Menkomdigi Sentil Transparansi Algoritma Medsos, Netizen Diminta Lapor

Novina Putri Bestari,  CNBC Indonesia
22 October 2026 08:55
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam konferensi pers, Senin (14/9/2026). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)
Foto: Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam konferensi pers, Senin (14/9/2026). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyoroti soal algoritma media sosial di tengah isu shadowban pada konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pihaknya, dia mengatakan terus mendorong adanya transparansi soal algoritma dari para platform.

Sebab apa yang dilihat dan dikonsumsi di media sosial sudah seharusnya jadi hak pengguna untuk memilih. Tidak untuk diatur oleh perusahaan teknologi secara sepihak.

"Terkait algoritma yang diduga membatasi informasi karhutla atas dasar Community Guidelines Platform, Komdigi justru terus mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform," kata Meutya dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/10/2026).

"Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata," dia menambahkan.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan masyarakat juga didorong mengajukan aduan atau banding ke media sosial jika merasa layanan terganggu. Termasuk melaporkannya pada pihak Komdigi.

"Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform baik itu Meta, TikTok atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait lalu laporkan juga kepada kami," jelasnya.

Dalam keterangan tersebut, Meutya membantah pihaknya melakukan permintaan penurunan konten untuk membatasi informasi terkait karhutla di sejumlah daerah di Indonesia.

Menurutnya informasi soal kebakaran hutan dan lahan juga penting bagi pemerintah. Yakni agar dapat membantu dalam masukan penanganan.

"Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla," ucapnya.

Belakangan ini muncul tuduhan adanya shadowban, penurunan cakupan konten terkait karhutla di sejumlah media sosial. Hal ini membuat engagement konten berkurang secara signifikan.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkomdigi Buka Suara Soal Isu Pembatasan Konten Karhutla di Medsos


Most Popular
Features