Blak-blakan Menteri Sofyan Soal Sertifikat Hingga Mafia Tanah

Bagimana optimisme Anda terkait percepatan ekonomi Indonesia?
Vaksin ini akan menjadi game changer. Ini terjadi di berbagai negara. Pada 2020, Amerika Serikat (AS) kontraksi signifikan, 2021 sudah normal kembali. Ekonomi tumbuh luar biasa. Hari ini teman cerita yang pulang dari AS, hari ini mau beli mobil di AS antrenya lebih dari delapan bulan karena begitu permintaan meningkat. Ke restoran juga harus antre, bahkan harus booking satu hari sebelumnya. Itu menunjukan orang ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan tahun lalu.

Kita terus dorong percepatan vaksinas. Mudah-mudahan PPKM ini cepat berakhir, aktivitas jadi normal kembali dan ekonomi kita tumbuh positif.

Anda menargetkan seluruh tanah terdaftar atau tersertifikasi di 2025. Upaya percepatannya seperti apa?
Seluruh tanah kita mau kita daftarkan, kalau bisa tersertifikat, tapi tidak semua tanah yang didaftarkan bisa dapat sertifikat. Karena misalnya Anda lahir di Jawa Timur, kita daftarkan tanah itu milik anda, tapi anda tidak di tempat. Sehingga kita tidak bisa sertifikatkan tapi kita daftarkan bisa. Jadi kita tahu batasnya, tapi tidak punya sertifikat. Sertifikat itu bukti hak di atas sebidang tanah.

Target kita pada 2025 seluruh tanah terdaftar karena pandemu Covid-19 kalaupun tidak tercapai sedikit masih oke. Tapi kita masih harus optimis target itu harus dicapai 2025.

Kita juga terbantu teknologi misalnya dari pengukuran. Dengan alat ukur digital itu cukup menaruh alat ukur kita tahu luas tanah itu. Dengan demikian produktivitas menjadi sangat cepat. Dengan ada zoom juga kita bisa lebih produktif.

Kalau semua sertifikat sudah dimiliki masyarakat maka masyarakat terbebas dari pada rentenir. Dengan ada sertifikat mereka bisa dapat pinjaman secara formal. Selama ini mereka pergi ke rentenir bayar bunga satu tahun bisa 100% dengan sertifikat bisa dapat pinjaman dari KUR misalnya. Bunganya cuma 7% setahun.

Dalam konteks ini masyarakat juga jangan sampai ada yang terjebak dalam pinjol. Ada banyak yang menipu masyarakat. Hati-hati dari pinjol itu siapa yang berikan pinjaman. Apakah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau tidak. Banyak terjebak di pinjol ilegal itu, lalu bunuh diri dan lainya. Sekarang dikejar oleh pihak kepolisian. Tapi ada juga yang legal dan bunga reasonable.

Apakah layanan elektronik BPN terjamin keamanan dan kecepatannya?
Dengan elektronik jauh lebih mudah. Hari ini pengecekan hak tanggungan bisa dengan digital. Tugas kita memang mendigitalisasi seluruh tanah di BPN. Memang belum semua dokumen itu terdigitalisasi, karena kita punya 3 miliar dokumen yang harus digitalkan. Tapi di kantor utama aktivitas ekonomi tinggi kita prioritaskan.

Digitalisasi membuat lebih mudah, lebih pasti, juga lebih cepat pelayanan kepada masyarakat. Jadi suatu saat nanti masyarakat tidak perlu ketemu lagi dengan aparat birokrasi.

Baca: Bos BTN: Sektor Perumahan Percepat Pemulihan Ekonomi

Gimana tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah, apa yang dilakukan Kementerian ATR/BPN?
Sebenarnya tumpang tindih kebijakan pertanahan tidak banyak. Walaupun kewenangan pertanahan itu masih kewenangan pusat. Memang ada beberapa kasus misalnya seperti tanah sudah HGU tidak diperpanjang itu ada. Kemudian dalam rangka program reforma agraria membagi tanah kepada rakyat. Dalam hal ini kadang perlu banyak koordinasi, tapi tumpang tindih dalam sistem praktik tidak ada.

Cuma yang ada kadang tumpang tindih. Satu tanah, dua sertifikat. Nah itu terjadi saat ini sedang kita tata. Kenapa itu terjadi banyak orang punya tanah. Tanah katakan di Depok ujung tahun 70an daerah sepi sekali, kosong penduduk sedikit penduduk hanya di Stasiun Depok saja. Pada waktu itu ada pemerintah bagi-bagi bagian dari reforma agraria, ada juga yang inisiatif beli tanah.

Setelah beli tidak dirawat atau dijaga. Kemudian Depok berkembang, tanah mulai banyak diduduki, kemudian setelah duduk datang ke BPN bikin surat kepala desa kalau tanah itu milik orang yang mengajukan. Keluarlah sertifikat kedua. Hari ini karena daerah Depok maju orang yang punya sertifikat datang ke BPN nagih mana tanah saya. Itu terjadi.

Di samping itu banyak praktik mafia tanah, ada orang jahat menggunakan surat abal-abal kita sebut girik, surat bukti pajak zaman lalu. Tapi girik ini mulai tahun 90 an tidak berlaku lagi. Tapi dokumen itu masih ada yang tidak terjadi, tidak terawat, kemudian girik itu tidak ada petanya. Jadi kalau ada girik, ada tanah kosong, mereka klaim itu tanah. Itu kerja mafia tanah.

Ini akan kita tertibkan. Masyarakat mau ada kepastian hukum tidak ada tanah sengketa. Kalau Anda yakin tanah itu tidak diserobot orang tidak berhak.

Cara mengontrol mafia tanah seperti apa?
Kalau punya tanah anda rawat atau anda jaga. Kalau nggak tinggal di situ tapi seringlah didatangi, karena butuh bukti sosial juga. Sementara kalau dibiarkan jadi hutan lalu ada orang duduk di sana setelah sekian puluh tahun itu menurut hukum itu anda kehilangan hak. Secara terang-terangan pemilik tidak memprotes setelah 20 tahun hak pemilik sebelumnya itu hilang, karena hak tanah harus berfungsi sosial.

Kedua, kalau mau jual rumah, atau tanah, Anda harus yakin dulu ini jangan ini bagian dari mafia tanah. Jangan berikan sertifikat tanah itu kepada orang. Kalau mau jual, Anda harus tahu dulu PPAT yang mau jual atau dikenal. Karena kadang PPAT abal-abal ada juga dia cetak kartu, cetak surat, tapi abal abal.

Makanya mau jual beli tanah harus hati-hati tindakan mafia tanah. Seperti yang terjadi di keluarga Pak Dino Patti Djalal. Itu salah satunya. Banyak kasus lainya juga.

Apakah benar Tol Trans Sumatra batal tersambung ulah mafia tanah?
Nggak. Tol Trans Sumatra pemerintah punya target mudah-mudahan 2024 tol itu jalur utama Aceh-Lampung tersambung. Tapi pekerjaan pertama memang pembebasan tanah. Sekarang kami sedang melakukan pekerjaan pembebasan tanah dalam rangka mencapai tujuan tol itu tersambung. Ada kendala tapi bisa diatasi karena UU pembebasan tanah cukup efektif, menjamin tanah untuk kepentingan umum tidak bisa dihalang-halangi.

Bagaimana dengan penyerapan anggaran APBN di Kementerian ATR/BPN?
Penyerapan tanah itu sekitar 90% biasanya di antarkementerian. Untuk kita lihat apa yang tidak bisa terserap. Program apa yang urgen alokasi anggaran itu. Sementara Kementerian ATR/BPN bisa terserap secara bertanggung jawab. Untuk membuat program dan fungsi kedua adalah dana injeksi kepada masyarakat.

Penyerapan anggaran ini penting pemerintah harus menyediakan dana, atau surat utang. Artinya beban negara bisa terjadi. Berarti ada opportunity cost of money sekarang pemerintah bayar tapi tidak dimanfaatkan.

Apa saja program prioritas Anda di sisa masa jabatan ini?
Mempercepatan RDTR. Kemudian mengendalikan tata ruang. Jangan sampai embung atau danau itu diuruk orang. Sekarang diketahui banyak embung yang di buat zaman penjajahan Belanda masa lalu diuruk orang sehingga mengakibatkan banjir di Jakarta.

Kemudian kita jaga tepian sungai. Banyak diperkecil luas sungai yang mengakibatkan banjir. Sekarang kita bongkar. Kalau perlu kita pidana. Kemudian juga juga ada penataan agraria untuk redistribusi tanah. Terakhir, kita pastikan pelayanan masyarakat lebih cepat, dengan digitalisasi.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All