Jensen Huang Selingkuh dengan Mata-Mata China, RI Kena Dampaknya

Redaksi,  CNBC Indonesia
18 November 2026 08:10
(Tangkapan layar asiae.co.kr- dari halaman LinkedIn NetThunder  Yonhap News-)
Foto: (Tangkapan layar asiae.co.kr- dari halaman LinkedIn NetThunder · Yonhap News-)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan aturan baru yang membatasi akses jarak jauh ke chip AI canggih. Langkah ini menutup celah yang selama ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan di China yang terkena pembatasan untuk menggunakan kekuatan komputasi chip tercanggih tanpa perlu mengimpor perangkat keras tersebut secara fisik ke wilayah mereka.

Sebelumnya, pembatasan ekspor chip hanya mengatur pengiriman perangkat keras secara fisik. Namun perusahaan-perusahaan tertentu diketahui menyiasatinya dengan menyewa akses jarak jauh ke chip tersebut melalui data center yang berlokasi di negara-negara yang tidak terkena larangan. Dengan cara ini, mereka tetap bisa memanfaatkan teknologi canggih tanpa melanggar aturan pengiriman barang.

Aturan baru ini memperluas cakupan pembatasan sehingga tidak hanya melarang pengiriman chip secara fisik, tetapi juga melarang penyediaan layanan komputasi berbasis chip tercanggih kepada entitas di negara-negara yang dibatasi. Artinya, meskipun chip tersebut tidak dikirim ke luar negeri, penyewaan aksesnya dari jarak jauh kini juga memerlukan izin khusus dari pemerintah AS.

Aturan ini berlaku untuk perusahaan, baik lembaga maupun individu yang berkedudukan di negara-negara yang dikenai pembatasan ekspor oleh Amerika Serikat. Penyedia layanan awan dan pusat data di seluruh dunia kini wajib memverifikasi identitas dan lokasi pelanggan mereka guna memastikan tidak ada pihak yang tidak berwenang yang mengakses chip canggih tersebut dari jarak jauh.

Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Brasil sebelumnya telah diidentifikasi sebagai wilayah dengan "risiko pengalihan lebih tinggi". Dengan aturan baru ini, penyedia layanan di negara-negara tersebut wajib memperoleh izin dari pemerintah AS sebelum menyediakan akses ke chip tercanggih bagi pelanggan tertentu.

Hal ini diperkirakan akan memperlambat perluasan infrastruktur kecerdasan buatan di kawasan, karena proses verifikasi dan perizinan kini menjadi jauh lebih ketat.

Aturan baru ini disusun menyusul terbongkarnya hubungan antara Jensen Huang dengan Alice Huang, eksekutif perusahaan berbasis Singapura bernama Megaspeed. Perusahaan tersebut diduga menjadi jalur pengalihan cip canggih Nvidia ke China.

Setelah kasus ini mencuat, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa praktik tersebut harus dihentikan.

"Jika ini adalah bank dan mereka tidak mematuhi aturan, banyak eksekutif pasti sudah dicopot," ujarnya.

Tekanan publik dan kekhawatiran di Kongres AS bahwa celah penyewaan akses awan ini membiarkan pembatasan ekspor menjadi tidak berarti akhirnya mendorong pemerintah untuk segera menutup celah tersebut secara resmi.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Benarkah Selingkuhan Bos Nvidia Agen China? Ini Jawaban Intelijen AS


Most Popular
Features