Dunia Heboh, AS Ternyata Tiru Langkah Indonesia Bikin "PBB Baru"
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memperkenalkan Dewan Perdamaian di Gaza dan mengundang sejumlah negara untuk bergabung sebagai anggota.
Keberadaan Dewan Perdamaian ini dinilai banyak pihak sebagai upaya Trump membangun "PBB Baru", seiring sikapnya yang kian menjauh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelumnya, Trump tercatat menarik AS keluar dari puluhan lembaga di bawah naungan PBB karena dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan Washington.
Namun, langkah Trump tersebut sejatinya mirip tindakan Indonesia enam dekade lalu. Ketika itu, Indonesia juga tercatat membentuk organisasi tandingan PBB bernama Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) pada 7 Januari 1965 seiring kekecewaan Soekarno terhadap organisasi tersebut.
Keputusan ini bermula sejak 1960 saat Soekarno memandang PBB sebagai lembaga yang tidak lagi netral. Ida Anak Agung Gde Agung dalam Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965 (1973) mengungkap, Soekarno menilai PBB telah menjelma menjadi perpanjangan kepentingan negara-negara kolonial Barat dengan kebijakan yang sarat neokolonialisme.
Kekecewaan tersebut lantas mendorong Indonesia mengambil jarak dari PBB. Seperti yang kini dilakukan Trump, Soekarno membawa Indonesia menarik diri dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBB, seperti WHO dan IMF. Konsekuensinya tidak kecil. Indonesia harus kehilangan bantuan internasional bernilai jutaan dolar AS.
Pada fase inilah, benih gagasan tentang "PBB tandingan" ala Soekarno mulai tumbuh.
Soekarno menggulirkan ide pembentukan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Organisasi ini dirancang sebagai wadah negara-negara baru di Asia dan Afrika yang disebut New Emerging Forces (NEFO). NEFO diposisikan sebagai antitesis dari Old Established Forces (OLDEFO), yakni kekuatan lama Barat yang dianggap mendominasi tatanan dunia.
Realisasi CONEFO baru terwujud pada 7 Januari 1965. Hari itu, Soekarno melihat bukti final PBB tidak netral dan hanya melayani kepentingan negara-negara Barat, sekaligus mendukung neokolonialisme di Asia Tenggara, yakni menjadikan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB
Sebagai wawasan, sejak 1961 hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999) mencatat, Soekarno memandang pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek kolonialisme baru Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Soekarno kemudian protes, tetapi berakhir diabaikan.
Puncaknya pun terjadi ketika PBB menjadikan Malaysia sebagai anggota DK PBB. Menurut Andrew W. Cordier dan Max Harrelson dalam Public Papers of the Secretaries-General of the United Nations (2010), pada hari deklarasi CONEFO, presiden ke-1 RI itu juga memutuskan Indonesia keluar dari PBB.
Ke depan, Soekarno akan menjadikan CONEFO sebagai penyeimbang PBB sekaligus alternatif atas dominasi AS (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur). Tercatat, negara anggota awalnya adalah China, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Seketika, keputusan RI ini membuat dunia heboh. Sebab, baru kali ini ada negara anggota yang memutuskan hengkang dari PBB. Bahkan, turut mendirikan PBB tandingan.
Sayang, usia CONEFO singkat. Seiring peralihan kekuasaan di dalam negeri, arah politik luar negeri Indonesia berubah. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, CONEFO meredup. Indonesia juga ingin kembali bergabung dengan PBB.
Alhasil, pada 28 September 1966, Indonesia resmi diterima kembali sebagai anggota PBB. Hubungan internasional dipulihkan, bantuan asing kembali mengalir, dan Indonesia kembali terintegrasi dalam sistem global. Dari sini sejarah mencatat, Indonesia jadi sebagai satu-satunya negara yang pernah keluar secara sukarela dari PBB dan membuat organisasi tandingan.
(mfa/luc)