Terungkap Taktik Pengusaha Bayar Rp 5 Triliun Amankan Kursi DPR
Jakarta, CNBC Indonesia - Para pengusaha dan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) diketahui menggelontorkan dana besar untuk mendukung calon yang mereka inginkan di parlemen. Sumbangan ini dilaporkan mengalir deras menjelang Pemilihan Umum Paruh Waktu (Midterm Elections) tahun ini.
Sebagai informasi, pada November mendatang, perebutan kursi DPR di AS akan digelar, termasuk perebutan sepertiga kursi di Senat.
Salah satu kelompok penyumbang terbesar berasal dari sektor kripto. Berdasarkan laporan organisasi advokasi konsumen Public Citizen, sektor kripto telah menyumbangkan US$189 juta atau sekitar Rp 3,3 triliun. Angka ini meningkat dibanding Pemilu 2024 yang mencapai US 170 juta (Rp 3 triliun).
Laporan tersebut mencatat empat penyumbang terbesar di antaranya adalah Andreessen Horowitz, Ripple Labs, Foris DAX (yang berafiliasi dengan Crypto.com), dan Coinbase.
Selain kripto, sektor kecerdasan buatan (AI) dan sejumlah raksasa teknologi lain juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Total dana yang dikucurkan, termasuk dari sektor kripto untuk Pemilu 2026, mencapai US$294 juta (Rp5,2 triliun).
Dana-dana tersebut dihimpun melalui Komite Aksi Politik (Political Action Committee/PAC) yang nantinya disalurkan untuk membiayai kampanye kandidat atau gerakan politik tertentu.
Salah satu yang menerima donasi besar dari sektor kripto adalah Fairshake, dengan nilai mencapai US$82 juta (Rp 1,4 triliun). Super PAC tersebut berfokus mendukung kandidat yang pro-kripto.
"Poin utamanya adalah bahwa dana korporasi memainkan peran yang jauh lebih besar dari sebelumnya dalam pemilihan umum kita, dan pengaruhnya terus meluas," ujar Rick Claypool, Direktur Riset di Public Citizen sekaligus penulis laporan tersebut, dikutip dari Reuters.
Imbalan untuk Industri Kripto
Dukungan finansial dari industri kripto berhasil mendorong terciptanya regulasi yang menguntungkan sektor tersebut. Hal ini terlihat pada 2024 lalu, ketika komposisi Kongres yang terpilih siap memperjuangkan aturan yang pro-kripto.
Kongres juga telah mengesahkan undang-undang untuk menciptakan kerangka kerja tingkat federal bagi token kripto berupa stablecoin (kripto berbasis Dolar AS). Aturan ini dinilai dapat mendorong adopsi kripto secara lebih luas.
Lebih lanjut, sektor kripto terus mendorong lahirnya sejumlah regulasi pendukung lain, termasuk rancangan undang-undang Clarity Act. Aturan ini dianggap sangat krusial bagi masa depan aset digital karena dapat mengatasi masalah mendasar yang dihadapi perusahaan kripto.
Saat ini, RUU Clarity Act masih tertahan di Senat. Belum ada kepastian apakah undang-undang tersebut akan disahkan sebelum Pemilu 2026 berlangsung.
Sejumlah analis menilai, jika Senat gagal mengesahkannya tahun ini, peluang RUU tersebut menjadi undang-undang dalam waktu dekat akan semakin kecil. Pasalnya, banyak anggota Partai Demokrat-yang diproyeksikan akan menguasai DPR pada November mendatang-menolak aturan tersebut.
RUU kripto itu dinilai oleh Partai Demokrat belum cukup memadai untuk mencegah para politisi mengambil keuntungan pribadi dari bisnis kripto.
(fab/fab) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]