Marak Spam Promo Judol di Medsos, Pakar Minta Aplikasi Tanggung Jawab
Jakarta, CNBC Indonesia - Media sosial banyak dibanjiri komentar spam terkait judi online. Platform diminta tak lepas tangan dari fenomena tersebut.
Pakar telekomunikasi dan digital, Heru Sutadi mengatakan iklan atau promosi judi online merupakan tanggung jawab media sosial. Pihak platform juga diminta untuk tidak hanya menunggu laporan, tapi juga proaktif mendeteksi dan menghapus iklan terkait judol.
"Menurut saya, terkait iklan/promosi judol yg marak terlihat di komentar akun-akun medsos adalah tanggung jawab utama platform. Mereka memiliki algoritma, AI, dan sistem moderasi yang jauh lebih memahami aktivitas di dalam platformnya," kata Heru kepada CNBC Indonesia, Senin (13/7/2026).
"Platform tidak boleh hanya menunggu laporan pengguna, tetapi harus proaktif mendeteksi dan menghapus komentar, akun bot, maupun tautan yang mengandung promosi judi online," dia menambahkan.
Menurut Heru, kecepatan penanganan memegang kunci penting. Sebab semakin lama dibiarkan, maka masyarakat berisiko menjadi korban penipuan atau judi online.
"Kecepatan penanganan menjadi kunci karena semakin lama konten tersebut dibiarkan, semakin besar peluang masyarakat menjadi korban penipuan maupun perjudian online. Tapi ini seperti ada pembiaran oleh platform," ucapnya.
Untuk pemberantasan judi online, dia menekankan memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan bersifat sektoral. Namun harus menjadi gerakan nasional dan dilakukan bersama karena dampaknya bisa merusak ekonomi keluarga dan masa depan generasi muda.
Pemerintah harus memperkuat kolaborasi dengan platform, aparat penegak hukum, OJK, PPATK, operator telekomunikasi, perbankan, kementerian dan lembaga terkait. Selain itu juga melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, media, dan organisasi masyarakat.
Heru juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng platform. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah membangun kerja sama lebih permanen untuk semua kejahatan di dunia maya.
Selain itu, pemerintah diminta menetapkan target yang jelas, mekanisme respon yang cepat, dan evaluasi berkala. Dengan begitu platform dapat bertanggung jawab menjaga ruang digital Indonesia tetap aman untuk masyarakat.
"Kecepatan penanganan menjadi kunci karena makin lama konten tersebut dibiarkan, makin besar peluang masyarakat menjadi korban penipuan maupun perjudian online. Tapi ini seperti ada pembiaran oleh platform," jelas Heru.
(fab/fab) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]