WhatsApp Diblokir, Warga Diminta Pakai Aplikasi Buatan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Rusia memperketat pembatasan akses ke aplikasi pesan singkat. Baru saja Kremlin membatasi akses Telegram karena alasan keamanan, kini WhatsApp juga mendapat tekanan serupa.

Bahkan, Rusia dikatakan berupaya untuk memblokir total akses WhatsApp di negaranya, dikutip dari BBC, Kamis (12/2/2026).

WhatsApp mengatakan langkah pemerintah Rusia akan memaksa lebih dari 100 juta pengguna di negara tersebut beralih ke aplikasi mata-mata milik negara.

Sebagai informasi, pengguna WhatsApp dan Telegram di Rusia diestimasikan kurang lebih setara. Kremlin tidak segera merespons permintaan komentar.

"Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari layanan komunikasi privat dan aman merupakan langkah mundur. Hal ini bisa memicu ancaman keamanan bagi warga Rusia," kata WhatsApp dalam pernyataannya, dikutip dari BBC.

"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa agar pengguna bisa tetap terkoneksi satu sama lain," WhatsApp menambahkan.

Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, sudah beberapa kali memperingatkan WhatsApp untuk memenuhi aturan yang berlaku di negaranya. Tass Media milik pemerintah Rusia pada awal tahun ini mengatakan WhatsApp bakal diblokir permanen di negara kekuasaan Vladimir Putin pada 2026.

"Tindakan keras seperti itu dibenarkan karena Rusia telah menetapkan Meta sebagai organisasi ekstremism" kata Andrei Svintsov, seorang pejabat Rusia.

Sejak 2022, layanan Meta lain seperti Facebook dan Instagram sudah diblokir di Rusia. Masyarakat hanya bisa mengakses aplikasi media sosial tersebut melalui VPN.

Dorong Aplikasi Buatan Pemerintah

Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow telah membuat upaya signifikan untuk mendorong platform komunikasi buatan pemerintah yang dinamai 'Max'.

Aplikasi tersebut mirip dengan WeChat asal China yang mengusung konsep 'superapp'. Max mengintegrasikan layanan pesan singkat dan layanan pemerintah, tetapi tanpa enkripsi.

Rusia menilai WhatsApp dan Telegram menolak untuk menyimpan data pengguna Rusia di negara tersebut sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Sejak tahun 2025, pihak berwenang telah mewajibkan aplikasi Max untuk diinstal secara bawaan (pre-installed) pada semua perangkat baru yang dijual di negara tersebut. Pegawai sektor publik, guru, dan siswa diwajibkan untuk menggunakan platform tersebut.

CEO Telegram, pengusaha kelahiran Rusia Pavel Durov, mengatakan bahwa negara membatasi akses ke layanannya dalam upaya untuk memaksa rakyatnya menggunakan aplikasinya sendiri untuk pengawasan dan sensor politik.

Iran telah mencoba strategi serupa untuk melarang Telegram dan mendorong rakyatnya ke alternatif yang dikelola negara, tetapi warga telah menemukan cara untuk mengakali hal ini, tulisnya secara online..

"Membatasi kebebasan warga bukanlah jawaban yang tepat," kata Durov.