Amerika dan Israel Masuk Daftar Hitam, China Tak Kasih Ampun
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan pada Oktober 2025 lalu, ternyata tak sepenuhnya membuat hubungan geopolitik kedua negara melunak.
China memang sepakat untuk kembali membuka akses logam tanah jarang (LTJ) bagi AS. Selain itu, AS juga belakangan makin legowo soal urusan chip. Bahkan, chip tercanggih kedua buatan Nvidia, H200, diizinkan untuk dijual ke China.
Namun, ternyata krisis kepercayaan antara dua negara ekonomi terbesar di dunia masih kencang. Terbaru, otoritas China memberi tahu kepada perusahaan-perusahaan domestik untuk berhenti menggunakan software keamanan siber yang berasal dari firma AS dan Israel.
Alasannya klasik, seperti yang sudah-sudah, yakni isu keamanan nasional. Hal ini diungkap tiga sumber dalam kepada Reuters.
Seiring ketegangan perdagagan dan diplomatik antara AS dan China yang masih tinggi, Beijing meminta teknologi buatan AS diganti dengan altenatif dari perusahaan lokal.
Beberapa perusahaan software keamanan siber asal AS yang diblokir China termasuk VMware milik Broadcom, Palo Alto Networks, dan Fortinet. Sementara itu, perusahaan asal Israel yang menjadi target salah satunya Check Point Technologies, menurut dua sumber kepada Reuters.
Sumber ketiga mengatakan perusahaan lain yang software-nya juga ikut dilarang adalah Mandiant dan Wiz milik Alphabet (Google), CrowdStrike, SentinelOne, Recorded Future, McAfee, Claroty, dan Rapid7.
Firma Israel, CyberArk, yang pembeliannya diumumkan Palo Alto pada tahun lalu, juga masuk dalam daftar. Beberapa lainnya adalah Orca Security dan Cato Networks, serta Imperva yang dicaplok perusahaan pertahanan Prancis, Thales, pada 2023 silam.
McAfee mengatakan perusahaannya berfokus pada klien konsumen dan tidak dikembangkan untuk penggunaan enterprise atau pemerintahan. CrowdStrike mengatakan pihaknya tidak jualan ke China dan tidak memiliki kantor di sana.
Sementara itu, SentinelOne mengatakan tak ada pendapatan yang didapat dari China. Begitu juga Claroty yang mengatakan tak beroperasi di China.
CEO Orca Security, Gil Geron, mengatakan perusahaannya belum diberi tahu soal langkah terbaru dari pemerintah China. Ia mengatakan perusahaannya fokus pada aspek pertahanan, sehingga pelarangan yang digaungkan Beijing salah sasaran.
Perusahaan-perusahaan lain yang masuk daftar hitam Beijing tidak memberikan komentar kepada Reuters.
Saham Broadcom anjlok lebih dari 4% dalam perdagangan Rabu (14/1) waktu setempat, sedangkan saham Palo Alto stagnan. Saham Fortinet turun lebih dari 2%, sementara Rapid7 mencatat penurunan 1%.
Otoritas China mengekspresikan kekhawatiran bahwa software buatan AS bisa mengumpulkan dan mengalirkan informasi rahasia di negaranya ke luar, menurut sumber dalam Reuters.
Regulator internet China, Cyberspace Administration of China, dan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China, belum merespons permintaan komentar dari Reuters.
(fab/fab)[Gambas:Video CNBC]