Kadin & Pemerintah Optimis Raih Investasi Rp1.200 T di 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, telah selesai digelar pada, Sabtu (4/12/2021). Sederet program kerja pun telah disiapkan masing-masing bidang, tidak terkecuali bidang investasi.

Kepada CNBC Indonesia selepas rapimnas, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Indonesia Tony Wenas mengungkapkan program utama bidang yang dipimpinnya adalah mendukung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal meraih realisasi investasi Rp 1.200 triliun di 2022.

"Program kami adalah bagaimana caranya mencapai Rp 1.200 triliun tahun 2022," katanya.

Menurut Tony, Kadin akan aktif bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan target itu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Freeport Indonesia itu pun bicara soal rencana pelaksanaan B20 yang merupakan rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia tahun depan hingga tren investasi ke depan yang mengarah ke green economy.

Berikut petikan wawancaranya:

Rapimnas Kadin Indonesia telah berakhir pada, Sabtu (4/12/2021). Apa program kerja utama Kadin Bidang Investasi ke depan?

Kami membuat program dengan program utamanya adalah mendukung program pemerintah, yaitu rencana investasi di Kementerian Investasi/BKPM di mana tahun 2022 adalah targetnya Rp 1.200 triliun. Jadi memang program kami adalah bagaimana caranya mencapai Rp 1.200 triliun tahun 2022.

Tapi bedanya sama Kementerian Investasi/BKPM, kami melihatnya dari sisi swasta, dari sisi perusahaan, dari sisi pelaku usaha, dan kami membuat itu apakah dari perencanaan investasinya, pengendalian investasi, promosi investasi, terus kemudian bagaimana sistem perizinan, OSS, dan perizinan lainnya dan juga adalah bagaimana memperbaiki iklim investasi. Supaya Rp 1.200 triliun itu bisa tercapai.

Dan kami juga mendapat tugas bahwa di tahun 2022 ada G20 di mana ada B20 dan itu penyelenggaranya adalah Kadin dalam hal ini saya akan bertindak sebagai ketuanya. Itu menjadi program kerja kami juga bahwa di tahun 2022 itu melaksanakan B20 dengan harapan juga akan lebih banyak investasi bisa kita undang masuk ke Indonesia supaya Rp 1.200 triliun itu bisa tercapai. Itu kan terdiri dari apakah investasi asing, investasi domestik juga dan investasi daerah.

Jadi kami betul-betul dalam hal ini bekerja sama erat dengan Kementerian Investasi/BKPM, dengan Pak Bahlil dan timnya, untuk bisa mencapai Rp 1.200 triliun. Kira-kira itu yang akan kita konsentrasikan di Kadin Bidang Investasi.

Target realisasi investasi itu tentu berkaitan dengan keinginan investor menanamkan modalnya di tanah air. Apa harapan para investor yang selama ini disampaikan kepada Kadin?

Kalau ditanya investor sebagian besar atau bahkan seluruhnya yang mereka harapkan adalah kepastian hukum. Kemudian faktor kedua kalau saya bicara-bicara sama investor dari luar negeri adalah yaitu tidak adanya korupsi. Jadi dua hal utama itu.

Sekarang kan kalau dilihat investasi angka-angkanya sudah lebih dari 50% investasi itu di luar Jawa. Angkanya sudah bagus sekali. Dan kalau dilihat dari makroekonominya juga bagus sekali sangat menunjang. Kalau di Kadin istilahnya we will grow together, stonger together.

Tentu saja ini semuanya juga berkaitan erat dengan bagaimana situasi Covid-19 itu sendiri. Tapi kalau dari angka-angka dan animo juga itu kelihatan sekali kami optimis bisa tercapai walaupun di tahun 2022 baru dinaikkan targetnya dari Rp 1.000 triliun menjadi Rp 1.200 triliun.

Kami bekerja sama erat, Kadin Bidang Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, dengan Pak Bahlil dan timnya, itu bekerja sama erat dan kami juga sudah ada MoU antara Kadin dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Tentu sektor-sektornya dilihat juga sektor-sektor yang di mana kita punya keunggulan tetapi juga memperhatikan mengenai rencana pemerintah untuk net zero emission di 2060. Jadi sektor-sektornya juga difokuskan kalau bisa yang lebih yang green, lebih yang renewable, seperti itu.

Salah satu faktor pendukung investasi adalah UU Cipta Kerja meskipun beberapa waktu lalu dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional, bagaimana tanggapan Anda?

Pemerintah sudah memberikan keterangan resmi (terkait putusan MK) dan itu kalau dilihat tahun 2022 UU Cipta Kerja ini kan masih bisa dipakai. Jadi kami tetap optimistis bahwa itu (target realisasi investasi di 2022) bisa tercapai.

Ease of doing business kita kan juga sudah membaik. Kalau memang ada kekurangan, iklimnya masih belum cukup baik, ya itulah salah satu tugas Kadin untuk memberikan usulan kepada pemerintah bagaimana sebaiknya dari kacamata pelaku usaha.

Baca: Kadin Dukung Pemerintah Raih Investasi Rp1.200 T di 2022

Keberadaan mutasi virus corona varian Omicron juga patut diperhatikan...

Itu kan keadaan yang tidak bisa kita kontrol ya. Jadi kita fokus saja di hal-hal yang bisa kita kontrol, kita kendalikan. Kalau misalkan ada regulasi yang kurang baik bagi investasi ya kita akan usulkan kepada pemerintah untuk dilakukan adjustment atau penyesuaian supaya kepentingan nasional tidak kalah tapi juga investor diberikan kepastian, diberikan kemudahan untuk melakukan investasi.

Karena yang terpenting adalah multiplier effect yang diciptakan dengan masuknya investasi.

Apakah benar peran investasi asing lebih besar ketimbang investasi domestik?
Memang begini, kan untuk men-drive pertumbuhan ekonomi itu kan investasi asing yang diperlukan karena supaya ada uang masuk ke dalam negeri. Kalau investasi dalam negeri kan uangnya berputar sendiri di dalam negeri. Tapi bukan berarti investasi domestik itu tidak penting, itu tetap penting dari pada nanti ibaratnya uangnya keluar dari Indonesia, investasi ke luar negeri.

Kalau investasi itu kan nggak pakai paspor, dia bergerak ke mana return yang tinggi dia pergi ke situ. Misalnya saya punya uang 100, saya mau investasi di Indonesia, dihitungnya investasi domestik. Tapi kalau saya tidak punya investasi dalam negeri atau merasa sangat mahal atau tidak ada kepastian, 100-nya kan keluar, saya akan cari di luar karena nggak mungkin saya simpan 100-nya di bawah bantal atau saya cuma deposito saja. Itu bukan investasi.

Kan kita cari return yang tinggi. Misalnya di Vietnam atau di Australia, ada potensi return yang tinggi, lebih pasti, saya akan tempatkan duitnya di situ di Vietnam. Jadi tetap saja investasi domestik perlu dijaga, perlu difasilitasi, supaya tetap terjadi. Jangan sampai yang dari domestik malah investasi keluar.

Bagaimana dengan peran pemerintah daerah?

Inikan kita di Kadin ada bagian-bagian yang juga menangani daerah, dari kami juga ada investasi daerah. Jadi kami juga akan bekerja sama dengan pemda-pemda, terutama mereka yang potensi investasi di situ untuk investor ibaratnya jangan dipajaki di depan gitu lho, multiplier effect-nya yang paling penting. Jadi ini juga perlu kita diskusikan dengan pemda-pemda.

Kadin ini perlu roadshow terus baik ke daerah maupun ke luar negeri. Ke daerah untuk ketemu sama bupati-bupati. Saya juga bicara sama Kementerian Investasi/BKPM, Pak Menteri (Bahlil Lahadalia), bahwa setiap kali pemerintah punya program untuk roadshow ke luar negeri, ini Kadin akan ikut serta untuk bisa lebih menjual proyek-proyek atau potensi-potensi di dalam negeri di Indonesia itu dari kacamata pelaku usaha.

Kan kita bicaranya lebih enak kan pelaku usaha dengan pelaku usaha di luar negeri. Kita bisa cerita. Bahasanya lebih nyambung gitu kan? Jadi pak menteri juga sudah sepakat setiap nanti pemerintah, Pak Bahlil atau yang lainnya ada kunjungan keluar negeri, Kadin akan ikut.

Tren investasi sekarang mengarah ke green economy. Tapi mengapa belum banyak investor yang tertarik?
Jadi begini, cost-nya memang masih besar. Kita perlu melakukan satu deregulasi, maksudnya deregulasi adalah mengatur kembali, jangan sampai menjadi high cost economy. Potensinya kan banyak green economy di Indonesia. Ada ecotourism, ada restorasi ekosistem, ada renewable energy.

Pak presiden (Presiden Joko Widodo) mengatakan kita punya begitu banyak sungai di Indonesia, ada 4.400 sungai dan baru dua saja sudah puluhan ribu megawatt, yaitu yang di Kaltara dan di Mamberamo Papua. Jadi potensinya ada dan yang lainnya juga, renewable energy lainnya yang tenaga surya, dan lain sebagainya itu juga bisa sekali. Tapi sekarang kita mesti mengemasnya dengan baik dan betul-betul memberikan satu kepastian berusaha, kepastian hukum, bagi calon investor, dan rasa percaya diri.

Nah Kadin salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah untuk meyakinkan dunia usaha di luar negeri untuk datang ke Indonesia antara lain dengan adanya B20 tahun depan. Ini merupakan suatu rangkaian kegiatan itu selama sepanjang tahun itu akan sangat membantu untuk Indonesia dapat menarik investasi dari luar negeri.

Tren dunia sudah seperti itu sekarang dan itu kalau dilihat dari investasi, sebenarnya di dunia ini, kemarin kan ada forum bisnis dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani , ada sekitar lebih dari US$ 100 miliar potensi investasi yang mencari proyek-proyek green economy. Kita Indonesia sebagai negara yang di tropis, kita punya hutan yang begitu luas, kita punya daerah wisata, kita punya sumber hydropower, ini kan berpotensi besar.

Tinggal bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah mencoba mengemas ini dan memberikan kepercayaan diri kepada investor dari luar untuk datang ke Indonesia. Saya yakin, seperti yang saya katakan, kami dari pelaku usaha bicara sama pelaku usaha juga bicaranya lebih nyambung gitu ya.

Tetap targetnya adalah target dari pemerintah yang akan kita pakai. Jadi kita nggak akan buat target sendiri, kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Tony Wenas dan Target Pengembangan Bisnis Tambang Freeport

(miq/sef)