Petaka Baru Hantam Wilayah RI, Dosen UGM Buka-bukaan Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah menghadapi musim hujan selama berbulanan-bulan, warga Indonesia akan dihadapkan dengan musim kemarau. Perlu diperhatikan, musim kemarain 2026 diprediksi akan berbeda dari sebelumnya.

Beberapa saat lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa musim kemarau 2026 akan lebih panjang dari normalnya. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami musim kemarau lebih awal, yakni sebanyak 325 Zona Musim (ZOM) atau 46,5% dari keseluruhan ZOM.

Akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau 2026 juga mayoritas berada di bawah normal. BMKG mewanti-wanti sebanyak 451 ZOM atau 64,5% dari keseluruhan ZOM diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya.

Memasuki April 2026, BMKG menyebut sebanyak 16,3% ZOM sudah akan memasuki musim kemarau. Adapun wilayah yang dimaksud meliputi Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Renggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra.

Dalam laman resmi UGM, disebutkan bahwa musim kemarau 2026 yang lebih panjang dan kering memunculkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Riau, Karhutla sudah terjadi pada 4.440,21 hektar dan terus bertambah.

Menanggapi tantangan ini, Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, menekankan perlunya anggaran yang mengedepankan konsep manajemen darurat yang berkelanjutan. Ia mengatakan anggaran sebaiknya bisa menyesuaikan konsep manajemen darurat dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.

Lebih spesifik, Fiqri menyoroti peran strategis infrastruktur pembasahan gambut dibandingkan sekadar solusi jangka pendek. Ia mengatakan karhutla bisa dicegah dan diminimalisir dengan Operasi Modigikasi Cuaca (OMC), sumur bor, dan sekat kanal.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, kata Fiqri, sekat kanal cukup efektif sebagai langkah mitigasi karhutla. Tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang.

"Gambut yang terbakar umumnya gambut yang terdegradasi sehingga keberadaan sekat kanal diharapkan mampu mengurangi lolosnya air dari ekosistem gambut, sehingga gambut tetap basah," kata Fiqri, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (31/3/2026).

Terkait instruksi pemerintah untuk mendorong keterlibatan swasta, Fiqri mengusulkan model kolaborasi yang tidak hanya bersifat instruksional saat kondisi darurat. Ia mendorong pembentukan kesepakatan kerja sama permanen yang diwujudkan melalui aktivitas lapangan yang terukur dan rutin.

"Kolaborasi permanen dapat dilakukan melalui apel, patroli, pemantauan bersama dengan BPBD, Manggala Agni, dan sebagainya yang dilakukan secara rutin, serta pendampingan MPA," ia menuturkan.

Sebagai langkah antisipatif, Fiqri menegaskan bahwa perubahan mendasar harus dimulai dari perilaku manusia di tingkat tapak untuk mencegah terjadinya karhutla.

"Penyadartahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan api yang tidak terkendali penting untuk dilakukan. Hal ini karena umumnya kebakaran terjadi karena ignition yang bersumber dari aktivitas manusia," Fiqri menegaskan.

Sebagai solusi konkret, Fiqri mendorong agar perusahaan dan masyarakat menerapkan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), khususnya bagi wilayah luar Jawa. Hal ini bertujuan memutus pola pemadaman kebakaran yang berulang.

Add as a preferred
source on Google