuat Presiden Amerika Serikat khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kekhawatiran itu bahkan disampaikan langsung Presiden AS Bill Clinton kepada Presiden RI Soeharto lewat sambungan telepon pada Februari 1998.

Saat itu, Indonesia memang sedang berada dalam situasi sulit. Menurut catatan Jan Luiten van Zanden dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012), nilai tukar rupiah jatuh drastis dari semula stabil di kisaran Rp2.000 per dolar AS  merosot hingga sekitar Rp10.000-12.000 per dolar AS. Ini disebabkan oleh gejolak mata uang Bath Thailand pada pertengahan 1997 yang kemudian merambat ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut membuat sektor perbankan kacau dan harga-harga kebutuhan pokok mulai melonjak. Di tengah situasi itu, Clinton menghubungi Soeharto. Percakapan keduanya baru diketahui publik setelah dokumen rahasia kepresidenan Amerika Serikat dibuka pada 2018.

Dalam pembicaraan tersebut, Clinton mengaku terus mengikuti perkembangan Indonesia dan merasa khawatir terhadap kondisi keuangan negara.

"Sejak kita berbicara beberapa minggu lalu, saya mengikuti perkembangan di Indonesia dengan saksama. Saya ingin tetap berhubungan dan menelepon sekarang karena saya khawatir terhadap situasi keuangan di sana," ungkap Clinton.

Tak hanya menyampaikan kekhawatiran, Clinton juga menyoroti rencana pemerintah Indonesia menerapkan currency board. Sistem ini merupakan kebijakan yang mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level tertentu.

Menurut Clinton, langkah itu justru bisa memperburuk keadaan. Dia mengaku telah membahasnya dengan IMF dan negara-negara G-7. Dari hasil konsultasi tersebut, Clinton menilai penerapan currency board berpotensi memicu kepanikan pasar dan menguras cadangan devisa Indonesia.

"Hal ini dapat memicu kepanikan yang akan sangat menguras cadangan devisa Indonesia dan mempersulit upaya IMF serta komunitas internasional memberikan dukungan," ungkap Clinton.

Atas alasan itu, Clinton meminta Indonesia tetap menjalankan program pemulihan ekonomi dari IMF. Sebelumnya, menurut catatan ekonom Boediono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016), Indonesia memang sudah menandatangani paket penyelamatan IMF pada akhir Oktober 1997. Tak lama kemudian, pada 15 Januari 1998, Indonesia kembali menerima paket bantuan ekonomi senilai US$43 miliar.

Mendengar hal itu, Soeharto menjelaskan pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengikuti berbagai tuntutan IMF. Mulai dari revisi anggaran negara, reformasi dan merger perbankan, hingga liberalisasi perdagangan sudah dilakukan. Namun, menurutnya kondisi ekonomi justru semakin memburuk.

"Banyak perusahaan berhenti operasi menyebabkan PHK, pengangguran dan kerusuhan. Pemerintah juga telah berulangkali melakukan intervensi dan sudah menggunakan US$10 miliar dari cadangan devisa untuk menopang rupiah," ungkap Soeharto.

Alhasil, pemerintah sempat mempertimbangkan penerapan currency board sebagai jalan keluar. Meski begitu, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

"Terima kasih atas komitmen Anda. Kami harus segera mengambil keputusan karena rakyat menuntut presidennya melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi dan menyelamatkan negara," ungkap Soeharto.

Pada akhirnya, Indonesia tetap menjalankan program IMF dan tidak jadi menerapkan currency board. Namun krisis tak kunjung reda. Situasi ekonomi bahkan berkembang menjadi krisis politik yang berujung pada jatuhnya Soeharto dari kursi presiden pada 21 Mei 1998.

Belakangan, kebijakan IMF itulah yang justru banyak dikritik karena dianggap memperparah kondisi ekonomi Indonesia saat itu.

"Tuntutan IMF untuk mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter lebih ketat, sementara anggaran sebagian berada dalam keadaan balance dan perekonomian sudah mengalami kontraksi adalah jelas sebuah kesalahan," tulis Jan Luiten van Zanden dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012)

Add as a preferred
source on Google