RI Butuh Rp 1.000 Triliun Buat AI, Luhut Sebut Duitnya dari Mana

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia disebut membutuhkan investasi triliunan rupiah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pusat data yang akan menopang teknologi kecerdasan buatan (AI) hingga 2030.

Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menjelaskan kebutuhan kapasitas data center nasional diperkirakan mencapai 3 gigawatt pada 2030.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia memerlukan investasi sekitar US$60 miliar atau sekitar Rp 1.066 triliun.

"2030 tiga gigawatt itu kira-kira 60 billion dollar. Kita punya uang nggak segitu? Nggak punya kan. Jadi gimana caranya? Kita mau cari nanti gimana supaya itu bisa didapat," kata Luhut di acara Indonesia Ethical AI Summit, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia mengatakan pemerintah membuka peluang kerja sama dengan investor melalui berbagai model bisnis, termasuk skema sewa jangka panjang yang memungkinkan aset tersebut pada akhirnya menjadi milik Indonesia.

"Mungkin kita minta orang investasi, kita sewa, setelah sekian tahun nanti pada kita. Indonesia kan akalnya banyak-banyak," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji pemanfaatan infrastruktur milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendukung pembangunan ekosistem data center nasional.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi kebutuhan belanja pemerintah untuk membangun fasilitas baru.

"Yang menjadi isu adalah, kemarin, saya bicara dengan dirut Telkom dan juga tim, adalah data centernya. Gimana ini sekarang? Kita terpikir, ya kenapa nggak pakai Telkom aja? Jadi nggak keluar uang lagi," terang Luhut.

"Telkom bisnis aja, pemerintah mau support kan barangnya pemerintah daripada bikin yang baru," imbuhnya.

Usul ke Prabowo

Luhut mengungkapkan dirinya sudah mengusulkan langsung pemanfaatan AI kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk meningkatkan pengawasan penerimaan negara yang berkaitan dengan APBN.

Usulan tersebut muncul ketika rapat di Dewan Ekonomi Nasional. Saat itu, Presiden Prabowo menanyakan arah kebijakan ekspor mineral kritis Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu menghentikan ekspor yang dilakukan secara bebas dan menggantinya dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

"Jadi waktu rapat di Dewan Ekonomi, Presiden tanya mengenai mineral, critical mineral itu ekspor bagaimana? Saya bilang, saya setuju sekali Pak, itu dihentikan saja," kata Luhut di atas panggung di acara bertajuk Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah dapat memanfaatkan sistem digital yang sudah ada, yakni Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga.

Luhut meyakini integrasi sistem tersebut akan memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara dengan bantuan pengawasan yang lebih ketat dan berbasis teknologi.

"Jadi jangan dengan bebas begitu, tapi dengan sistem yang bagus. Sistemnya bagaimana? Saya bilang, pak, pakai saja, Simbara yang sudah ada plus yang perbaikan," ucap Luhut. "Itu semua terintegrasi. Dan itu akan membantu penerimaan negara yang sangat besar sekali," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan transformasi digital juga akan diterapkan secara luas pada layanan publik. Ia menyebut seluruh pelayanan publik ke depan akan didorong berjalan secara digital, termasuk sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS).

Sebagai contoh, Luhut mengungkapkan AI mampu mempercepat proses evaluasi dokumen yang selama ini membutuhkan waktu lama. Menurutnya, dokumen OSS setebal 1.600 halaman dapat dianalisis AI hanya dalam hitungan detik.

"Kami buat kemarin online single submission itu 1.600 halaman, itu oleh AI dibaca cuma 30 detik dan langsung dengan komentar-komentar setiap halaman," pungkasnya.