RUU Hak Cipta Atur Kompenasi Media Hingga AI, Google Ungkap Dampaknya
Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa teknologi global Meta dan TikTok kompak menyusul langkah Google menyuarakan penolakan terhadap usulan revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia. Beleid anyar tersebut rencananya akan mewajibkan platform digital membayar kompensasi kepada perusahaan media (publisher) atas penayangan konten berita, sekaligus mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Jika rancangan undang-undang (RUU) ini resmi diketok palu, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengakomodasi regulasi AI ke dalam hukum hak ciptanya. Langkah pemerintah dan parlemen ini sejalan dengan tren global dalam menyikapi dampak masif AI terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk pemanfaatan karya manusia untuk melatih model AI.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR pada Rabu (11/11) kemarin, perwakilan Google Indonesia secara tegas menyampaikan keberatannya. Manajer Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Agung Pamungkas, menilai kewajiban membayar kompensasi hanya karena menampilkan tautan (link) berita justru berisiko membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap informasi.
Senada dengan Google, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa, memperingatkan adanya dampak balik bagi industri media jika aturan tersebut dipaksakan. Menurutnya, mewajibkan platform membayar kompensasi justru membuat penerbit berita berisiko kehilangan trafik pembaca, yang pada akhirnya menggerus potensi pendapatan iklan dan langganan mereka.
"Mengarahkan pembaca ke sebuah artikel sangat berbeda dengan mereproduksi atau menerbitkan ulang artikel itu sendiri," ujar Berni, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Reuters pada Juli lalu melaporkan secara eksklusif rencana revisi UU Hak Cipta tersebut berdasarkan draf RUU yang beredar.
Sementara itu, dari kubu TikTok, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, menyoroti aspek regulasi AI dalam RUU tersebut. Di hadapan para anggota dewan, Noudhy meminta agar kewajiban pelabelan atau pengungkapan (disclosure) tidak diberlakukan apabila teknologi AI hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu (assistive capacity), bukan untuk memproduksi konten secara utuh.
Selain itu, Noudhy turut mendesak parlemen untuk tetap mempertahankan prinsip perlindungan safe-harbour bagi penyelenggara sistem elektronik. Ia beralasan, platform digital tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi secara pasti kepemilikan hak cipta maupun lisensi dari setiap konten yang diunggah oleh pengguna.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]